Magelang - Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, melarang penambangan pasir dari Gunung Merapi dengan menggunakan alat berat supaya aktivitas itu lebih banyak memberikan keuntungan untuk masyarakat setempat terutama korban bencana alam gunung berapi itu.
"Kadang kebijakan ini tidak menyenangkan pengusaha, tetapi ini pilihan kami kepada yang paling menderita," kata Bupati Magelang, Singgih Sanyoto, saat malam tirakatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-27 Kota Mungkid, Ibu kota Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di Magelang, Minggu malam.
Pemkab setempat tidak memungut biaya pengurusan izin oleh masyarakat setempat yang akan menambang pasir Merapi.
Mereka, katanya, cukup mengajukan permohonan izin untuk aktivitas tersebut kepada instansi berwenang di daerah itu.
Pada kesempatan itu Singgih tidak menyebut jumlah izin penambangan pasir Merapi oleh masyarakat setempat baik yang telah diajukan mereka maupun yang telah dikeluarkan pemkab.
Penambangan pasir Merapi oleh warga setempat, katanya, harus dilakukan secara manual atau biasa disebut dengan menggunakan "senggrong".
Ia mengatakan, sekitar empat ribu hingga lima ribu warga saat ini bekerja sebagai penambang manual, sedangkan jumlah sopir truk pengangkut material Merapi itu sekitar dua ribu orang. Jumlah penghasilan mereka rata-rata setiap hari, katanya, seratus ribu rupiah.
Penambangan pasir menggunakan alat berat biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki modal besar sehingga hanya akan lebih banyak menguntungkan kalangan itu.
Ia mengaku, erupsi dan banjir lahar dingin Merapi memang mengakibatkan kerusakan antara lain pertanian, perumahan, dan infrastruktur, serta korban jiwa.
Namun, katanya, warga setempat secara tabah menyikapi musibah tersebut, sedangkan pemerintah mengeluarkan kebijakan penanganan terkait dengan peristiwa tersebut.
Ia mengatakan, total kerugian akibat bencana Merapi hingga saat ini mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
Tetapi, katanya, erupsi dan banjir lahar dingin Merapi juga membawa berkah berupa pasir yang melimpah.
"Berkah pasir, tetapi juga risiko tinggal di dekat gunung berapi aktif. Erupsi Merapi 2010 luar biasa, syukur masyarakat tabah dan pemerintah mengambil kebijakan antara lain penambangan Merapi dengan penambangan rakyat, bukan alat berat," katanya.
Ia mengakui, penambangan pasir Merapi juga telah mengakibatkan kerusakan jalan yang cukup luar biasa.
Ia menyatakan perlunya petugas secara disiplin menyikapi masalah kerusakan jalan tersebut.
Pada kesempatan itu ia juga menyatakan pentingnya instansi terkait mengkaji jumlah warga setempat yang saat ini mengembangkan usaha pembuatan batako dengan bahan baku pasir dari Merapi.
"Kaji UMKM (Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) yaitu batako di masyarakat di beberapa desa. Mungkin mereka butuh bantuan pemasaran karena tidak semua orang mampu `nyenggrong` (menambang manual, menggunakan `senggrong`,red.) sehingga membuka usaha batako. Coba didata dan bantu pangsa pasarnya," katanya.
Malam tirakatan itu antara lain dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Susilo, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Magelang, KH Afifudin, pimpinan Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak, Daerah Istimewa Yogyakarta, KH Hendry Sutopo. Afifudin memimpin doa dan pembacaan tahlil, sedangkan Hendry menyampaikan pengajian.
Pada kesempatan itu Singgih memotong tumpeng dan kemudian menyerahkan kepada Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Magelang, Masrukhan.
HUT Kota Mungkid diperingati sebagai peristiwa pemindahan Ibu Kota Kabupaten Magelang dari Kota Magelang ke Kota Mungkid pada 22 Maret 1984. Wilayah Kota Mungkid meliputi Kelurahan Sawitan, Mendut, dan Desa Deyangan, letaknya sekitar dua kilometer timur Candi Borobudur.[R/Ant]