Menggagas Kampung Dombos di Igirmranak Kejajar

Bermodal Kecintaan Pada Domba Telah Ada Lebih Dari 80 Peternak

Kades Igirmranak Joko Disadono tergolong sabar. Meski memimpin Desa terpencil di bawah kaki gunung perahu dengan luas kawasan desa hanya 1,10 kilometer ia tetap tak mau ketinggalan dengan para Kades desa lain yang cukup maju. Demi menciptakan kampung Domba Wonosobo (Dombos) kini bersama warga ia lagi giat-giatnya membudidayakan binatang tersebut. Bagaimana kondisinya?

Wonosobo - Hidup berada di kawasan dingin yang jarang sekali tersinari cahaya matahari tak menyurutkan Kades Igirmranak Kecamatan Kejajar menggagas kampung Dombos. Yakni sebuah kampung yang mayoritas penduduknya memelihara ternak kambing asli Wonosobo ini. Gagasan itu telah teraplikasi dari adanya 80 peternak yang memelihara lebih dari 200 ekor. Padahal jumlah kepala keluarga (KK) di desa yang letaknya cukup terpencil itu 213 KK. Bahkan penduduknya cuma 685 jiwa.
Ketika koran ini mendatangi desa tersebut binatang itu menyembur-nyemburkan ujung bibirnya. Dengan dibuatkan kandang khusus di mana letak makanan dan badan mereka dipisahkan membuat hewan berbulu putih layaknya sutra itu sangat nyaman. Apalagi di sampingnya terdapat puluhan karung rumput hijau. Tentu saja membuat binatang itu tak bosan melahap tiap kali diberi makanan.
“Ini sesuai keinginan pak bupati dan ibu wakil bupati Wonosobo yaitu menciptakan satu desa satu produk. Ya jujur saja di Desa kami memang tak memiliki kekayaan alam yang bisa dihandalakan untuk wisata namun dengan membuat kampung dombos ini orang akan tertarik untuk berbondong-bondong datang ke desa kami,” katanya sambil menunjukkan puluhan Dombos yang sedang mengembek dengan keras Kamis (31/3).
Untuk harga Dombos menurut Joko memang harganya saat ini lagi jatuh. Yakni Rp 3 juta setengah per ekor. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya hargan satu ekor dombos mencapai Rp 10 juta. Namun karena penduduk setempat telah menguatkan komitmennya memelihara Dombos hanya semata-mata berdasarkan hobi dan kecintaan pada binatang tersebut akhirnya soal harga tak menjadi kendala. Warga tetap bersemangat memelihara dombos.
“Tiap pagi warga merumput. Satu kandang pekerjaan itu bisa disokong oleh lima warga karena pemeliharaan Dombos dipelihara berdasarkan kelompok di masing-masing RT,” kata Kades yang di desanya tiap kali jam 12.00 WIB ke atas pasti turun hujan tersebut.
Meskipun kedinginan air dan udara di desa yang cukup tinggi tersebut namun dombos-dombos tampak sehat. Bulu mereka yang tebal seakan menjadi pelindung badan dari serangan hawa dingin yang tiap saat menyerang. Bahkan dari badan dombos tersebut tak menimbulkan aroma tak sedap justru malah dari binatang itu tak menimbulkan bau sama-sekali. Yang hanya bau rumput yang masih segar yang diambil pemiliknya dari kebun.
Salah seorang peternak dombos Munadhom mengaku harga anak dombos yang baru lahir sebesar Rp 500 ribu. Di kandang ternaknya terdapat 10 ekor dombos yang usianya sudah tua.”Ya tiap pagi dan sore pasti selalu dibersihkan kotorannya, diberi minum juga.Binatang ini sudah dipelihara warga Igirmranak sedari dulu,” tuturnya.
Kendati masih sebatas gagasan namun Kades Joko mengaku sudah menyiapkan lahan, kandang yang menjadi pusat penakaran ternak Dombos tersebut. Tiap kali binatang itu beranak warga disarankan tidak menjualnya supaya jumlahnya lebih banyak dan tiap rumah warga dapat memiliki dombos dengan jumlah minimal 8 ekor di kandang tiap rumah mereka. [R/Yudi]

ASEAN Harus Tampil sebagai Pemimpin di Pertemuan Iklim PBB

– Koalisi A-FAB, Greenpeace, Oxfam & WWF

Bangkok – Para aktivis iklim Asia Tenggara mengenakan jaket musim dingin, jas hujan dan busana pantai untuk menggambarkan kekacauan iklim yang kini terjadi, bertemu Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di pintu masuk United Nations Convention Center di Bangkok hari ini, menyampaikan desakan kesepakatan iklim global ambisius kepada para pemimpin dunia.
Aktifitas ini digalang oleh A-FAB (ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Climate Deal), koalisi regional yang terdiri dari Greenpeace, Oxfam dan WWF, mendesak pemimpin negara-negara Asia Tenggara untuk maju ke depan dalam putaran terakhir negosiasi iklim PBB yang akan hari ini dimulai di Bangkok.
“Kami mengirim pesan kepada semua delegasi, terutama delegasi ASEAN, bahwa kesepakatan iklim global yang mengikat dan adil adalah masalah masa depan rakyat Asia Tenggara. Pekan ini, pemerintah-pemerintah bertemu untuk menyepakati tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di Pertemuan Iklim PBB di Cancun Desember tahun lalu. Mereka akan merundingkan adaptasi, aspek keuangan iklim, penanggulangan dan mekanisme transfer teknologi. Demi kepentingan kawasan, sangat penting adanya suara kuat dari ASEAN, dalam merespons tantangan nyata perubahan iklim,” ujar Zelda Soriano, Penasehat Politik Greenpeace Asia Tenggara.
Dalam beberapa pekan terakhir, ibukota Thailand dibingungkan oleh fenomena suhu di bawah 20 derajat celcius di tengah musim panas, sementara di kawasan selatan Thailand terjadi banjir dan tanah longsor yang berdampak pada dua juta orang. Pekan ini, bencana serupa terjadi di Filipina bagian tengah dan utara, demikian juga di Indonesia.
“Betul, di Asia Tenggara khususnya, perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang diperdebatkan tetapi sudah menjadi kenyataan yang memprihatinkan. Kawasan kita terus didera bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan. Bahkan, pertemuan iklim PBB di Bangkok ini berlangsung di tengah fenomena iklim ekstrim. Delegasi ASEAN harus memastikan bahwa sumberdaya akan diberikan untuk proses adaptasi yang sangat dibutuhkan, serta mendesak negara maju untuk memperbesar target pengurangan emisi mereka,” tegas Shaiimar Vitan, Koordinator Kampanye dan Kebijakan Asia Tenggara, Oxfam.
“A-FAB adalah rekomendasi kebijakan untuk ASEAN sejak Bangkok intersessional. Diantara kesepakatan ini adalah jaminan adanya komite adaptasi yang terdiri dari mayoritas negara berkembang, yang harus mentaati pendekatan sensitif gender dan berbasis negara dalam kebijakan dan program adaptasi nasional, dikaitkan dengan mekanisme keuangan. ASEAN harus memastikan proses adaptasi ini mendapat sumberdaya yang cukup dari Green Climate Fund yang dibentuk di Cancun, karena sangat dibutuhkan oleh mayoritas populasi miskin,” ujar Sandeep Chamling Rai dari WWF.
Karena itu A-FAB mendesak ASEAN mewujudkan terjadinya puncak emisi global pada 2015 dan mendesak negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca paling sedikit 40 persen pada 2020, dan paling tidk penurunan 95 persen dari tingkat emisi 1990 pada 2050 mendatang. Tugas berikutnya adalah memutuskan pengukuran paling akurat dan adil serta terpercaya (MRV) dalam memantau pengurangan emisi gas rumah kaca.
Dibentuk oleh koalisi Greenpeace, Oxfam dan WWF, ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal (A-FAB) bertujuan untuk menajamkan dan memperkuat posisi ASEAN sebagai blok regional di UNFCCC, mengingat masyarakat di kawasan ini sedang berjuang melawan dampak buruk perubahan iklim. Lebih jauh lagi, koalisi ini bertujuan untuk mendukung upaya ASEAN dalam memastikan partisipasinya pada komunitas global, mengikuti proses yang terus berlangsung. [R]

Menko Perekonomian Didesak Wujudkan Moratorium yang Baik

Jakarta - Aktivis Greenpeace dan Koalisi Platform Bersama Penyelamatan Hutan yang mengenakan kostum spesies terancam punah hari ini mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia di Jakarta, Kamis (31/3/2011). Mereka mendesak agar moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan segera diimplementasikan, dan akan bisa melindungi hutan-hutan hujan penting, keanekaragaman hayati, serta masyarakat yang bergantung pada hutan dan ekonomi.
“Kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi berjalan beriringan. Memastikan pembangunan berkelanjutan akan mencegah degradasi ekologis lebih lanjut. Dan moratorium yang benar adalah kunci menuju pembangunan berkelanjutan yang akan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Perekonomian harus memahami peran pentingnya dalam mewujudkan moratorium yang baik, dan fungsinya untuk mengkoordinasi kebijakan ekonomi. Menteri harus mendorong pemerintah Indonesia menuju ekonomi yang lebih adil dan hijau,” ujar Yuyun Indradi, Juru kampanye Politik Hutan Greenpeace Asia Tenggara.
Moratorium penebangan hutan seharusnya diimplementasikan pada 1 Januari 2011. Tetapi hingga tiga bulan, moratorium terus tertunda. Banyak yang menyebut bahwa penundaan ini terkait dengan adanya intervensi dari kepentingan industri. Penundaan seharusnya tidak perlu terjadi jika semua jajaran pemerintah bersama-sama punya komitmen kuat untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang masih tersisa.
Bergabung dengan koalisi lembaga swadaya masyarakat, Greenpeace bersama-sama menyerukan pada Presiden untuk mengimplementasikan moratorium dalam jangka waktu tak terbatas, yang akan mampu melindungi segenap hutan alam dan lahan gambut, termasuk hutan sekunder. Moratorium juga harus melindungi hutan yang sudah diterbitkan izin konsesinya dan kawasan yang diberikan izinnya pada industri pada 31 Desember 2010. Bulan lalu Greenpeace meluncurkan peta yang memperlihatkan bagaimana versi draft moratorium yang sedang dipertimbangkan pemerintah akan gagal melindungi sejumlah kawasan hutan penting.
“Kami mendukung komitmen Presiden SBY untuk mengimplementasikan moratorium, yang akan menjadi langkah awal penting dalam mewujudkan tatakelola hutan Indonesia yang lebih baik, terutama di sektor terkait kehutanan seperti perkebunan, hutan tanaman industri, dan pertambangan. Tetapi hutan tidak bisa menunggu. Setiap penundaan moratorium berarti terus berlangsungnyan penghancuran hutan setiap hari. Data dari Kementerian Kehutanan menyatakan tingkat perusakan hutan di Indonesia adalah 1,1 juta hektar per tahun. Artinya, tiga bulan penundaan sama dengan hancurnya sekitar 275 ribu hektar hutan, setara dengan tiga kali luas Kota Jakarta,” ujar Mansuetus Darto, Koordinator Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit.
Tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca Indonesia hingga 26% pada 2020 dan bisa mencapai 41% dengan dukungan internasional. Greenpeace dan masyarakat sipil Indonesia sepakat bahwa target ini bisa tercapai dengan adanya moratorium yang baik dan implementasi yang ditopang oleh penegakkan hukum kuat, serta mengakomodasi hak-hak masyarakat lokal. [R]

From Jogja With Love

Jakarta - Sampai kapan Jogja akan tetap menjadi Istimewa? Apa yang membuat Jogja tetap istimewa, sebagaimana, petilan lirik lagu yang ditembangkan Kill The DJ dan Jogja Hiphop Foundation di awal Pentas Musikal Plesetan Laskar Dagelan: From Jogja With Love di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, mulai Selasa (29/3/2011) hingga Rabu (30/3/2011)? "Karena negeri dan orangnya juga istimewa", demikian paling tidak yang tersurat dari lakon yang disutradarai Djaduk Ferianto, yang berangkat dari cerita jenaka Agus Noor, dan balutan penataan musik Kill The DJ, dengan supervisi tim kreatif Butet Kartaredjasa.
Menyimak pementasan gladi resik, yang oleh Butet disebut latihan biasa pada Senin (28/3) malam, sebagaimana lazimnya gelaran teater Gandrik yang notabene juga dimotori dua anak maestro tari Bagong Kusudihardjo itu, seperti menyaksikan parade kelucuan yang tak berkesudahan. Meski tawaran isyu yang mereka tawarkan kali ini, tentu saja, sebagaimana isyu yang Gandrik usung, atau Butet usung dalam beberapa lakon monolognya, bukan isyu yang kacangan.
Yaitu, sebagimana ditulis Agus Noor dalam pamlet pertunjukan, berikhtiar, "Memotret bagaimana Jogja adalah bagian penting dari proses menjadi Indonesia. Karena, ada sejarah yang tak terpisahkan dari masyarakat Jogja dan Indonesia. Sebuah proses yang mesti terus ditumbuhkan, hingga kita makin meyakini bahwa Indonesia hari ini adalah INDONESIA KITA. Indonesia milik bersama". Tapi, karena dari mula mengusung semangat pentas musikal plesetan, maka sepanjang pertunjukan, tak bisa dihindari yang terjadi adalah dagelan parikena layaknya pentas kelompok humor legendari Srimulat.
Ya, sepanjang pertunjukan pabrik tawa dari Jogja yang diperkuat para "natural born traditional artist" itu tak henti-hentinya mengocok perut, dengan menyindir siapapun yang ingin disindirnya. Bahkan ketika baru detik pertama tiba, ketika suara presiden SBY yang terdengar dari pidato sedang menegaskan bahwa keberadaan Jogja yang Istimewa dengan sistem monarki, sebenarnya bertabrakan dengan alam demokrasi. Pada detik itu juga, Marwoto, pelawak yang handal itu, langsung mampu memancing tawa bersama tiga kompatriotnya: Gareng Rakasiwi, Jonet, dan Wisben.
Mereka berempat, layaknya sesi goro-goro pada pertunjukan wayang kulit, menyindir siapa saja yang pada masa kini, sedang menjadi pusat perhatian pemberitaan. Dari kasus mantan narapidana yang ngotot memimpin organisasi sepakbola tertinggi di negeri ini meski sudah tidak dikehendaki publik, sampai kasus narapidana yang bebas melancong ke mana saja dia suka di bawah lindungan institusi negara, hingga anggota dewan yang terhormat yang berebut kursi tidak hanya di parlemen, "Bahkan hingga berebut kursi di pesawat terbang," kata Marwoto menyindir kasus anggota DRP Roy Suryo, yang ngotot enggan beranjak dari kursi pesawat, meski waktu penerbangannya keliru.

Forum Kreatif
Apalagi ketika adegan Hanung Bramantyo yang memerankan dirinya sendiri dan Susilo Nugroho tiba, kelucuan seperti menemui rumahnya kembali. Hanung yang sutradara, dan peraih dua piala Citra itu, seperti tidak ada apa-apannya ketika beradu improvisasi dengan Den Baguse Ngarso di atas panggung. Tidak juga ketika dia bermain tik tak dengan Yu Ningsih. Bahkan bisa dikatakan, dihadapan Den Baguse, Marwoto dan Yu Ningsih, Hanung yang mencoba tampil jenaka itu, tenggelam jauh dengan tiga seniman tradisi itu.
Tapi, dagelan tetaplah dagelan. Sebagaimana dikatakan Djaduk, pertunjukannnya kali ini merupakan bentuk musikal plesetan, dengan mengolah anasir musik hip-hop ke dalam kultur kehidupan masyarakat Jogja. Tidak berlebihan hampir di setiap babak, Kill The DJ atau Marzuki bersama Jogja HipHop Foundatiopn menjadi menu utama cerita lewat sejumlah single lagu mereka. Bahkan terkadang, kehadiran hiphop Jawa itu, tidak hanya menjadi latar cerita, tapi juga sekaligus jantungnya.
Kisah berlatar belakang hiruk-pikuk Jogja ketika isu monarki begitu ramai, dengan tambahan drama situasi, di mana sejumlah komedian merasa kehilangan pekerjaan: karena makin hari merasa makin kalah lucu dari para politikus, dihantarkan dengan kejenakaan yang terjaga. Tidak berlebihan pula, jika selama dua hari pementasan mereka, tiket seharga Rp 75 ribu hingga Rp 200 ribu sold out. Bahkan Butet mengatakan, tiket seharga Rp 100 ribu bertempat di tangga gedung pertunjukan, juga ludes terjual.
Selebihnya, lakon yang juga diperkuat Show Imah, Dibyo Primus, Rotra, Jahanan, Ki Jarot, dan Yu Beruk itu mengalir dengan suka-suka, dan menghantam siapa saja. Sebagai sebuah seri pertama dari serangkaian pementasan yang disiapkan dalam lakon Indonesia Kita. Yang menurut Butet, minimal digelar setiap dwi bulan itu, Pentas Musikal Plesetan Laskar Dagelan: From Jogja With Love, diharapkan benar-benar menjadi forum kreatif yang mempertemukan bermacam potensi kesenian yang ada dari berbagai daerah. Untuk kemudian saling berinteraksi dan berdialog secara kreatif, dan memunculkan ekspresi-ekspresi baru. Karena, sebagaimana dikatakan Butet, "Indonesia Kita berangkat dari kesadaran bahwa kesenian bisa menjadi rumah bersama, tempat bertumbuhnya kesadaran saling mengapresiasi dan menghargai keberagaman," katanya. [R/CN]

Kritik Cerdas ‘ala Eko Budiharjo

Judul buku : Ger-geran Democrazy (Kumpulan Gayeng Semarang)
Penulis : Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc
Penerbit : Yayasan Karyawan Suara Merdeka
Cetakan I : Juni 20004
Tebal : 265 + xviii
-------------------------------------------

Kritik, bagi sebagian orang, dipandang sebagai hal yang biasa. Bahkan ada orang yang memang suka dikritik. Kritik dimaksud adalah kritik yang bersifat konstrukrif. Bukan sebaliknya: destruktif. Tetapi sebagian orang juga menganggap kritik karena perasaan tidak suka atau tidak sepakat atas suatu hal.
Untuk itu, karena tidak semua orang bisa (dan mau) dikritik, maka diperlukan manajemen, agar kritik itu tidak menimbulkan perdebatan, apalagi perpecahan. Kritik konstruktif, tentu menjadi satu alternatif. Kritik yang tidak akan menjadikan orang yang dikritik, marah. Karena -meminjam bahasanya Gus Mus- kritik sebenarnya merupakan wujud kasih dari sayang. “Hanya orang yang peduli lah yang mau mengritik.”
Bagaimana manajemen kritik yang baik dan tidak menimbulkan perpecahan, telah diajarkan Eko Budiharjo, dalam “Ger-geran Democrazy” yang diterbitkan “Suara Merdeka” pada Juni 2004. Buku lama, tapi sangat menarik untuk dibaca.
Buku ini merupakan kumpulan tulisannya di rubric ‘Gayeng Semarang” Suara Merdeka. Tulisan-tulisannya, lebih banyak berisi kritik, dan berangkat dari kondisi riil yang terjadi dimasyarakat. Bahkan sampai hal-hal yang kecil sekalipun, yang terkadang tak pernak terlintas dibenak kita. Seperti terlihat dalam tulisan yang berjudul ewuh-pakewuh dan empan papan.
Ia juga seringkali menyoroti kehidupan politik dan perilaku politik rakyat Indonesia. Negara yang (katanya) menganut paham demokrasi. Yang menempatkan hak asasi diatas segala-galanya, namun ternyata, perilaku yang dipraktikkan, sering melanggar aturan dan hak-hak asasi orang lain. Apalagi pasca bergulirnya reformasi. Era yang menghendaki kebebasan berpendapat, dan berserikat, tapi malah ditafsirkan sebagai era yang bisa berbuat semaunya dan sebebas-bebasnya. Sehingga, budayawan yang juga rektor Universitas Diponegoro (Undip) semarang, itupun meng-cover permasalahan tersebut lewat tulisannya yang berjudul “Democrazy.”
Banyak lagi tulisan-tulisannya dalam buku itu, yang sebenarnya nylekit dan sering menelanjangi para pejabat. Namun anehnya, tidak ada rasa tersinggung dan benci kepada eko. Malah, mereka (kebanyakan) merasa senang mendapatkan kritik yang membangun tersebut, karena merasa di-elingke.
Apa resepnya sehingga tulisannya yang sebenarnya (seringkali) nylekit dan suka ‘menelanjangi’ itu, tidak membuat yang dikritik tersinggung?
Ternyata, cendekiawan yang di setiap forum (seminar, kesenian, bahkan saat upacara wisudha sarjana) selalu ‘keranjingan’ membaca puisi itu, meramu kritik-kritiknya dalam tulisan- tulisan yang kocak. Kritik yang dikemas dengan nada guyon. Sehingga orang yang membaca pun lebih terasa diajak bercanda meskipun sebenarnya dikritik.
Mardiyanto. Gubernur jawa tengah dalam komentarnya di buku ini menulis, “Tulisan-tulisan eko budiharjo merupakan kontrol sosial dalam bahasa lugas bergaya cablaka banyumasan. Tulisan-tulisan ringan yang tak menyakiti dan menimbulkan dendam itu sangat dibutuhkan dalam masa reformasi”
Bisa jadi, mantan Ketua Forum Rektor itu, meniru gaya Abu Nawas. Tokoh fenomenal islam yang sangat cerdik, cerdas, dan juga sufi itu. Oleh rajanya: Harun Al-Rasyid, Ia selalu diminta membuat lelucon-lelucon yang kocak dan segar. Sehingga, seminggu saja abu nawas tidak dating menghadap raja, disuruhnyalah pengawal menjenguknya, “Apa gerangan yang menimpa abu nawas sehingga tidak menghadap raja.” Hebatnya, tidak dengan raja dan masyarakat saja yang diajak bercanda. “Sedang Tuhan pun diajaknya bercanda.”
Apa yang dilakukan Eko Budiharjo, tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Almarhum Gus Dur dalam setiap melontarkan kritiknya, yang senang “Melawan dengan Lelucon.” Mau tahu isi buku Eko Budiharjo? Cari, dan bacalah! [R]

Antisipasi Konvoi, Umumkan Kelulusan via Pos

Blora - Kebijakan tegas rencananya akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terkait pengumuman Ujian Nasional (UN) tahun ini, yakni berupa larangan hura-hura atau konvoi usai pengumuman UN dilakukan.
"Sejak dulu sebenarnya konvoi setelah pengumuman UN sudah dilarang, tetapi anak-anak selalu melanggarnya. Konvoi dan hura-hura itu sangat berdampak, khususnya bagi pengguna jalan," kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen), Marsono.
Keprihatinan Marsono tersebut, ditambah dengan maraknya aksi corat-coret seragam yang dinilainya sebagai budaya yang tidak baik. "Seragam setelah lulus jangan dicorat-coret, tetapi berikan pada orang lain yang membutuhkan. Ini lebih bermanfaat."
Sementara itu, terkait kebijakan pelarangan konvoi ini, Marsono akan mengkomunikasikan lebih lanjut dengan Kepala Disdikpora, Slamet Pamuji. "Saya akan konsultasi terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Disdikpora. Kemungkinan kita akan mengedarkan surat resmi terkait larangan konvoi pasca UN ke sekolah-sekolah," ujarnya.
Selain kemungkinan pengeluaran surat resmi pelarangan konvoi bagi siswa usai UN, untuk menghindari terjadinya hura-hura itu pihak Disdikpora juga akan mencoba mencari terobosan dengan mengumumkan hasil ujian via pos.
"Kami berniat mengumumkan hasil UN nanti via pos. Ini sepertinya lebih aman dan bisa menghiindarkan anak-anak dari aksi konvoi. Selain itu, anak yang tidak lulus juga tidak akan down mental," papar Marsono.
Kepala Kantor Pos Blora, Safnil, Selasa (29/3/2011) mengatakan, kerjasama pengumuman hasil UN via pos sangat mungkin dilakukan. "Secara prinsip sangat bisa. Kalau memang ada wacana pengumuman hasil UN via pos, secepatnya saya akan menemui Bapak Kepala Disdikpora atau yang berwenang untuk koordinasi," tegasnya. [R]

Penyelesaian Lumpur Sidoarjo, Prioritaskan Hak Rakyat

Jakarta - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengingatkan kembali agar masalah sosial kemasyarakatan dalam penyelesaian lumpur Sidoarjo diprioritaskan.
Pernyataan Sekretaris Kabinet tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan penanganan dampak semburan lumpur Sidoarjo, di Sekretariat Kabinet di Jakarta, Rabu.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas, Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM, Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi serta pejabat Kementerian Keuangan, Sekretaris Kabinet menegaskan, penyelesaian penanganan dampak semburan lumpur lapindo harus memprioritaskan hak-hak rakyat dan masyarakat di area terdampak
Sekretaris Kabinet meminta agar penyelesaian kewajiban kepada masyarakat pada area terdampak, baik oleh PT Lapindo Brantas maupun Pemerintah perlu segera dilakukan mengingat biaya sosial, ekonomi dan politik yang ditanggung baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat sudah sangat tinggi.
Sekretaris Kabinet juga menegaskan bahwa Pemerintah tidak bisa membiarkan masalah ini menjadi "status quo" dan harus segera diambil keputusan yang tetap berpegang pada asas keadilan dan berpihak pada rakyat, khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur Sidoarjo.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet juga mengingatkan bahwa penyelesaian semua kewajiban PT Lapindo Brantas kepada masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur Lapindo akan mempengaruhi kelanjutkan rencana eksplorasi 4 (empat) sumur gas di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. [R/Ant]