- Diiringi Pencak Silat dan Rebana
Umum dipahami, Toriqoh Qodariyah Naqsyabandiyah berisi amalan keagamaan sarat puasa dan wiridan.Ajaran salah satu cabang tasawuf yang muncul pada tahun 717 Hijiryah ini memiliki ritual cukup unik. Ekspresi ke-Ilahi-an itu dilakukan jemaatnya di Desa Sigedang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Mereka bernyanyi dan menari menabuh rebana serta bedug.
Wonosobo - Dentum rebana bertalu-talu mengiringi 20 penari berseragam hitam putih. Mengenakan kaca mata hitam para anggota kelompok seni tari tradisional Peksi Muda itu menari dan bernyanyi bersama. Tujuan mereka semata-mata hanya mensyiarkan nilai ajaran Islam. Tak heran jika ratusan pasang mata terpukau keunikan pentas mereka di halaman gedung Sasana Adipura kemarin.
Dalam pentas yang berlangsung selama hampir dua jam itu mereka menyanyikan bait-bait lagu berirama shlawat klasik. Tiap kali satu lagu dinyanyikan para penari memeragakan satu jurus pencak silat. Isi kandungan lagu tersebut mengajak para penontonnya untuk berbahagia merasakan kehadiran gerakan-gerakan dan musik dalam penyatuan keillahian.
“Kegiatan ini menjadi ekstrakulikuler para petani kentang di Desa Sigedang Kecamatan Kejajar,” kata Ketua kelompok Peksi Muda Sigedang yang akrab dipanggil pak Zen.
Menurut imam masjid Nahrowi Surur itu silsilahnya Peksi Muda awalnya dibawa seseorang bernama Hardrotul Majid Syeh Muhammad Nahruwi Quddisa Siruhulaziz mengembara ke wilayah Wonosobo. Mursyid dan sufi asal Plosokuning Minomartyani Ngaglik Sleman Jogjakarta ini mengemban misi memperkenalkan ajaran Thoreqoh Naqsyabandiyah. Ketika tiba di Desa Sigedang beliau bertemu KH Sholih.
Dari perjalanan dakwanya inilah diperkenalkan sebuah kesenian yang diberi nama Peksi Muda. Seiring keberadaannya antusias masyarakat tertarik ajarannya makin tinggi. Namun seusai beliau wafat Peksi Muda dilestarikan penerusnya. Dari KH Shoih hingga KH Nur Yazid.
Kesamaan yang bahkan mirip sampai sekarang yaitu pengurus Nagsyabandi yang diteruskan putera beliau bernama Mr HS M Irfai Nachrowi an Naghsyabandi Al Hajj QS.Yang sekarang mendirikan Zawiyah, Qoshul Arifin, kesepuhan atas angin di Sorak Landeuh, Darmacaang, Cikoning, Ciamis, Jawa Barat.
Dari perguruan Thoriqoh Huilah terdapat perwakilan daerah yang disebut pula Kemuasasan, yang mana masih membina kesenian Peksi Muda. Pada zaman Syeh Nahrowi hasil pelantikan diketuai oleh Mardi. Lalu sebagai penghormatan kepada Syeh kesenian tersebut masih diteruskan hingga era KH Shalih dan KH Nur Yazih. Selepas keduanya wafat diteruskan Mr HS M Irfai Nachrowi Nagsyabandi Al Hajj QS, dibawah bimbingan kumuasasan (Muasis).
Saat ini, pada perkembangannya Peksi Muda terus diteruskan oleh jemaat di Desa Sigedang Kecamatan Kejajar. Mereka tetap melestarikan meski ditengah masyarakat merasa asing dengan gerakan-gerakan tarian tradisional yang dulu menjadi warisan akulturasi budaya antara Jawa dan Islam tersebut. [R/Yudi]
Rabu, 06 April 2011
Plt Kepala Sekolah Bisa Tandatangi Ijazah
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Slamet Pamuji menanggapi kerisauan orang tua dalam sms pembaca di Suara Muria, Rabu (6/4). Isi pesan (sms) dalam rubrik "Piye Cah" itu mempertanyakan kepada Kepala Disdikpora, apakah sah seorang Plt Kepala Sekolah menandatangani ijazah.
"Kami tidak menemukan aturan yang menyatakan Plt Kepala Sekolah tidak boleh menandatangani ijazah," katanya kepada Suara Merdeka, kemarin.
Kendati tidak ada larangan tersebut, Kepala Disdikpora menambahkan, Bupati akan mengeluarkan keputusan khusus yang memberi kewenangan kepada Plt kepala sekolah menandatangani ijazah.
"Ini untuk menepis kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang saat ini sekolahnya dipimpin Plt kepala sekolah," ujarnya.
Terkait kekhawatiran orang tua terhadap hal ini pula, Disdikpora pun melakukan antisipasi-antisipasi agar tidak merugikan anak didik peserta Ujian Nasional (UN). "Semua sudah kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng. Jadi orang tua tidak perlu resah," tandas Mumuk -sapaan akrab Slamet Pamuji. [R]
Televisi Kita Kurang Etika
Jakarta - “Kita memiliki hak atas informasi yang benar,” tegas Agus Haryadi, selaku pemateri dalam diskusi santai yang diadakan Remotivi pada Selasa 29 Maret 2011 bertempat di kantor Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Pejompongan, Jakarta.
Ia mengatakan, berbagai macam manipulasi dilakukan media demi menimba laba. Mereka tidak lagi menyuguhkan informasi yang benar apalagi mengambil peran sebagai sarana pendidikan. Penonton dianggap sebagai pasar, sebuah objek, yang tidak mempunyai pilihan-pilihan yang cukup. Inilah kiranya yang menyebabkan perlu adanya peranan etika komunikasi, etika media, dalam keberlangsungan media – khususnya televisi – di Indonesia.
Agus Haryadi adalah pekerja media di TVRI dan Dewan Penasehat Remotivi. Ia menjabarkan, ada tiga pertimbangan mengapa etika komunikasi – yang pembahasannya mengacu pada buku Etika Komunikasi karya Haryatmoko – menjadi penting untuk diterapkan.
Pertama, media memiliki kekuasaan dan efek terhadap publik. Maka, etika komunikasi diperlukan untuk melindungi publik yang lemah di tengah berbagai kemungkinan terjadinya manipulasi oleh media.
Kedua, etika tersebut akan membentuk keseimbangan antara kebebasan berekspresi di satu pihak dan tanggung jawab di pihak lain. Hal ini berangkat dari sikap media yang memonopoli kritik. Mereka tidak siap untuk menerima kritik dari luar.
Ketiga, demi menghindari dampak negatif logika instrumental – yang bertendensi mengabaikan nilai dan makna, logika pasar dianggap bertanggungjawab terhadap penggerusan atas nilai dan makna. Dengan mengutamakan aktualitas, atas nama kredibilitas, media bisa menghalalkan segala cara untuk memanipulasi banyak peristiwa. Semua dilakukan demi mengeruk keuntungan.
Selain itu, etika komunikasi juga dianggap sebagai perlawanan, yang membongkar konstruksi yang sudah-sudah.
Menanggapi Agus sebagai pemateri, banyak pertanyaan-pertanyaan maupun tanggapan-tanggapan yang muncul dari peserta diskusi, yang semakin memperhangat lingkaran diskusi di ruangan kecil yang dingin AC itu. Salah satunya datang dari seorang pekerja media yang mengiyakan pernyataan Agus bahwa media seringkali melakukan manipulasi dan rekayasa demi meraup laba. Mereka tidak lagi menghiraukan kaidah. Satu berita itu merupakan rupiah. Kira-kira begitu ujarnya.
Soewono Effendi, seorang peserta diskusi, bahkan mengatakan ia terinspirasi ingin menjadi pengedar narkoba setelah menonton berita di televisi. Sebab, pemberitaan mengenai kasus narkoba cenderung menonjolkan besaran uang dalam bisnis narkoba ketimbang hukumannya “Saya mikir, saya kerja 24 jam sehari, enggak menghasilkan apa-apa,” begitu komentarnya sambil tertawa. Menurutnya, televisi seringkali menginspirasi penonton untuk melakukan suatu tindakan, bahkan tindakan buruk sekalipun.
Suara belasan peserta lain yang datang dari berbagai latar belakang juga turut memperkaya diskusi yang merupakan bagian dari program Divisi Edukasi Remotivi. Diharapkan diskusi macam ini akan terus dilakukan demi mengkomunikasikan berbagai gagasan soal pertelevisian.
”Engga nyesel saya dateng.. nambah khasanah pengetahuan saya tentang media,” seru Lienda, seorang peserta. [R/Indah Wulandari]
Ia mengatakan, berbagai macam manipulasi dilakukan media demi menimba laba. Mereka tidak lagi menyuguhkan informasi yang benar apalagi mengambil peran sebagai sarana pendidikan. Penonton dianggap sebagai pasar, sebuah objek, yang tidak mempunyai pilihan-pilihan yang cukup. Inilah kiranya yang menyebabkan perlu adanya peranan etika komunikasi, etika media, dalam keberlangsungan media – khususnya televisi – di Indonesia.
Agus Haryadi adalah pekerja media di TVRI dan Dewan Penasehat Remotivi. Ia menjabarkan, ada tiga pertimbangan mengapa etika komunikasi – yang pembahasannya mengacu pada buku Etika Komunikasi karya Haryatmoko – menjadi penting untuk diterapkan.
Pertama, media memiliki kekuasaan dan efek terhadap publik. Maka, etika komunikasi diperlukan untuk melindungi publik yang lemah di tengah berbagai kemungkinan terjadinya manipulasi oleh media.
Kedua, etika tersebut akan membentuk keseimbangan antara kebebasan berekspresi di satu pihak dan tanggung jawab di pihak lain. Hal ini berangkat dari sikap media yang memonopoli kritik. Mereka tidak siap untuk menerima kritik dari luar.
Ketiga, demi menghindari dampak negatif logika instrumental – yang bertendensi mengabaikan nilai dan makna, logika pasar dianggap bertanggungjawab terhadap penggerusan atas nilai dan makna. Dengan mengutamakan aktualitas, atas nama kredibilitas, media bisa menghalalkan segala cara untuk memanipulasi banyak peristiwa. Semua dilakukan demi mengeruk keuntungan.
Selain itu, etika komunikasi juga dianggap sebagai perlawanan, yang membongkar konstruksi yang sudah-sudah.
Menanggapi Agus sebagai pemateri, banyak pertanyaan-pertanyaan maupun tanggapan-tanggapan yang muncul dari peserta diskusi, yang semakin memperhangat lingkaran diskusi di ruangan kecil yang dingin AC itu. Salah satunya datang dari seorang pekerja media yang mengiyakan pernyataan Agus bahwa media seringkali melakukan manipulasi dan rekayasa demi meraup laba. Mereka tidak lagi menghiraukan kaidah. Satu berita itu merupakan rupiah. Kira-kira begitu ujarnya.
Soewono Effendi, seorang peserta diskusi, bahkan mengatakan ia terinspirasi ingin menjadi pengedar narkoba setelah menonton berita di televisi. Sebab, pemberitaan mengenai kasus narkoba cenderung menonjolkan besaran uang dalam bisnis narkoba ketimbang hukumannya “Saya mikir, saya kerja 24 jam sehari, enggak menghasilkan apa-apa,” begitu komentarnya sambil tertawa. Menurutnya, televisi seringkali menginspirasi penonton untuk melakukan suatu tindakan, bahkan tindakan buruk sekalipun.
Suara belasan peserta lain yang datang dari berbagai latar belakang juga turut memperkaya diskusi yang merupakan bagian dari program Divisi Edukasi Remotivi. Diharapkan diskusi macam ini akan terus dilakukan demi mengkomunikasikan berbagai gagasan soal pertelevisian.
”Engga nyesel saya dateng.. nambah khasanah pengetahuan saya tentang media,” seru Lienda, seorang peserta. [R/Indah Wulandari]
Penghargaan Untuk Yang Berkualitas
Ini merupakan ajang penghargaan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas tayangan berkualitas yang bersiar di sepuluh stasiun televisi swasta nasional (RCTI, MNC TV, Global TV, Trans 7, Trans TV, Metro TV, SCTV, Indosiar, ANTV, TV ONE) dan lembaga penyiaran publik (TVRI).
Enam kategori pada KPI Awards kali ini terdiri dari kategori Anak, Sinetron Lepas, Dokumenter, Talk Show, Berita Investigasi, dan Budaya, yang merupakan kategori baru untuk tahun ini.
Tayangan yang dinilai terdiri dari program-program yang dikirimkan oleh stasiun televisi. Setiap stasiun berhak mengirimkan tiga tayangannya untuk setiap kategori. Untuk itu, KPI memilih tim juri independen dari kalangan praktisi dan akademisi berdasarkan kapabilitas, integritas, serta pemahaman mereka terhadap kategori tayangan.
Dadang Rahmat Hidayat selaku Ketua KPI 2010-2013 mengatakan bahwa KPI Awards adalah anugerah kepada insan pertelevisan yang berasal dari publik kepada program-program televisi terbaik. “Kami berharap KPI Awards ini bisa memberikan gambaran kepada stasiun televisi untuk membuat program-program yang edukatif, mencerahkan, informatif, serta hiburan yang sehat,” jelas Dadang. Lewat ajang ini, KPI ingin memberikan apresiasi, dan bukan melulu memberikan sanksi atau teguran saja.
Salah seorang anggota komisioner KPI, Ezki Suyanto, kepada Remotivi juga mengatakan, bahwa penilaian didasarkan pada kualitas, bukan hanya melihat rating atau popularitasnya.
Berbeda dengan KPI Awards sebelumnya yang memiliki kategori “Pembawa Acara Talkshow terbaik”, kali ini “Televisi Peduli Budaya” menjadi kategori baru. Sebagai kategori yang penting, TVRI yang menjadi stasiun TV pemenang langsung menerima penghargaan dari wakil presiden Boediono. [R/Remotivi/Gabriel Jefri]
Senin, 04 April 2011
Menggagas Kampung Dombos di Igirmranak Kejajar
Bermodal Kecintaan Pada Domba Telah Ada Lebih Dari 80 Peternak
Kades Igirmranak Joko Disadono tergolong sabar. Meski memimpin Desa terpencil di bawah kaki gunung perahu dengan luas kawasan desa hanya 1,10 kilometer ia tetap tak mau ketinggalan dengan para Kades desa lain yang cukup maju. Demi menciptakan kampung Domba Wonosobo (Dombos) kini bersama warga ia lagi giat-giatnya membudidayakan binatang tersebut. Bagaimana kondisinya?
Wonosobo - Hidup berada di kawasan dingin yang jarang sekali tersinari cahaya matahari tak menyurutkan Kades Igirmranak Kecamatan Kejajar menggagas kampung Dombos. Yakni sebuah kampung yang mayoritas penduduknya memelihara ternak kambing asli Wonosobo ini. Gagasan itu telah teraplikasi dari adanya 80 peternak yang memelihara lebih dari 200 ekor. Padahal jumlah kepala keluarga (KK) di desa yang letaknya cukup terpencil itu 213 KK. Bahkan penduduknya cuma 685 jiwa.
Ketika koran ini mendatangi desa tersebut binatang itu menyembur-nyemburkan ujung bibirnya. Dengan dibuatkan kandang khusus di mana letak makanan dan badan mereka dipisahkan membuat hewan berbulu putih layaknya sutra itu sangat nyaman. Apalagi di sampingnya terdapat puluhan karung rumput hijau. Tentu saja membuat binatang itu tak bosan melahap tiap kali diberi makanan.
“Ini sesuai keinginan pak bupati dan ibu wakil bupati Wonosobo yaitu menciptakan satu desa satu produk. Ya jujur saja di Desa kami memang tak memiliki kekayaan alam yang bisa dihandalakan untuk wisata namun dengan membuat kampung dombos ini orang akan tertarik untuk berbondong-bondong datang ke desa kami,” katanya sambil menunjukkan puluhan Dombos yang sedang mengembek dengan keras Kamis (31/3).
Untuk harga Dombos menurut Joko memang harganya saat ini lagi jatuh. Yakni Rp 3 juta setengah per ekor. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya hargan satu ekor dombos mencapai Rp 10 juta. Namun karena penduduk setempat telah menguatkan komitmennya memelihara Dombos hanya semata-mata berdasarkan hobi dan kecintaan pada binatang tersebut akhirnya soal harga tak menjadi kendala. Warga tetap bersemangat memelihara dombos.
“Tiap pagi warga merumput. Satu kandang pekerjaan itu bisa disokong oleh lima warga karena pemeliharaan Dombos dipelihara berdasarkan kelompok di masing-masing RT,” kata Kades yang di desanya tiap kali jam 12.00 WIB ke atas pasti turun hujan tersebut.
Meskipun kedinginan air dan udara di desa yang cukup tinggi tersebut namun dombos-dombos tampak sehat. Bulu mereka yang tebal seakan menjadi pelindung badan dari serangan hawa dingin yang tiap saat menyerang. Bahkan dari badan dombos tersebut tak menimbulkan aroma tak sedap justru malah dari binatang itu tak menimbulkan bau sama-sekali. Yang hanya bau rumput yang masih segar yang diambil pemiliknya dari kebun.
Salah seorang peternak dombos Munadhom mengaku harga anak dombos yang baru lahir sebesar Rp 500 ribu. Di kandang ternaknya terdapat 10 ekor dombos yang usianya sudah tua.”Ya tiap pagi dan sore pasti selalu dibersihkan kotorannya, diberi minum juga.Binatang ini sudah dipelihara warga Igirmranak sedari dulu,” tuturnya.
Kendati masih sebatas gagasan namun Kades Joko mengaku sudah menyiapkan lahan, kandang yang menjadi pusat penakaran ternak Dombos tersebut. Tiap kali binatang itu beranak warga disarankan tidak menjualnya supaya jumlahnya lebih banyak dan tiap rumah warga dapat memiliki dombos dengan jumlah minimal 8 ekor di kandang tiap rumah mereka. [R/Yudi]
Kades Igirmranak Joko Disadono tergolong sabar. Meski memimpin Desa terpencil di bawah kaki gunung perahu dengan luas kawasan desa hanya 1,10 kilometer ia tetap tak mau ketinggalan dengan para Kades desa lain yang cukup maju. Demi menciptakan kampung Domba Wonosobo (Dombos) kini bersama warga ia lagi giat-giatnya membudidayakan binatang tersebut. Bagaimana kondisinya?
Ketika koran ini mendatangi desa tersebut binatang itu menyembur-nyemburkan ujung bibirnya. Dengan dibuatkan kandang khusus di mana letak makanan dan badan mereka dipisahkan membuat hewan berbulu putih layaknya sutra itu sangat nyaman. Apalagi di sampingnya terdapat puluhan karung rumput hijau. Tentu saja membuat binatang itu tak bosan melahap tiap kali diberi makanan.
“Ini sesuai keinginan pak bupati dan ibu wakil bupati Wonosobo yaitu menciptakan satu desa satu produk. Ya jujur saja di Desa kami memang tak memiliki kekayaan alam yang bisa dihandalakan untuk wisata namun dengan membuat kampung dombos ini orang akan tertarik untuk berbondong-bondong datang ke desa kami,” katanya sambil menunjukkan puluhan Dombos yang sedang mengembek dengan keras Kamis (31/3).
Untuk harga Dombos menurut Joko memang harganya saat ini lagi jatuh. Yakni Rp 3 juta setengah per ekor. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya hargan satu ekor dombos mencapai Rp 10 juta. Namun karena penduduk setempat telah menguatkan komitmennya memelihara Dombos hanya semata-mata berdasarkan hobi dan kecintaan pada binatang tersebut akhirnya soal harga tak menjadi kendala. Warga tetap bersemangat memelihara dombos.
“Tiap pagi warga merumput. Satu kandang pekerjaan itu bisa disokong oleh lima warga karena pemeliharaan Dombos dipelihara berdasarkan kelompok di masing-masing RT,” kata Kades yang di desanya tiap kali jam 12.00 WIB ke atas pasti turun hujan tersebut.
Meskipun kedinginan air dan udara di desa yang cukup tinggi tersebut namun dombos-dombos tampak sehat. Bulu mereka yang tebal seakan menjadi pelindung badan dari serangan hawa dingin yang tiap saat menyerang. Bahkan dari badan dombos tersebut tak menimbulkan aroma tak sedap justru malah dari binatang itu tak menimbulkan bau sama-sekali. Yang hanya bau rumput yang masih segar yang diambil pemiliknya dari kebun.
Salah seorang peternak dombos Munadhom mengaku harga anak dombos yang baru lahir sebesar Rp 500 ribu. Di kandang ternaknya terdapat 10 ekor dombos yang usianya sudah tua.”Ya tiap pagi dan sore pasti selalu dibersihkan kotorannya, diberi minum juga.Binatang ini sudah dipelihara warga Igirmranak sedari dulu,” tuturnya.
Kendati masih sebatas gagasan namun Kades Joko mengaku sudah menyiapkan lahan, kandang yang menjadi pusat penakaran ternak Dombos tersebut. Tiap kali binatang itu beranak warga disarankan tidak menjualnya supaya jumlahnya lebih banyak dan tiap rumah warga dapat memiliki dombos dengan jumlah minimal 8 ekor di kandang tiap rumah mereka. [R/Yudi]
ASEAN Harus Tampil sebagai Pemimpin di Pertemuan Iklim PBB
– Koalisi A-FAB, Greenpeace, Oxfam & WWF
Bangkok – Para aktivis iklim Asia Tenggara mengenakan jaket musim dingin, jas hujan dan busana pantai untuk menggambarkan kekacauan iklim yang kini terjadi, bertemu Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di pintu masuk United Nations Convention Center di Bangkok hari ini, menyampaikan desakan kesepakatan iklim global ambisius kepada para pemimpin dunia.
Aktifitas ini digalang oleh A-FAB (ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Climate Deal), koalisi regional yang terdiri dari Greenpeace, Oxfam dan WWF, mendesak pemimpin negara-negara Asia Tenggara untuk maju ke depan dalam putaran terakhir negosiasi iklim PBB yang akan hari ini dimulai di Bangkok.
“Kami mengirim pesan kepada semua delegasi, terutama delegasi ASEAN, bahwa kesepakatan iklim global yang mengikat dan adil adalah masalah masa depan rakyat Asia Tenggara. Pekan ini, pemerintah-pemerintah bertemu untuk menyepakati tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di Pertemuan Iklim PBB di Cancun Desember tahun lalu. Mereka akan merundingkan adaptasi, aspek keuangan iklim, penanggulangan dan mekanisme transfer teknologi. Demi kepentingan kawasan, sangat penting adanya suara kuat dari ASEAN, dalam merespons tantangan nyata perubahan iklim,” ujar Zelda Soriano, Penasehat Politik Greenpeace Asia Tenggara.
Dalam beberapa pekan terakhir, ibukota Thailand dibingungkan oleh fenomena suhu di bawah 20 derajat celcius di tengah musim panas, sementara di kawasan selatan Thailand terjadi banjir dan tanah longsor yang berdampak pada dua juta orang. Pekan ini, bencana serupa terjadi di Filipina bagian tengah dan utara, demikian juga di Indonesia.
“Betul, di Asia Tenggara khususnya, perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang diperdebatkan tetapi sudah menjadi kenyataan yang memprihatinkan. Kawasan kita terus didera bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan. Bahkan, pertemuan iklim PBB di Bangkok ini berlangsung di tengah fenomena iklim ekstrim. Delegasi ASEAN harus memastikan bahwa sumberdaya akan diberikan untuk proses adaptasi yang sangat dibutuhkan, serta mendesak negara maju untuk memperbesar target pengurangan emisi mereka,” tegas Shaiimar Vitan, Koordinator Kampanye dan Kebijakan Asia Tenggara, Oxfam.
“A-FAB adalah rekomendasi kebijakan untuk ASEAN sejak Bangkok intersessional. Diantara kesepakatan ini adalah jaminan adanya komite adaptasi yang terdiri dari mayoritas negara berkembang, yang harus mentaati pendekatan sensitif gender dan berbasis negara dalam kebijakan dan program adaptasi nasional, dikaitkan dengan mekanisme keuangan. ASEAN harus memastikan proses adaptasi ini mendapat sumberdaya yang cukup dari Green Climate Fund yang dibentuk di Cancun, karena sangat dibutuhkan oleh mayoritas populasi miskin,” ujar Sandeep Chamling Rai dari WWF.
Karena itu A-FAB mendesak ASEAN mewujudkan terjadinya puncak emisi global pada 2015 dan mendesak negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca paling sedikit 40 persen pada 2020, dan paling tidk penurunan 95 persen dari tingkat emisi 1990 pada 2050 mendatang. Tugas berikutnya adalah memutuskan pengukuran paling akurat dan adil serta terpercaya (MRV) dalam memantau pengurangan emisi gas rumah kaca.
Dibentuk oleh koalisi Greenpeace, Oxfam dan WWF, ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal (A-FAB) bertujuan untuk menajamkan dan memperkuat posisi ASEAN sebagai blok regional di UNFCCC, mengingat masyarakat di kawasan ini sedang berjuang melawan dampak buruk perubahan iklim. Lebih jauh lagi, koalisi ini bertujuan untuk mendukung upaya ASEAN dalam memastikan partisipasinya pada komunitas global, mengikuti proses yang terus berlangsung. [R]
Bangkok – Para aktivis iklim Asia Tenggara mengenakan jaket musim dingin, jas hujan dan busana pantai untuk menggambarkan kekacauan iklim yang kini terjadi, bertemu Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di pintu masuk United Nations Convention Center di Bangkok hari ini, menyampaikan desakan kesepakatan iklim global ambisius kepada para pemimpin dunia.
Aktifitas ini digalang oleh A-FAB (ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Climate Deal), koalisi regional yang terdiri dari Greenpeace, Oxfam dan WWF, mendesak pemimpin negara-negara Asia Tenggara untuk maju ke depan dalam putaran terakhir negosiasi iklim PBB yang akan hari ini dimulai di Bangkok.
“Kami mengirim pesan kepada semua delegasi, terutama delegasi ASEAN, bahwa kesepakatan iklim global yang mengikat dan adil adalah masalah masa depan rakyat Asia Tenggara. Pekan ini, pemerintah-pemerintah bertemu untuk menyepakati tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di Pertemuan Iklim PBB di Cancun Desember tahun lalu. Mereka akan merundingkan adaptasi, aspek keuangan iklim, penanggulangan dan mekanisme transfer teknologi. Demi kepentingan kawasan, sangat penting adanya suara kuat dari ASEAN, dalam merespons tantangan nyata perubahan iklim,” ujar Zelda Soriano, Penasehat Politik Greenpeace Asia Tenggara.
Dalam beberapa pekan terakhir, ibukota Thailand dibingungkan oleh fenomena suhu di bawah 20 derajat celcius di tengah musim panas, sementara di kawasan selatan Thailand terjadi banjir dan tanah longsor yang berdampak pada dua juta orang. Pekan ini, bencana serupa terjadi di Filipina bagian tengah dan utara, demikian juga di Indonesia.
“Betul, di Asia Tenggara khususnya, perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang diperdebatkan tetapi sudah menjadi kenyataan yang memprihatinkan. Kawasan kita terus didera bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan. Bahkan, pertemuan iklim PBB di Bangkok ini berlangsung di tengah fenomena iklim ekstrim. Delegasi ASEAN harus memastikan bahwa sumberdaya akan diberikan untuk proses adaptasi yang sangat dibutuhkan, serta mendesak negara maju untuk memperbesar target pengurangan emisi mereka,” tegas Shaiimar Vitan, Koordinator Kampanye dan Kebijakan Asia Tenggara, Oxfam.
“A-FAB adalah rekomendasi kebijakan untuk ASEAN sejak Bangkok intersessional. Diantara kesepakatan ini adalah jaminan adanya komite adaptasi yang terdiri dari mayoritas negara berkembang, yang harus mentaati pendekatan sensitif gender dan berbasis negara dalam kebijakan dan program adaptasi nasional, dikaitkan dengan mekanisme keuangan. ASEAN harus memastikan proses adaptasi ini mendapat sumberdaya yang cukup dari Green Climate Fund yang dibentuk di Cancun, karena sangat dibutuhkan oleh mayoritas populasi miskin,” ujar Sandeep Chamling Rai dari WWF.
Karena itu A-FAB mendesak ASEAN mewujudkan terjadinya puncak emisi global pada 2015 dan mendesak negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca paling sedikit 40 persen pada 2020, dan paling tidk penurunan 95 persen dari tingkat emisi 1990 pada 2050 mendatang. Tugas berikutnya adalah memutuskan pengukuran paling akurat dan adil serta terpercaya (MRV) dalam memantau pengurangan emisi gas rumah kaca.
Dibentuk oleh koalisi Greenpeace, Oxfam dan WWF, ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal (A-FAB) bertujuan untuk menajamkan dan memperkuat posisi ASEAN sebagai blok regional di UNFCCC, mengingat masyarakat di kawasan ini sedang berjuang melawan dampak buruk perubahan iklim. Lebih jauh lagi, koalisi ini bertujuan untuk mendukung upaya ASEAN dalam memastikan partisipasinya pada komunitas global, mengikuti proses yang terus berlangsung. [R]
Kamis, 31 Maret 2011
Menko Perekonomian Didesak Wujudkan Moratorium yang Baik
Jakarta - Aktivis Greenpeace dan Koalisi Platform Bersama Penyelamatan Hutan yang mengenakan kostum spesies terancam punah hari ini mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia di Jakarta, Kamis (31/3/2011). Mereka mendesak agar moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan segera diimplementasikan, dan akan bisa melindungi hutan-hutan hujan penting, keanekaragaman hayati, serta masyarakat yang bergantung pada hutan dan ekonomi.
“Kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi berjalan beriringan. Memastikan pembangunan berkelanjutan akan mencegah degradasi ekologis lebih lanjut. Dan moratorium yang benar adalah kunci menuju pembangunan berkelanjutan yang akan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Perekonomian harus memahami peran pentingnya dalam mewujudkan moratorium yang baik, dan fungsinya untuk mengkoordinasi kebijakan ekonomi. Menteri harus mendorong pemerintah Indonesia menuju ekonomi yang lebih adil dan hijau,” ujar Yuyun Indradi, Juru kampanye Politik Hutan Greenpeace Asia Tenggara.
Moratorium penebangan hutan seharusnya diimplementasikan pada 1 Januari 2011. Tetapi hingga tiga bulan, moratorium terus tertunda. Banyak yang menyebut bahwa penundaan ini terkait dengan adanya intervensi dari kepentingan industri. Penundaan seharusnya tidak perlu terjadi jika semua jajaran pemerintah bersama-sama punya komitmen kuat untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang masih tersisa.
Bergabung dengan koalisi lembaga swadaya masyarakat, Greenpeace bersama-sama menyerukan pada Presiden untuk mengimplementasikan moratorium dalam jangka waktu tak terbatas, yang akan mampu melindungi segenap hutan alam dan lahan gambut, termasuk hutan sekunder. Moratorium juga harus melindungi hutan yang sudah diterbitkan izin konsesinya dan kawasan yang diberikan izinnya pada industri pada 31 Desember 2010. Bulan lalu Greenpeace meluncurkan peta yang memperlihatkan bagaimana versi draft moratorium yang sedang dipertimbangkan pemerintah akan gagal melindungi sejumlah kawasan hutan penting.
“Kami mendukung komitmen Presiden SBY untuk mengimplementasikan moratorium, yang akan menjadi langkah awal penting dalam mewujudkan tatakelola hutan Indonesia yang lebih baik, terutama di sektor terkait kehutanan seperti perkebunan, hutan tanaman industri, dan pertambangan. Tetapi hutan tidak bisa menunggu. Setiap penundaan moratorium berarti terus berlangsungnyan penghancuran hutan setiap hari. Data dari Kementerian Kehutanan menyatakan tingkat perusakan hutan di Indonesia adalah 1,1 juta hektar per tahun. Artinya, tiga bulan penundaan sama dengan hancurnya sekitar 275 ribu hektar hutan, setara dengan tiga kali luas Kota Jakarta,” ujar Mansuetus Darto, Koordinator Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit.
Tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca Indonesia hingga 26% pada 2020 dan bisa mencapai 41% dengan dukungan internasional. Greenpeace dan masyarakat sipil Indonesia sepakat bahwa target ini bisa tercapai dengan adanya moratorium yang baik dan implementasi yang ditopang oleh penegakkan hukum kuat, serta mengakomodasi hak-hak masyarakat lokal. [R]
“Kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi berjalan beriringan. Memastikan pembangunan berkelanjutan akan mencegah degradasi ekologis lebih lanjut. Dan moratorium yang benar adalah kunci menuju pembangunan berkelanjutan yang akan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Perekonomian harus memahami peran pentingnya dalam mewujudkan moratorium yang baik, dan fungsinya untuk mengkoordinasi kebijakan ekonomi. Menteri harus mendorong pemerintah Indonesia menuju ekonomi yang lebih adil dan hijau,” ujar Yuyun Indradi, Juru kampanye Politik Hutan Greenpeace Asia Tenggara.
Moratorium penebangan hutan seharusnya diimplementasikan pada 1 Januari 2011. Tetapi hingga tiga bulan, moratorium terus tertunda. Banyak yang menyebut bahwa penundaan ini terkait dengan adanya intervensi dari kepentingan industri. Penundaan seharusnya tidak perlu terjadi jika semua jajaran pemerintah bersama-sama punya komitmen kuat untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang masih tersisa.
Bergabung dengan koalisi lembaga swadaya masyarakat, Greenpeace bersama-sama menyerukan pada Presiden untuk mengimplementasikan moratorium dalam jangka waktu tak terbatas, yang akan mampu melindungi segenap hutan alam dan lahan gambut, termasuk hutan sekunder. Moratorium juga harus melindungi hutan yang sudah diterbitkan izin konsesinya dan kawasan yang diberikan izinnya pada industri pada 31 Desember 2010. Bulan lalu Greenpeace meluncurkan peta yang memperlihatkan bagaimana versi draft moratorium yang sedang dipertimbangkan pemerintah akan gagal melindungi sejumlah kawasan hutan penting.
“Kami mendukung komitmen Presiden SBY untuk mengimplementasikan moratorium, yang akan menjadi langkah awal penting dalam mewujudkan tatakelola hutan Indonesia yang lebih baik, terutama di sektor terkait kehutanan seperti perkebunan, hutan tanaman industri, dan pertambangan. Tetapi hutan tidak bisa menunggu. Setiap penundaan moratorium berarti terus berlangsungnyan penghancuran hutan setiap hari. Data dari Kementerian Kehutanan menyatakan tingkat perusakan hutan di Indonesia adalah 1,1 juta hektar per tahun. Artinya, tiga bulan penundaan sama dengan hancurnya sekitar 275 ribu hektar hutan, setara dengan tiga kali luas Kota Jakarta,” ujar Mansuetus Darto, Koordinator Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit.
Tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca Indonesia hingga 26% pada 2020 dan bisa mencapai 41% dengan dukungan internasional. Greenpeace dan masyarakat sipil Indonesia sepakat bahwa target ini bisa tercapai dengan adanya moratorium yang baik dan implementasi yang ditopang oleh penegakkan hukum kuat, serta mengakomodasi hak-hak masyarakat lokal. [R]
Langganan:
Postingan (Atom)