Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila Perlu Revitalisasi

Kudus - Kesadaran atas prinsip dasar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, kian tidak dihayati oleh bangsa Indonesia. Pasalnya, selama 32 tahun Pancasila dibajak sebagai alat kepentingan politik dan kebijakan untuk asimilasi SARA oleh rezim Orde Baru. Akhirnya, masyarakat menjadi alergi dan trauma untuk mengedapankan ke dua prinsip ini, hingga seolah asing.
Hal itu diungkapkan oleh Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Hamdi Muluk dalam Seminar Nasional Psikologi Multikulturalisme yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus (UMK) pada Senin (9/5) di Hotel Kenari Kudus.
Melalui makalahnya yang berjudul “Issu Multikultural di Indonesia; Kondisi Terkini dan Tantangan ke Depan”, Muluk membedah mengenai ke arah manakah multikulturalisme Indonesia harus dibawa. Orde Baru misalnya, memaksakan multikultural untuk diasimilasikan. Sehingga orang etnis Cina harus berganti nama Indonesia. Sebaliknya, oleh reformasi yang mengalami disorientasi, semangat kebebasan yang diusung justru memperlemah ikatan-ikatan di atara kelompok suku, agama, ras dan kebudayaan. Kondisi ini muncul beriringan ketika pemerintah gagal mengelola hampir semua sektor publik.
“Hilangnya kesadaran publik inilah yang semakin mempertebal rasa sektarianisme dan mengentalkan perasaan ingroup masing-masing kelompok,” jelasnya.
Senada dengan Muluk, Pembantu Rektor I UMK, Drs. Masluri, MM. dalam sambutannya mengatakan, saat ini nilai-nilai ke-Indonesiaan telah luntur. Sesuatu yang sepele dapat berbuntut pada pertikaian. Hal ini menurutnya, salah satunya disebabkan elit yang tidak layak menjadi teladan.
“Jangan-jangan Indonesia sudah hilang? Akan tetapi tidak secara geografis, namun nilai dan karakter manusianya,” katanya.
Masluri juga khawatir oleh keberhasilan dunia pendidikan di Indonesia dalam membentuk manusia yang cerdas akan tetapi gagal membentuk pribadi yang baik. Pasalnya, pelaku penyalahgunaan wewenang, baik itu dalam bentuk korupsi atau tindakan amoral lain, adalah produk dari pendidikan tinggi.
“Apalagi Mata Kuliah Pancasila sudah dihilangkan? Bagaimana pemahaman Pancasila akan tertanam?” katanya menegaskan.
Atas dasar fenomena seperti inilah, Fakultas Psikologi UMK mengadakan seminar bertema “Upaya Membumikan Semboyan Bhineka Tunggal Ika Sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” ini.
“Kekerasan dan konflik selalu mewarnai Ke-Indonesiaan terkini. Kami prihatin atas realitas seperti ini,” kata Dekan Fakultas Psikologi, Drs. M. Suharsono, M.Si. sembari membandingkan dengan keharmonisan yang pernah terjalin pada masa awal berdirinya Negara Indonesia.
Melalui seminar seperti ini, Suharsono berharap dapat memberi kontribusi dalam rangka merekonstruksi kesadaran Bhineka Tunggal Ika. “Agar Indonesia ke depan lebih baik,” pungkasnya.
Revitalisasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika
Akhir-akhir ini, kata hamdi Muluk, gagasan multikulturalisme dan Bhineka Tunggal Ika semakin hilang dalam ruang diskusi dan interpretasi masyarakat Indonesia. Padahal, beberapa daerah telah mengindikasikan memunculkan gagasann dan upaya untuk disintegrasi. Sehingga menjadi kebutuhan untuk kembali menelaah dan membuka perdebatan nasional mengenai gagasan Bhineka Tunggal Ika dan gagasan multikultural versi indenesia.
Indonesia, kata Muluk, telah memiliki modal sosial besar berupa “Kesepakatan Bersama” dalam Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. “Keduanya perlu direvitalisasi agar menjadi basis kebijakan multikultural di Indonesia. Ini adalah tantangan bagi masa depan,” ujarnya.
Sebuah kenyataan historis, kata Muluk, bahwa Indonesia terbentuk oleh multi-nation. Di mana keragaman etnik, suku dan kebudayaan selanjutnya bersepakat untuk membentuk nation-state (negara bangsa). Kesadaran untuk mengikat keragaman inilah yang oleh founding father membentuk prinsip Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.
“Ketika hubungan SARA mengalami kecenderungan membawa konflik, menjadi sebuah keharusan untuk kembali mengingatkan akan platform bersama NKRI,” pungkas Muluk. [R/Farih]

Mahasiswa ITS Luncurkan Game Edukasi "Mbatik Yuk"

Surabaya - Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya meluncurkan lima "game" edukasi yakni "Mbatik Yuk", "Perjalanan Kartini", "Simulasi Hacker ID", "Simulasi Jinak Bom", dan "IP Sims" (Simulasi Jaringan Komputer).
"Game itu bisa positif dan negatif, karena itu kami menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan mempersembahkan game edukasi guna memerangi pengunaan teknologi untuk kemungkaran," kata dosen pembimbing, Imam Kuswardayan SKom MT, di Surabaya, Rabu.
Ia mengemukakan hal itu saat peluncuran lima game edukasi untuk memeriahkan Festival Seni dan Teknologi pada 29-30 April yang dirangkai dengan Pekan Ilmiah Mahasiswa ITS (PIMITS) 2011 pada 1-5 Mei di Grha ITS Surabaya.
"Ada 17 game edukasi yang dirancang para mahasiswa, tapi sudah sembilan game edukasi yang dipublikasikan yakni pertempuran 10 November (P10Ner), Palagan Ambarawa, Merapi Boy, Merapi Joy, dan lima game edukasi yang diluncurkan saat ini," katanya.
Game edukasi "Mbatik Yuk" dirancang lima mahasiswi Fakultas Teknologi Informasi (FTIf) ITS yakni Himmatul Azizah, Ratri, Intan Dzikria, dan Sangkurnia Sekar Arom.
"Banyak orang memakai batik, tapi banyak orang yang tidak tahu cara membatik, termasuk tahapan-tahapannya, karena itu kami merancang game dengan skets pen agar seperti membatik dengan canting, sebab kalau pakai `mouse` akan berbeda dengan canting," kata Ratri.
Game itu menceritakan Sinta yang merupakan gadis kota yang sedang berlibur ke rumah neneknya di desa yang kebetulan pemilik industri batik dan akhirnya meminta cucunya untuk belajar membatik melalui bimbingannya.
"Ada empat tahap membatik yakni isen-isen atau menebalkan pola, mbliriki atau mewarnai pola, mbironi atau mencelupkan kain ke zat pewarna, dan nglorod atau merebus di air panas agar malam meleleh. Semuanya tahapan itu ditempuh dengan tiga level yakni mudah, sedang, dan rumit. Semuanya ada skor," katanya.
Untuk game edukasi "Perjalanan Kartini" dirancang tujuh mahasiswa Magister Informatika yakni Galih Candra Setiawan (manajer proyek), Arief Prasetyo (tukang koding), Fariz Andri Bakhtiar (pengisi suara dan bunyi), Fariz Andri Bakhtiar (perancang peta dan bangunan dalam game), Rizky Noviasri (pembuat gambar dan animasi), dan I Gusti Lanang Putra Eka (dokumentasi).
"Kami merancang game dengan sistem RGP (role playing game) dengan penggalan cerita mulai masa kecil Kartini yang membeli gula aren, masa sekolah, masa pingit, dan sebagainya," kata Galih Candra Setiawan.
Untuk game edukasi lainnya bersifat simulasi yakni Simulasi Hacker ID, Simulasi Jinak Bom, dan IP Sims atau Simulasi Jaringan Komputer. [R/Ant]

UMK Wisuda 393 Sarjana

Kudus - Sebanyak 393 sarjana diwisuda dalam Rapat Senat Terbuka Universitas Muria Kudus (UMK) dengan acara tunggal Wisuda ke-46 pada hari ini, Rabu (327/4).
Peserta wisuda kali ini adalah sebanyak 53 sarjana magister (S2), 296 sarjana (S1), dan 44 sarjana muda (D3). Mereka telah dinyatakan lulus oleh Program Studi (Progdi) yang telah mereka pilih. Sampai kini, UMK telah memiliki 15 Program Studi (Progdi) yang tersebar di enam fakultas; Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, dan Fakultas Psikologi.
Wisudawan/wisudawati yang meraih predikat terbaik pada wisuda kali ini di antaranya; Fakultas Ekonomi (Dewi Masitoh, MM./IPK 3,50), Fakultas Hukum(Bambang Sucipto, MH./IPK 3,80 untuk Program Magister dan Marlinda Pryamsari, SH./IPK 3,62 untuk S1), FKIP (Aan Nurul Amanah, S.Pd./IPK 3,34 untuk Progdi Bimbingan dan Konseling dan Suatman, S.Pd./IPK 3,61 untuk Progdi Bahasa Inggris), Fakultas Pertanian (Adi Suparyono, SP./ IPK 3,13), dan Fakultas Teknik Wiwit Agus Triyanto, S.Kom./IPK 3,56 untuk Progdi Sistem Informasi dan Joko Budi Utomo, A.Md./IPK 3,58 untuk Progdi Teknik Mesin)

Cerdas dan Santun
Motto kampus “Cerdas dan Santun” menjadi pegangan dalam bersikap sarjana jebolan UMK. Sarjana UMK memiliki kemampuan dan ilmu yang lebih. Mereka diharap untuk bersikap rendah diri. “Tantangan di masyarakat, ke depan lebih besar. Meskipun saudara memiliki kelebihan, janganlah bersikap takabur dan sombong. Tundukkanlah hati saudara, buktikanlah kelebihan itu dengan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat,” begitu pesan Rektor UMK, Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp.PA.
Agar kualitas lulusan bermutu tinggi, jelas rektor, UMK selalu mengevaluasi diri lembaga. Karena fakta menunjukkan bahwa hanya perguruan tinggi yang mengedepankan mutu lah yang tetap bertahan dan berkembang.
“Mutu yang baik didapat bukan dengan slogan yang megah akan tetapi diraih dengan kesungguhan dan kesadaran penuh untuk berkarya dan bekerja,” tegas Sarjadi.
Tahun ini, UMK telah mendapat perbaharuan Akreditasi dari BAN PT, yaitu Progdi Manajemen (S1) dan Progdi BK FKIP, masing-masing mendapat akreditasi B. Untuk masa beberapa bulan ke depan PS Akuntasi (S1) dan Psikologi (S1) akan mengajukan pembaharuan akreditasinya.
“Agar akreditasi Progdi Psikologi mendapat predikat B, maka UMK membangun satu unit gedung 4 lantai, untuk Fakultas Psikologi dan Fakultas Pertanian,” katanya.
Tahun ini, juga memenangi program PHKI B yang diselenggarakan oleh Dikti. Dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, dana dari Dikti akan dimanfaatkan untuk melengkapi dan mengembangkan Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Fakultas KIP-BK.
Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, tambah rektor, UMK telah mendapatkan tambahan lulusan doktor sebanyak 4 dosen dan magister sebanyak 8 dosen. “Tiga doktor tadi, juga mendapatkan biaya short course di luar negeri (Australia dan Amerika),” jelasnya. [R/Farih]

UMK Gelar Konferensi Nasional Pertama ELT dan Budaya

Kudus - Program Studi (Progdi) Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus (UMK) untuk pertama kali menggelar Konferensi Nasional English Language Teaching (ELT) dan Budaya pada 19 Juli 2011 bertempat di Ruang Utama Seminar pada Lantai 4 Gedung Rektor UMK.
Kehidupan semakin dinamis sehingga peran strategi pengajaran Bahasa Inggris perlu untuk direvitalisasi dan kembangkan. Sebagai respon atas kebutuhan tersebut, konferensi nasional ini untuk pertama kalinya diselenggarakan.
Konferensi nasional yang mengangkat tema “Revitalizing the Practice of Teaching English to Young Learners in Indonesia (TEYLIN)” ini, mendatangkan pembicara Prof Drs. Bambang Yudi Cahyono, M. Pd, MA, Ph.D (Unversitas Negeri Malang) dan Itje Khotijah MA (UHAMKA Jakarta). Keduanya akan menyampaikan materi pada sesi pleno.
Dalam konferensi, topik mengenai TEYLIN yang akan dibahas di antaranya terkait; pengembangan dan implementasi TEYLIN terkini, kebijakan, silabus, dan bahan pengembangan TEYLIN, wawasan budaya dan bahasa, TIK, permainan, media, metode, dan penilaian/ evaluasi praktek TEYLIN, literatur lokal, serta aspek psikolinguistik dan sosiolinguistik TEYLIN.
Untuk pendaftaran peserta, panitia konferensi memberikan rentang waktu hingga 30 Juni 2011. Panitia akan menutup pendaftaran apabila peserta yang terdaftar telah mencapai 150 orang.
Penyelenggara juga mengadakan “call for papers” . Bukan hanya, paper penelitian atau workshop, paper non penelitian atau workshop juga diterima . Untuk pengiriman proposal paper, panitia memberi tenggat waktu hingga 21 Mei 2001. Hasil seleksi proposal akan dipresentasikan pada sesi konferensi dan lokakarya . Adapun lebih lengkap mengenai format paper, syarat administrasi dan fasilitas konferensi, calon peserta dapat mengunjungi teylinumk2011.blogspot.com. [R/UMK]

Indonesia Hadapi Tantangan Transparansi Penegakan Hukum

Makassar - Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup serius yaitu membangun kembali transparansi penegakan hukum sebagai bentuk dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Andi Tumpa, di Universitas Hasanuddin Makassar, Kamis mengatakan di era modern saat ini, khususnya sejak reformasi bergulir, transparansi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, termasuk dalam hal penegakan hukum di Indonesia.
Praktik-praktik penegakan hukum yang selama ini ditunjukkan oleh para penegak hukum, masih menunjukkan adanya ketidakterbukaan terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
"Di lingkungan penegak hukum, masih tidak terdapat transparansi dalam setiap proses. Seharusnya dalam setiap tahapan proses, penegak hukum menyampaikan hasilnya, sehingga para pencari keadilan dapat mengetahui apakah proses tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur," ungkapnya.
Dalam hal ini, proses penegakan hukum harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus disampaikan secara transparan kepada para pencari keadilan.
Hal ini banyak terkuak dalam kasus aparat penegak hukum yang seringkali memanfaatkan hukum sebagai alat untuk melahirkan impunitas yaitu kondisi dimana seseorang bisa dengan mudahnya terhindar dari jerat hukum.
"Selain itu, terdapat pula kasus rekayasa berita acara yang kemudian bermuara pada putusan, yang dilakukan karena adanya negosiasi-negosiasi antara pihak-pihak, baik secara langsung maupun melalui calo perkara," tuturnya.
Meskipun begitu, kata dia, buruknya transparansi penegakan hukum tidak dapat dilimpahkan seluruhnya kepada aparat penegak hukum, karena hal tersebut juga tidak terlepas dari peranan pihak dalam perkara, termasuk advokat.
Dalam beberapa kasus mafia hukum yang terungkap, tidak jarang keberadaan advokat memegang peranan penting yang mengatur perjalanan dari hasil suatu perkara, seperti yang terjadi dalam kasus Gayus Tambunan, Susno Duaji, dan kasus Hakim Ibrahim.
"Rendahnya transparansi penegakan hukum inilah yang menjadi salah satu faktor terbesar sehingga penegakan hukum di Indonesia masih dalam situasi yang carut marut," imbuhnya.
Oleh karena itu, transparansi penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengindari terjadinya manipulasi fakta, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakjujuran. [R/Ant]

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Berlangsung Ketat

Kudus - Pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Muria Kudus (UMK) 2011 belangsung ketat. Proses pemilihan cukup menantang karena harus mencakup semua unsur kemampuan mahasiswa.
“Penilaian dalam seleksi tidak hanya merujuk pada nilai akademik yang diukur lewat indeks prestasi(IP) minimal 3,0, akan tetapi juga meliputi; penguasaan materi dalam presentasi, kemampuan berbahasa inggris, kegiatan intra dan ekstra kampus serta perilaku dalam wawancara,” kata Ketua Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi UMK 2011, M.Widjanarko, S.Psi, M.Si.
Dari hasil seleksi akhir presentasi dan wawancara yang dilaksanakan pada Senin (11/4/2011) di Ruang Rapat Senat lantai 3, Gedung Rektorat UMK, terpilih beberapa nama mahasiswa berprestasi UMK 2011. Pemenang, di antaranya adalah Ahmad Syukur, mahasiswa FKIP Bahasa Inggris (juara I/nilai 76,9), Shofi Maylina, mahasiswi FKIP Bahasa Inggris (juara II/nilai 73,3), Fauzi Arizal, mahasiswa Fakultas Psikologi dan Shinta Evarina, mahasiswi FKIP Bahasa Inggris (juara III/nilai 72,7), Ulin Naufatun Noor, mahasiswa FKIP Bahasa Inggris (juara harapan I/ nilai rata-rata 72,5), Selamet Riyadi, mahasiswa Fakultas Psikologi (juara harapan II/nilai 71,3), serta Nor Khalim, mahasiswa FKIP Bahasa Inggris (juara harapan III/nilai 71,1).
“Dewan juri sebagai tim penilai terdiri dari para pembantu dekan bidang kemahasiswaan (PD III atau Sekertaris Fakultas/red.) yang ada di UMK,” jelas Widjanarko.
Juara pertama Mahasiswa Berprestasi UMK Tahun 2011, lanjut Widjanarko, selanjutnya akan mengikuti kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah VI Tahun 2011.
Adapun syarat untuk mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi UMK 2011, di antara adalah; usia tidak lebih dari 24 tahun, minimal semester IV dan maksimal semester VI (S1), aktif dalam kegiatan kampus, ko-kurikuler dan ektrakurikuler, mengisi formulir mahasiswa berprestasi yang disediakan panitia.
Pada tahun 2011 ini, terdapat sebanyak 21 mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk seleksi mahasiswa berprestasi UMK 2011. Setelah melalui seleksi administrasi dan dokumen aktivitas mahasiswa, sebanyak 19 peserta dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi presentasi dan wawancara.
Menurut Widjanarko, kegiatan bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang aktif dan membanggakan bagi UMK. “Agar motivasi mahasiswa bertambah dalam melaksanakan kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler,” tegasnya.[R/Kholidin/UMK]

Plt Kepala Sekolah Bisa Tandatangi Ijazah

Blora - Orang tua siswa yang putra-putrinya akan menghadapi ujian sementara sekolah mereka saat ini dipimpin pelaksana tugas (Plt), tidak perlu mengkhawatirkan soal ijazah-nya nanti akan ditandatangani siapa. Pasalnya, tidak ada aturan yang menegaskan bahwa Plt Kepala Sekolah tidak bisa menandatangani ijazah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Slamet Pamuji menanggapi kerisauan orang tua dalam sms pembaca di Suara Muria, Rabu (6/4). Isi pesan (sms) dalam rubrik "Piye Cah" itu mempertanyakan kepada Kepala Disdikpora, apakah sah seorang Plt Kepala Sekolah menandatangani ijazah.
"Kami tidak menemukan aturan yang menyatakan Plt Kepala Sekolah tidak boleh menandatangani ijazah," katanya kepada Suara Merdeka, kemarin.
Kendati tidak ada larangan tersebut, Kepala Disdikpora menambahkan, Bupati akan mengeluarkan keputusan khusus yang memberi kewenangan kepada Plt kepala sekolah menandatangani ijazah.
"Ini untuk menepis kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang saat ini sekolahnya dipimpin Plt kepala sekolah," ujarnya.
Terkait kekhawatiran orang tua terhadap hal ini pula, Disdikpora pun melakukan antisipasi-antisipasi agar tidak merugikan anak didik peserta Ujian Nasional (UN). "Semua sudah kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng. Jadi orang tua tidak perlu resah," tandas Mumuk -sapaan akrab Slamet Pamuji. [R]

Antisipasi Konvoi, Umumkan Kelulusan via Pos

Blora - Kebijakan tegas rencananya akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terkait pengumuman Ujian Nasional (UN) tahun ini, yakni berupa larangan hura-hura atau konvoi usai pengumuman UN dilakukan.
"Sejak dulu sebenarnya konvoi setelah pengumuman UN sudah dilarang, tetapi anak-anak selalu melanggarnya. Konvoi dan hura-hura itu sangat berdampak, khususnya bagi pengguna jalan," kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen), Marsono.
Keprihatinan Marsono tersebut, ditambah dengan maraknya aksi corat-coret seragam yang dinilainya sebagai budaya yang tidak baik. "Seragam setelah lulus jangan dicorat-coret, tetapi berikan pada orang lain yang membutuhkan. Ini lebih bermanfaat."
Sementara itu, terkait kebijakan pelarangan konvoi ini, Marsono akan mengkomunikasikan lebih lanjut dengan Kepala Disdikpora, Slamet Pamuji. "Saya akan konsultasi terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Disdikpora. Kemungkinan kita akan mengedarkan surat resmi terkait larangan konvoi pasca UN ke sekolah-sekolah," ujarnya.
Selain kemungkinan pengeluaran surat resmi pelarangan konvoi bagi siswa usai UN, untuk menghindari terjadinya hura-hura itu pihak Disdikpora juga akan mencoba mencari terobosan dengan mengumumkan hasil ujian via pos.
"Kami berniat mengumumkan hasil UN nanti via pos. Ini sepertinya lebih aman dan bisa menghiindarkan anak-anak dari aksi konvoi. Selain itu, anak yang tidak lulus juga tidak akan down mental," papar Marsono.
Kepala Kantor Pos Blora, Safnil, Selasa (29/3/2011) mengatakan, kerjasama pengumuman hasil UN via pos sangat mungkin dilakukan. "Secara prinsip sangat bisa. Kalau memang ada wacana pengumuman hasil UN via pos, secepatnya saya akan menemui Bapak Kepala Disdikpora atau yang berwenang untuk koordinasi," tegasnya. [R]

Disdik Biak Salurkan Dana UN Rp1,7 Miliar

Biak - Dinas pendidikan kabupaten Biak Numfor, Papua, hingga Kamis, telah menyalurkan dana bantuan penunjang kegiatan Ujian Nasional (UN) 2011 Rp1,7 miliar kepada sekolah SD hingga SMA/SMK di wilayah itu.
Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Biak, Kamaruddin S.Pd di Biak, Kamis, mengatakan, rincian besaran dana bantuan UN kepada setiap sekolah bervariasi disesuaikan dengan jumlah siswa peserta ujian nasional.
"Khusus bantuan dana ujian nasional tingkat SD pihaknya menyerahkan pada H-7 sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah berstandar nasional,"ungkap Kamaruddin menanggapi penyaluran bantuan dana penunjang UN.
Ia menyebutkan, berdasarkan kebijakan pemkab Biak Numfor melalui dinas pendidikan setiap tahun mengalokasikan dana bantuan UN kepada setiap sekolah sebagai upaya untuk mendukung kelancaran kegiatan ujian nasional di setiap sekolah.
Besaran bantuan diberikan pemkab Biak, lanjut Kamaruddin, ditetapkan siswa peserta UN tingkat SD mendapat Rp95 ribu/siswa, SMP Rp141 ribu/siswa, SMA Rp230 ribu/siswa serta jenjang pendidikan SMK sebesar Rp360 ribu/siswa.
Bantuan dana penunjang kelancaran UN tahun ini mengalami peningkatan dibanding 2010 dimana SD hanya Rp90 ribu/siswa, SMP Rp125 ribu/siswa, SMA Rp195 ribu/siswa serta SMK Rp300 ribu/siswa,ungkapnya.
Kamaruddin mengatakan, berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan UN 2011 dipergunakan untuk biaya konsumsi, keamanan, honor pengawas ujian, biaya transport, penyusunan laporan serta berbagai kegiatan lainnya.
Dana bantuan UN yang diterima sekolah, diharapkan dikelola secara benar sesuai petunjuk teknis kegiatan sehingga bisa mendukung kelancaran selama pelaksanaan ujian nasional di kabupaten Biak Numfor.
Setiap dana yang diberikan pemkab Biak melaluin dinas pendidikan akan dimintai pertanggungjawaban sehingga prosedur penggunaan dananya harus tepat sasaran menunjang kelancaran selama UN,ujarnya.
Berdasarkan data pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK dimulai serentak 18 April 2011 dengan jumlah peserta tingkat SMA 1188 dan SMK 455 sementara SD 2828 siswa dan SMP 2650. [R/Ant]

Christian Adrianto Semangati Entrepreneur di UMK

Kudus – Banyak orang tertarik untuk menjadi pengusaha sukses melalui kegiatan bisnis dan wirausahanya. Akan tetapi, mereka tidak siap menghadapi persaingan dan hambatan-hambatan lainnya, sehingga berakhir dengan putus semangat di tengah jalan. Bisnis dan usaha berakhir dengan kegagalan.
Dalam seminar bertajuk “The Spirit to be Great Entrepeneur” di Univeritas Muria Kudus (UMK), Rabu (30/3/2011) siang, trainer dan motivator terkenal dari Tum Desem Waringin, Christian Adrianto mengaku, dirinya sering menemukan orang yang takut berwirausaha karena merasa tidak berbakat.
“Langkah seperti itu salah. Dunia wirausaha tidak mengenal menyerah dan bakat,” tegasnya kepada mahasiswa dan masyarakat di sekitar Kudus yang menjadi perserta. Dalam setiap masalah pasti ada peluang dan solusi. Oleh karena itu, menurutnya, menusia sukses akan disebut sukses apabila mereka dapat mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Hal itu juga berlaku dalam dunia wirausaha.
Christian mengatakan, kegagalan bagi wirausahawan adalah cara belajar mereka untuk meraih kesuksesan. Sementara bakat hanya menyumbang satu persen dari kesuksesan. “All skills is learnable. Semua skill dapat dipelajari,” katanya
Selain itu, menurut Christian, penentu keberhasilan terbesar dalam meraih kesuksesan wirausaha adalah motivasi dan semangat. 80 persen penentu keberhasilan adalah motivasi dan semangat untuk tidak menyerah.
Christian juga membagikan kiat-kiat dan formula mengenai berbagai cara agar usaha bisnis yang dijalankan dapat mendatangkan kesuksesan. Menurutnya, kesuksesan dimulai dari membentuk keyakinan diri bahwa usaha yang akan dilakukan akan membuahkan kesuksesan.
“Keyakinan akan membentuk imajinasi kesuksesan, sehingga orang akan menjadi bersemangat dan mengambil tindakan untuk mewujudkannya,” katanya.
Selain itu, tambah Christian, ada lima prinsip dasar untuk membawa kesuksesan dalam berwirausaha. Kelima prinsip tersebut adalah nilai plus (tambah) produk, faktor kali, berani menjual, ciri khas, serta tim atau teman.
Peserta yang juga memiliki usaha di Dawe Kudus, Wahyudi mengaku termotivasi oleh materi dan cara Christian memaparkannya. “Motivasi positif saya tumbuh setelah mengikuti seminar ini,” katanya.
Peserta asal Desa Singocandi Kudus, Arifin mengaku wawasan bertambah. Materi yang diperoleh dari seminar ini juga akan diterapkan pada usaha dan organisasi yang dijalankannya. [R/UMK]

Pogdi BK Raih Akreditasi B

Kudus - Program Studi Bimbingan Konseling (Progdi BK) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muria Kudus (UMK) mendapat peringkat akreditasi B, dan berlaku sejak 2011 hingga 2015.
Hal itu merujuk hasil akreditasi terbaru oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dilakukan sejak akhir tahun 2010. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) BAN-PT Nomor 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011, tertanggal 4 Februari 2011.
“Keputusan berlaku hingga lima tahun ke depan. Jadi, sejak tangal 4 Februari 2011 hingga 4 Februari 2015 Progdi BK mendapat peringkat B”, kata Kepala Prodi BK, Drs. H. Sucipto, M. Pd. Kons., Senin (29/03/2011) di Kudus.
Menurut Sucipto, peringkat tersebut menjadi modal Progdi BK untuk mewujudkan rencana mendirikan program profesi konselor atau program pendidikan guru profesi guru BK.
Selaku kepala Progdi, Sucipto mengatakan, lega atas hasil akreditasi tersebut. Progdi BK memiliki ambisi untuk meningkat program yang diusulkan oleh asesor sehingga dapat meraih predikat yang lebih tinggi.
“Untuk meningkatkan predikat, Kami akan melaksanakan tiga program yang paling mendesak,” katanya.
Ketiga program tersebut, papar Sucipto, adalah studi lanjut ke jenjang strata tiga (S3) bagi dosen, melengkapi fasilitas pengembangan laboratorium, serta pengembangan proses belajar mengajar (PBM) dengan melakukan update kurikulum terbaru.
Pada masa akreditasi BAN-PT sebelumnya, Progdi BK FKIP telah menyandang menyandang peringkat B. [R/UMK]

Lokasi Percetakan Soal UAN Disterilkan

Kudus - Mulai pekan ini unit salah satu bagian di Total Security System (TSS) milik Pura Group disterilkan. Puluhan petugas pengamanan internal perusahaan dibantu petugas dari Polres memantau lokasi selama 24 jam penuh. Hal itu terkait dimulainya pencetakan naskah soal untuk ujian akhir nasional (UAN) SD, SMP, dan SMA wilayah untuk Jawa Tengah di pabrikan kertas tersebut.
Humas Pura Group, Hamidin, menyatakan kebijakan tersebut memang bukan kali ini saja dilakukan. Pasalnya, sejak empat tahun terakhir pihaknya yang dipercaya mencetak naskah soal UAN mau tidak mau harus menerapkan pengamanan yang lebih ketat dari
biasanya. "Kami menjaga rahasia negara," katanya, Selasa (29/3/2011).
Lebih lanjut dia menyatakan mereka yang berada di ruangan percetakan dipastikan telah memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya, mereka, yang merupakan bagian dari proses cetak yang dilakukan. Di luar itu, apalagi yang tidak punya identitas jangan harap dapat masuk ke ruangan, karena pasti akan dihentikan petugas.
Apalagi, jalan menuju ruangan percetakan juga sudah ditutup petugas keamanan. Tentunya, sulit bagi pihak yang tidak berkepentingan untuk dapat memasuki ruangan tersebut. "Benar-benar kami jaga karena kami tidak ingin ada orang yang tidak berkepentingan dapat masuk ke wilayah tersebut," ungkapnya.

Hingga Pengiriman
Kegiatan seperti itu akan tetap dilakukan hingga seluruh naskah UAN selesai dicetak. Penyelesaian pembuatan naskah diharapkan dapat dituntaskan sebelum jadwal pengepakan yakni untuk tingkat SD sederajat (6/5), SMP (22/4), dan SMA (15/4).
Sesuai kontrak, pabrikan kertas tersebut mencetak soal SD sebanyak 15,8 juta lembar, SMP (20,5 juta lembar), SMA (8,7 juta lembar) dan SMK (4,8 juta lembar). Selanjutnya, soal akan didistribusikan ke kabupaten/kota sesuai rencana pengiriman yakni SD (7/5), SMP (23/4) dan SMA (16/4).
"Sebelum jadwal pengepakan biasanya sudah selesai, jadi ketika jadwal pengiriman dimulai segala sesuatunya sudah siap," jelasnya.
Mengenai keterlibatan personel Polres, pihaknya memang melibatkan sejak pengiriman master soalnya. Setelah itu, aparat juga terlibat langsung dalam pengamanan di luar ruang percetakan. Tak hanya itu, petugas juga mengambil peran yang cukup penting pada pengamanan pemusnahan master soal serta pengirimannya.
"Kalau jumlah personel pengamanan internal kami sebanyak 75 orang dan masih didukung anggota dari Polres Kudus," ungkapnya. [R/CN]

Strategi Kebudayaan dan Kepemimpinan Bangsa

Pusat Penelitian Geografi Terapan Universitas Indonesia (PPGT UI) bekerjasama dengan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) mengadakan forum diskusi panel dengan topik Strategi Kebudayaan untuk Kepemimpinan Masa Depan Bangsa Indonesia. Acara yang dihelat di Pusat Studi Jepang UI pada Kamis (24/03) yang dihadiri 300 an undangan yaitu mahasiswa UI dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat umum dan kalangan LSM yang tertarik dengan kebudayaan.
Acara ini menghadirkan tokoh-tokoh kompeten sebagai narasumber seperti Prof. Dr. Muladi SH (mantan Gubernur LEMHANAS); Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti (Mantan Menko Perekonomian), Prof. Dr. Paulus Wirutomo (Sosiolog UI) dan Mohammad Sobari, M.A (Budayawan). H Pontjo Sutowo (Ketua dewan Pembina YSNB) dalam sambutannya menjelaskan, karena pengaruh budaya yang begitu besar, maka budayalah yang harus digunakan pemimpin untuk menyelesaikan masalah. Indonesia selama ini, lanjut Pontjo, dalam menghadapi suatu masalah kurang menggunakan kekuatan budayanya. Budaya itu sangat luar biasa dan bukan sebatas dengan kesenian. "Kita terpukau dengan supremasi hukum karena supremasi hukum itu semestinya terjemahan daripada nilai budaya yang kita sepakati bersama," ungkap Pontjo. Sebagai contoh, lanjutnya, betapapun semiskin-miskinnya kita, sebagai seorang anak tetap akan mengurus orang tua. Sementara di Amerika Serikat, anak menitipkan orang tuanya di panti jompo dan lebih memilih untuk memelihara anjing. "Inilah luar biasanya budaya kita, dan semestinya bisa digunakan untuk menjawab persoalan bangsa. Karena nilai-nilai budaya yang kuat adalah panglima dari pembangunan, sementara ekonomi dan politik itu sub di dalamnya," ucapnya.
Sementara, Imam Sunario, ketua Umum YSNB, menyatakanaspek budaya adalah masalah besar yang kurang diperhatikan elit bangsa Indonesia saat ini. Dengan menggali budaya masyarakat di nusantara yang unggul ini diharapkan dapat ditumbuhkembangkan budaya bangsa Indonesia yang berkarakter. "Bagaimana sikap sebuah bangsa menghadapi masalah dan bagaimana mereka memilih cara penyelesaiannya, yaitu penyelesaian yang sesuai dengan karakter bangsanya sendiri," kata Iman. Dalam presentasinya yang berjudul “Urgensi Keberadaan Indeks Kepemimpinan Indonesia (IKNI)”, Muladi mengungkapkan berbagai hakekat IKNI, “IKNI merupakan suatu metode untuk menemukan informasi secara cepat, mudah dan kategoris tentang standardisasi kualitas kepemimpinan yang bersifat objektif dan relevan dalam konteks universal dan atau keindonesiaan yang diharapkan mampu memecahkan pelbagai permasalahan yang dihadapi.”
Panelis kedua, Panulus Wirutomo memaparkan kesiapan masyarakat bangsa menyongsong masa depan. Mengapa banyak bangsa ‘dunia ketiga’ berubah menjadi bangsa ‘dunia pertama’ (korea, Singapore, Taiwan, dsb) sementara lainnya tetap tertinggal? Menurutnya, di saat teori kolonialisme, rasisme dan geografis tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan , teori kebudayaan yang dulu pernah pudar kini muncul kembali ke permukaan dan menjawabnya melalui pembangunan berbasis nilai. “pembangunan berbasis nilai adalah suatu pembangunan seluruh aspek kehidupan bangsa (ekonomi, politik fisik, sosial, dan budaya) yang dilandasi oleh nilai tertentu,” ungkap Paulus. “Keberhasilan pembangunan ini bukan hanya dilihat dari pencapaian kuantitatif setiap bidang atau sektor pembangunan, tetapi terutama tertanamnya nilai-nilai strategis yang telah ditargetkan”, lanjutnya. Senada dengan Paulus, Dorodjatun memberikan presentasi membangun masa depan Bangsa Indonesia dengan cita-cita kemerdekaan. Menurutnya, seorang pemimpin merupakan hasil dari kebudayaan yang ia jalani sejak kecil terutama dari sistem pendidikannya. Ada tiga tipe pemimpin ideal menurut Max Weber, yaitu pemimpin tradisional yang mengandalkan adat istiadat untuk dapat meyakinkan masyarakat melalui tokoh panutan, pemimpin karismatik yang mampu menggerakkan masyarakat dari berbagai budaya dan bersifat insidental, dan tipe pemimpin legal yang mengandalkan kehadiran seperangkat lembaga hukum untuk menopang kepemimpinannya. Namun bagaimanapun tipe pemimpin, lanjutnya, tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa keluar dari dilematis kebudayaan. Di satu sisi ia harus hidup dengan kebudayaan yang telah melahirkannya namun disisi lain ia harus mampu keluar dari kebudayaan itu untuk memimpin perjalanan jauh ke depan.
Strategi kebudayaan sebagai persyaratan tercapainya cita-cita kemerdekaan dipaparkan mendalam oleh Sobari. “kita harus mengasumsikan kekayaan dunia ini berupa barang statis dan jumlahnya tak bertambah.” Maka, bila negara maju mengurasnya dengan kecepatan kerdipan mata dan sekejap itu pula mereka menjadi kaya raya. Namun disisi lain, kekuatan mereka telah menimbulkan penderitaan bagi pihak lain yaitu negara-negara yang belum berkembang. “Untuk itu kita memerlukan kekayaan lebih besar untuk menyusun cara-cara menghadapi tantangan hidup yang berubah dengan cepat. Kita membutuhkan kemampuan tak terbatas buat menghadapi tantangan yang juga tak terbatas. Kemampuan itu kita sebut sebagai strategi kebudayaan.” Ujar Sobari Melalui diskusi ini, diharapkan dapat menghasilkan dasar pemikiran bagi terbentuknya Strategi Kebudayaan Nasional untuk membangun masa depan Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan serta dapat membangun cara, pola pikir, keyakinan, norma-norma yang dianut bersama, sehingga proses pembangunan selanjutnya dapat terarah dan terukur dan mendapat gambaran yang jelas bagaimana budaya kita dapat mendorong pencapaiaan tujuan dalam membangun masa depan. [R/SPY/UI]

UMK Menangi PHK I tahun 2011

Kudus - Universitas Muria Kudus (UMK) memenangkan Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) B dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2011.

Hal itu merujuk Surat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 368/E/T/2011, berisi  hasil evaluasi akhir dalam bentuk kunjungan Dirjen Dikti terhadap usulan Program PHKI Tahun Anggaran 2011. Di mana dari sebanyak 78 proposal perguruan tinggi negeri/swasta (PTN/S) yang lengkap, UMK bersama 28 PTS dan tujuh PTN dinyatakan sebagai pemenang.

Humas UMK, Zamhuri mengatakan, Program PHKI B dimaksudkan sebagai upaya peningkatan akses, mutu, dan relevansi lulusan. Program studi yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah Manajemen S1, Agroteknologi S1, Bimbingan dan Konseling S1, Ilmu Hukum S1, dan Sistem Informasi S1.

Program PHKI B ini, menurut Zamhuri, antara lain diusulkan untuk pembiayaan program; 1)Peningkatan kualitas dan akses mahasiswa baru, 2).Optimalisasi program pembelajaran berbasis kompetensi, dan 3)Peningkatan daya saing lulusan. “Kita akan terus memacu kualitas UMK agar lebih baik dan berdaya saing,” tegasnya. Dana hibah yang diusulkan sebesar Rp 8.989.444.000 untuk kegiatan tahun 2011, 2012, dan 2013.

Ini adalah kali kedua, UMK memperolah pendanaan dari Dikti untuk program PHKI untuk Perguruan Tinggi (PT) Negeri maupun Swasta se-Indonesia. Sebelumnya, jelas Zamhuri, UMK pernah mendapatkan program pembiayaan PHKI A selama 3 tahun pada 2008. “Program berjalan hingga tahun 2010 kemarin,” katanya.

Program PHKI A PHKI yang diperoleh UMK dipergunakan untuk membiayai tiga program antara lain; 1) Program pengembanga sistem pengelolaan sumber daya dan tata kelola PT, 2) Peningkatan kinerja dan kapasitas sistem informasi universitas yang terintegrasi, 3) Peningkatan kinerja dan kapasitas sistem penjaminan mutu.

Wakil Ketua task force PHKI B UMK, Ir. Masruki Kabib, MT., mengatakan,  salah satu program yang menarik pada PHKI B adalah peningkatan kualitas dan akses mahasiswa baru.  Melalui pembiayaan tersebut, akses masyarakat, terutama yang kurang mampu tetapi prestasi akademiknya bagus, dapat dibiayai dari program ini. “Makin banyak masyarakat yang kurang beruntung tetapi berprestasi akan memperoleh beasiswa dari UMK,” jelas Kabib. [R/UMK]

Christian Sugiono Kampanyekan Wikipedia Bahasa Jawa

Semarang - Kompetisi menulis di Wikipedia bahasa Jawa 'Papat Limpad' (empat terhebat) diluncurkan, Senin (21/3). Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Wikipedia Indonesia dengan Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa Seni (FBS) Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Kompetisi menulis artikel dengan bahasa Jawa untuk diunggah ke Wikipedia ini langsung disosialisasikan oleh Dekan FBS Unnes Rustono, Direktur Proyek Papat Limbad Prasetyo, Dirjen Aplikasi Informatika Bambang Heru, dan Duta Pengetahuan Bebas Christian Sugiono.
Direktur Proyek Papat, Limbad Prasetyo menjelaskan, kompetisi ini dilatar belakangi untuk merevitalisasi Wikipedia bahasa Jawa yang selama ini perkembangannya masih lambat. ''Sehingga, harapannya dengan kegiatan ini konten  yang ada di laman kami dapat bertambah lebih banyak,'' ungkapnya.
Aktifitas kompetisi menulis ini didanai dari hibah Wikipedia Foundation dan kontribusi Unnes dengan dana senilai Rp 90 juta. Tulisan 100 peserta yang terdiri dari 90 mahasiswa dan 10 dosen ini akan dinilai sesuai ketentuan yang  dipersyaratkan.
''Artikel yang ditulis dengan bahasa dan alur yang baik, subyektif serta netral akan menjadi dasar penilaian kami. Disamping kualitas, kami juga akan menilai kuantitas atau jumlah artikel yang dikirim,'' terang Wakil Direktur Proyek Papat Limbad Ikhsan Muchtar.

Lomba ini akan dibagi dalam empat tahap yaitu, bulan April-Mei, Juni-Juli, Agustus-Oktober, dan finalisasi atau pengumuman pemenang pada Oktober 2011. Sedangkan, juri yang akan menilai dari Dosen FBS Unnes dan perwakilan kontributor senior di Wikipedia Indonesia.

Selama dua hari di FBS Unnes akan dilakukan kompetisi terintegrasi berupa pelatihan dan uji ketahanan. Tujuannya, sebagai pengayaan artikel berkualitas berbahasa jawa dalam ranah internet, juga semangat sukarelawan membebaskan  pengetahuan menjadi karya nyata.
Dekan FBS Unnes Rustono mengatakan, bahwa ini kesempatan baik untuk melestarikan budaya dan nilai bahasa Jawa. "Ini merupakan agenda penting untuk mengukuhkan nilai budaya Jawa dalam taraf nasional atau internasional," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut artis sinetron dan bintang iklan Christian Sugiono yang ditunjuk sebagai Duta Pengetahuan Bebas oleh Wikipedia Indonesia turut mengkampanyekan kompetisi itu. "Pengetahuan harus dapat diakses, termasuk dalam  bahasa Jawa. Maka dari itu, dengan memadukan teknologi dan budaya merupakan salah satu upaya melestarikan nilai tersebut untuk diteruskan agar langgeng," katanya. [R/CN]

Greenpeace Ragukan Perhitungan UGM Soal Nuklir

Jakarta - Aktivis pecinta lingkungan, Greenpeace meragukan perhitungan Universitas Gajah Mada (UGM) soal kebutuhan listrik dalam negeri yang menjadi alasan perlunya PLTN. Menurut Greenpeace, hingga saat ini belum ada data akurat mengenai kebutuhan listrik dalam negeri. Sehingga, data yang dimunculkan UGM dan berbagai institusi, menurut Greenpeace, merupakan alasan pembenar untuk memuluskan pembangunan PLTN.
"BPPT memperkirakan kebutuhan listrik dalam negeri 150.000 MW. Perusahaan swasta yang akan membangun PLTN, memperkirakan kebutuhan listrik 450.000 MW. Ini UGM memperkirakan 100.000 MW. Belum ada data akurat, yang ada asumsi untuk legalitas pembangunan PLTN. Perhitungan UGM masih perlu diragukan, debatable," kata Juru Kampanye Bidang Energi Greenpeace Indonesia Arifiyanto saat dihubungi detikcom, Rabu (23/3/2011).
Menurut perhitungan Greenpeace, sumber energi alternatif selain fossil (minyak dan batubara) masih mampu menopang energi listrik Indonesia. Sebab, kata Arif, Indonesia kaya sumber energi alternatif seperti bio gas, geothermal, angin dan matahari.
"Perhitungan kami, jangankan tanpa PLTN. Tanpa pembangkit tenaga minyak bumi, batubara atau uap, masih bisa tercukupi oleh sumber energi terbarukan. Asalkan dieksploitasi maksimal, konsumsinya efisien dan tidak untuk kepentingan tertentu," tandas Arif.
"Sekarang saja, kebutuhan listrik 1 mal besar di Jakarta sama dengan kebutuhan 1 kecamatan di luar Jawa. Kalau kebutuhan listrik merata dan tidak dimonopoli untuk kepentingan tertentu, pembangkit listrik dengan sumber energi alternatif sangat mencukupi," tandas Arifiyanto.
Sebelumnya, Ketua jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik UGM, Sihana menyatakan energi listrik sudah memasuki tahap kritis, bila tidak ditolong dengan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Sihana memperkirakan, kebutuhan 100.000 MW listrik dalam negeri pada tahun 2025 tidak mencukupi bila mengandalkan energi fosil dan energi alternatif.
"Kebutuhan energi di Indonesia saat ini cukup kritis. Pembangunan PLTN di Indonesia diharapkan bisa  mengatasi kemungkinan adanya krisis energi," kata Sihana kepada wartawan di kampusnya, kemarin, Selasa (22/3/2011). [R/dtc]

Mendiknas Heran Pencairan Dana BOS Telat

Bandung - Keterlambatan pencairan dana BOS dinilai tidak masuk akal oleh Menteri Pendidikan Nasional M Nuh. Meskipun menerapkan sistem baru, menurutnya mekanisme atau proses pencairan dana BOS tidaklah rumit. Ia menganggap, kepala daerah yang telat mencairkan dana BOS kurang memiliki kapasitas dan komitmen.
"Kesimpulan saya, ini hanya masalah kapasitas (kemampuan daerah-red) dan komitmen. Tapi kapasitas kan bisa dipelajari," ujar Nuh di Aston Tropicana, Jalan Cihampelas, Rabu (23/3/2011)
Nuh mengibaratkan, ada siswa di sekolah yang mengerjakan soal yang sama, namun lama pengerjaannya berbeda tergantung tingkat kecerdasan. "Beda yang pinter dan yang enggak pinter kan bedanya hanya di waktu. Misalnya yang pinter bisa mengerjakan dalam 1 jam, yang kurang pintar bisa sampai 2 jam, atau ada yang butuh 4 jam. Ini soalnya sama semua satu negara. Lembar jawaban ada, ada yang butuh satu minggu satu minggu," sindirnya.
Nuh menyebut, daerah yang paling cepat menyelesaikan proses pencairan dana BOS yaitu Kabupaten Banyuwangi. Mereka bisa mencairkan dana BOS seminggu setelah
pemerintah pusat mentransfer dana ke rekening APBD di masing-masing daerah pada awal tahun 2011.
Menurut Nuh jika ada daerah yang tidak mengerti, seharusnya berinisiatif untuk bertanya pada daerah lain yang telah menyelesaikan. "Kalau enggak bisa ya diajarin, atau paling enggak tanya lah. Datanglah ke tetangga. Kok bisa cepat, tanya. Kaya ngerjain soal saja. Ini kan bukan ilmu gaib, bisa dipelajari," katanya.
Ia berharap dalam proses pencairan dana BOS triwulan kedua, tidak ada lagi daerah yang mengalami keterlambatan dalam pencairan. "Ya keterlaluan. Ini aja sudah tidak masuk akal. Apa susahnya barang baru," tandas Nuh.
Pada bulan Desember lalu, Nuh mengaku telah mengundang seluruh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten dan Kota untuk mengikuti workshop yang mengupas tuntas proses pencairan dana BOS.
"Di situ dijelaskan apa saja yang harus disiapkan untuk transfer sekolah-sekolah. Rekening sekolah sudah ada, jumlah siswa di setiap sekolah sudah ada. Bahkan template pun sudah disiapkan. Jadi di dinas di kabupaten dan kota itu tinggal mengudang atau mendatangi sekolah untuk mengisi template yg sudah disiapkan," jelasnya.
Ia pun kembali mengibaratkan, mekanisme pencairan dana BOS seperti suami yang telah memberi uang belanja ke isteri namun tidak juga dibelanjakan padahal anak-anak butuh makan.
"Sudah tahu bagaimana prosedur menyiapkan makan tapi isteri enggak belanja-belanja. Anak nangis karena enggak makan. Kemungkinannya dua, engga bisa belanja (kapasitas-red) atau enggak mau belanja (komitmen-red). Kalau begitu saya belanja sendiri. Apa bener begitu, sementara yang tanggung jawab itu isteri," katanya.
Apalagi waktu untuk menyelesaikan ini periodisasinya bulanan. "Ngapain aja 2 bulan ini," kata Nuh.
Saat disinggung apakah ada kemungkinan dana sengaja diendapkan agar bunga di rekening semakin besar, Nuh hanya menjawab. "Silahkan kalau ada dugaan seperti  itu, saya sih enggak boleh. Saya cuma mengajak ayo segera cairkan. Di sekolah itu ada anak yatim, anak miskin, ada yang mau ujian. Haknya dia. Ngapain enggak bisa disalurkan padahal uang sudah dikasih," tandasnya. [R/dtc]

UGM Dukung Indonesia Bangun PLTN

Yogyakarta - Akademisi Jurusan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia sebagai upaya memenuhi kebutuhan energi di masa datang, namun perlu persiapan yang matang.
"Pembangunan PLTN di Indonesia diharapkan bisa diarahkan untuk mengatasi kebutuhan energi di Indonesia yang cukup kritis," kata Sihana, Ketua Jurusan Teknik Fisika Fakultas Teknik UGM di Yogyakarta, Selasa.
Ia mengatakan, pertimbangan untuk membangun PLTN tersebut berangkat dari prediksi kebutuhan listrik di masa datang yang tidak sepenuhnya bisa dipenuhi dari sumber daya lain. Namun, pendirian PLTN itu memerlukan beberapa persyaratan yang matang.
"Belajar dari pengalaman reaktor nuklir di Jepang, Indonesia harus memikirkan berbagai antisipasi desain sistem keselamatan yang belum terpikirkan di negara lain," katanya.
Ia mengatakan, Jepang memang telah memprediksi skala gempa tetapi tidak memikirkan mengenai antisipasi tsunami.
"Oleh karena itu, perlu dipikirkan hal-hal semacam itu, baik terkait tata ruang, sistem pendingin maupun beberapa persiapan teknis yang harus lebih baik," katanya.
Peneliti nuklir dari UGM Andang Widiharto mengatakan, kapasitas listrik yang tersedia di Indonesia saat ini sebesar 30.000 megawatt. Jumlah tersebut baru bisa memenuhi kebutuhan 60 persen wilayah di Indonesia.
"Ke depan kebutuhan listrik diprediksi akan makin tinggi seiring dengan perkembangan industri. Pada 2025 dibutuhkan sekitar 100.000 megawatt listrik, sehingga kekurangan pasokan sebesar 70.000 megawatt," katanya.
Menurut dia, pemenuhan itu kemungkinan hanya bisa didapat dari energi nuklir, karena jika hanya mengandalkan geothermal, makrohidropower, dan tenanga surya pasokannya tetap kurang.
"Dari energi geotermal, pasokan listrik yang dihasilkan sekitar 27.000 megawatt. Potensi sebesar itu tidak mungkin bisa dikembangkan seluruhnya atau hanya dapat terealisasi sekitar 9.000 megawatt," katanya.
Ia mengatakan, makrohidropower, potensi yang dimiliki adalah 75.000 megawatt dan realisasinya hanya 10.000 megawatt.
"Total dari gabungan kedua energi itu hanya menghasilkan 19.000 megawatt atau masih ada kekurangan pasokan sekitar 50.000 megawatt," katanya.
Menurut dia, jika menggunakan energi surya, pada kapasitas satu gigawatt saja perlu luas area 20 kilometer persegi. Satu panel surya berukuran satu meter persegi hanya menghasilkan 50 watt listrik.
Namun, jika menggunakan PLTN, satu unitnya yang menghasilkan 1.000 megawatt listrik hanya memerlukan dua kilometer persegi area.
"Pasokan nuklir di tingkat dunia saat ini melebihi stok dan terdapat bank uranium. Hal itu merupakan kesempatan yang baik untuk dikembangkan jika didukung dengan persyaratan yang matang," katanya. [R/Ant]

Tunisia dan Mesir Terinspirasi Demokrasi di Indonesia

Makasar - Gejolak politik yang terjadi di Timur Tengah saat ini, khususnya di Tunisia dan Mesir, tidak berdiri sendiri. Kedua negara itu langsung atau tidak langsung terinspirasi oleh perjuangan demokrasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa Indonesia pada tahun 1998. Indonesia hidup dengan suku dan etnis beranekaragam, namun dalam bingkai negara demokrasi.

 ‘’Ini adalah ‘real story’, saat Indonesia pada tahun 1998 berubah menjadi sebuah negara demokrasi,’’ kata Duta Besar Pelastina untuk Indonesia Fariz Medhawi ketika berbicara dalam Simposium Internasional yang bertajuk ‘’Palestina sebuah Pesan Kemanusiaan dalam Seruan Keadilan untuk Dunia’’ yang dibuka Rektor Unhas di Auditorium Prof.Amiruddin Kampus Tamalanrea, Sabtu (19/2).

Dalam kuliah umum bertajuk ‘’Palestina Masa Lalu, Kini dan Prospek Masa Datang,’’ Medhawi menyebutkan permasalahan konflik antara Palestina dengan Israel berpangkal pada posisi Palestina sebagai sangat strategis, peranan keyakinan, gerakan Zionis, dan ‘joint venture’ (Israel).

Ia menegaskan, penduduk Palestina saat ini 440.000 jiwa. Dari jumlah itu, 384.200 beragama Islam, 39.600 beragama Kristen, dan 13.000 merupakan komunitas Yahudi. Dalam rencana partisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1947, wilayah Palestina terdiri atas 56% dikuasai Israel, 42% dan 2% merupakan jumlah yang dipisahkan untuk Jerussalem dan Bethlehem yang di bawah perwalian internasional.

Ketika terjadi Perang tahun 1948 (Perang Yom Kippur), Israel melakukan ekspansi mencapai 78% wilayah Palestina. Pada perang enam hari tahun 1967, Israel mencaplok Wilayah Tepi Barat, Sinai, dan Dataran Tinggi Golan. Pada tahun 1964 terjadi basis revolusi yang dilaksanakan Organisasi Pembebasan Palestina (Palestinian Liberation Organization).

Antara tahun 1967 hingga 1993, sekitar 180 pemukiman Palestina dikelilingi kawasan pemukiman baru Israel. Sekitar 10.500 orang Palestina dari 75.000 terkurung dalam periode ini. Sekitar 13.350 buah rumah dirusak.

Berbicara mengenai kemungkinan kerja sama dalam bidang pendidikan di universitas, Fariz Medhawi mengatakan, pihaknya tahun ini akan mencoba mengorganisasi sejumlah mahasiswa Indonesia untuk belajar di Palestina. Kunjungan ini dapat dilakukan dengan kerja sama Kementerian Pendidikan Nasional. Mahasiswa kedua Negara dapat mengambil satu semester di Palestina dan begitu juga sebaliknya.

‘’Kita juga memiliki universitas unggulan di Palestina,’’ kata Medhawi yang mengaku belajar bahasa Indonesia bersama-sama istri dan anaknya.

Ia mengharapkan gagasan dan pikiran dari kalangan mahasiswa Indonesia untuk membantu Palestina keluar dari konflik berkepanjangan dengan Israel. Palestina sudah tidak menaruh harapan banyak pada upaya Presiden Amerika Serikat Barrack Obama dalam penyelesaian konflik ini.

‘’Di Indonesia Obama bicara bagus, senang bakso dan nasi goring. Di Mesir dia juga bicara bagus, tapi itu orang bohong sekali,’’ ujar Medhawi dalam bahasa Indonesia.

Rektor Unhas Idrus A Paturusi mengatakan, Indonesia termasuk salah satu negara yang tetap konsisten memberikan bantuan terhadap perjuangan Palestina. Salah satu bukti komitmen tersebut, hingga saat ini Indonesia belum membuka hubungan diplomatic dengan Negara Yahudi tersebut.

Idrus A Paturusi pasca penyerangan terhadap Kapal Perdamaian Mavi Marmara yang mencoba menembus Gaza, bersama Wakil Rektor IV Prof.Dr.Dwia Aries Tina P, M.A. sempat memasuki wilayah Palestina dan wilayah yang di bawah otoritas Israel.

Simposium internasional sehari di Unhas tersebut dihadiri oleh ratusan mahasiswa yang menyesaki auditorium Amiruddin.Usai kuliah umum, Dubes Palestina Fariz Medhawi menyerahkan cendera mata kepada Rektor Unhas, begitu pun sebaliknya. [R/Unhas]

Mahasiswa FMIPA latih Komunitas Waria Membatik

Yogyakarta - Minimnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan di sektor formal menyebabkan sebagian besar komunitas waria di Yogyakarta tidak dapat menunjukkan potensi dan keahlian mereka. Padahal Waria di Yogyakarta juga ingin dihargai dan diakui hak dan kewajiban yang sama seperti halnya warga negara Indonesia pada umumnya. Mereka juga ingin berpartisipasi sebagai bagian dari masyarakat Yogyakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Berawal dari keprihatinan itu sekelompok mahasiswa fakultas MIPA UNY memberikan pelatihan ketrampilan membatik bagi komunitas waria yang tergabung dalam Ikatan Waria Yogyakarta (Iwayo) yang berlangsung sejak pertengahan Maret hingga April 2011 di kediaman Shinta Ratri ketua Iwayo di Kotagede Yogyakarta.
Dalam kegiatan yang berjalan setiap Rabu dan Sabtu tersebut, para waria dilatih membuat batik tulis maupun batik cap. "Waria memiliki latar belakang budaya, karakter, tingkat pendidikan, profesi dan tingkat ekonomi yang beragam. Fakta ini sering terlupakan oleh masyarakat," kata Yuni Puspita Sari, salah satu mahasiswi MIPA UNY.
Dikemukakan, pendapat umum yang menganggap waria sebagai sosok berbeda serta memiliki tingkat pendidikan yang rendah seringkali menjadikan waria tersisih. Hal itulah yang membuat komunitas waria semakin menjadi komunitas yang terpinggirkan dan masih mendapatkan stigma dan pencitraan negatif.
Yang menarik adalah, pelatihan membatik bagi waria yang termasuk dalam program kreatifitas mahasiswa pengabdian masyarakat itu berhasil meraih dana dari Dikti untuk kategori PKMM. [R/CN]