Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Penasehat (DP) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Taufik Kurniawan usai menghadiri musyawarah daerah (musda) APKLI di Yogyakarta, Selasa (29/3/2011).
"Kita juga harusnya bangga, pada PKL, karena mereka tidak punya utang di bank, namun punya potensi untuk menggerakan perekonomian. Mereka malah lebih suka utang di bank thithil atau rentenir meski bunganya lebih tinggi dari bank (umum) karena proses cepat dan tak perlu collateral," katanya.
Menurutnya keberadaan sektor PKL masih belum dilirik oleh banyak pihak. Bahkan keberadaannya kerap kali dianggap musuh oleh pemerintah daerah (pemda).
Kesan PKL itu kumuh, tidak bisa diatur dan sering dikejar-kejar oleh Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu harus dihilangkan.
Selain itu PKL itu masih dikesankan termarginalkan, padahal PKL mempunyai kekuatan besar sebagai roda penggerak perekonomian di daerah-daerah. Etos kerja orang-orang yang bergerak sebagai PKL adalah pantang menyerah dan pekerja keras.
Dia juga mengingatkan agar PKL yang sudah menjadi anggota APKLI harus sadar hukum dan mau bekerjasama dengan pemerintah daerah sehingga bisa tertata dengan baik.
"Penanganan PKL juga tidak boleh satu pihak tapi harus dua arah. PKL juga harus mau diatur oleh pemda. Misalnya zona mana yang boleh untuk berjualan dan zona mana yang tidak boleh," kata Wakil Ketua DPR RI itu.
Dia meminta agar semua pihak terutama pemerintah secara serius menangani PKL untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Sebab ada jutaan orang di seluruh Indonesia yang menggandalkan dari sektor tersebut.
"PKL itu adalah sebuah kekuatan konkrit ekonomi kerakyatan yang mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah-daerah seperti di Yogyakarta," kata Taufik. [R/dtc]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar