London - Pemimpin Libya Muammar Khadafi tampaknya kian tersudut. Lebih dari 40 negara dan organisasi di dunia, termasuk PBB dan NATO, menyepakati sebuah rencana besar mengasingkan sang kolonel keluar dari negaranya.
Pertemuan yang berlangsung di London, Selasa (29/3/2011), menghasilkan kontrak baru tentang peta masa depan Libya. Pertemuan berikutnya akan diadakan di Qatar.
Menteri Luar Negeri Inggris, yang juga bertindak selaku pimpinan sidang, William Hague, mengatakan, bahwa seluruh delegasi sepakat Khadafi dan rezimnya telah kehilangan legitimasi.
Sebelum Khadafi menaati zona larangan terbang sesuai Resolusi PBB 1973 dan segala tindakan untuk melindungi warga sipil Libya, aksi militer juga akan terus dilakukan.
Memang, statemen Hague tidak menyebutkan rencana akan diasingkannya Khadafi dari Libya. Bocoran tentang hal itu datang dari Menlu Italia Franco Frattini. Para delegasi setuju bahwa Khadafi harus keluar segera dari negeri kaya minyak tersebut.
"Tapi itu tergantung negara yang mau menawarkan untuk menyambut Kadhafi. Sekarang belum ada prosal resmi yang diajukan," ungkap Frattini seperti dikutip AFP, Rabu (30/3/2011).
Menlu Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton mengatakan, sebuah utusan khusus PBB akan berkunjung ke Libya. Tujuannya untuk membicarakan opsi pengasingan bagi Khadafi itu.
Hari Minggu lalu, NATO akhirnya setuju untuk mengambil alih kendali penuh operasi militer di Libya dari AS. Di lain pihak, Prancis, Inggris dan AS terus berupaya menggalang dukungan negara-negara Arab untuk aksi militer tersebut.
Negara-negara seperti Irak, Yordania, Uni Emirat Arab, Libanon, Qatar, Tunisia dan Maroko semua mengirimkan perwakilannya dalam pertemuan London. [R/dtc]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar