Pengunjung

Senin, 25 April 2011

Bujukan Petugas SPBU Takkan Mempan Bikin Konsumen Lirik Pertamax

Jakarta - Rencana pemerintah menekan konsumsi BBM bersubsidi melalui tindakan bersifat persuasif oleh Petugas SPBU dinilai tidak akan 100% efektif membujuk konsumen beralih ke Pertamax cs.
Demikian disampaikan oleh Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Eri Purnomo Hadi ketika dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (26/4/2011).
"Dari sisi persuasi, itu (program pelatihan petugas SPBU) nggak akan 100% efektif berhasil," terangnya.
Ia menegaskan, sulitnya keberhasilan 'Program Pertamaxisasi' itu disebabkan karena harga BBM non subsidi tersebut saat ini sangat mahal yakni di Jakarta bisa mencapai Rp 8.700 per liter. Bandingkan dengan harga BBM bersubsidi jenis premium yang hanya RP 4.500 per liter.
"Ya itu kan antara mendorong orang untuk membeli Pertamax, tapi di sisi lain, harga Pertamax masih tinggi. Itu agak susah itu," jelas Eri.
Eri menambahkan, hal tersebut sepenuhnya pun dikembalikan kepada kesadaran konsumen, dimana masing-masing konsumen memiliki interest tersendiri.
"Kita dari pihak SPBU jalani saja, itu kan juga tidak menambah biaya atau pun effort tertentu dari adanya pelatihan tersebut. Jadi itu normatif saja, itu cara marketing yang kebanyakan dilakukan korporasi," ungkap Eri.
Saat ditanya mengenai tindakan apa yang paling efektif untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi, Eri mengatakan bahwa satu-satunya jalan adalah dengan menaikkan harga.
"Memang susah (melalui pelatihan petugas SPBU), paling efektif ya menaikkan harga (BBM bersubsidi). Tapi kalau program pelatihan ini dicoba ke SPBU tidak masalah. Itu dari segi pelatihan justru bagus dan baik untuk menambah refreshment petugas," katanya.
Sekali lagi Eri menambahkan, masalah efektifitas yang ditimbulkan melalui program Pertamaxisasi yang bersifat persuasif ini tidak akan bisa mencapai 100%. Apalagi ketika didukung dengan tingginya harga Pertamax (BBM Non Subsidi) sementara daya beli konsumen tidak meningkat.
"Ini susah, karena tidak dibarengi dengan daya beli yang meningkat," tuturnya.
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengadakan pelatihan kepada para petugas SPBU di wilayah Jakarta. Pelatihan dilakukan untuk mengarahkan masyarakat mampu untuk tak membeli BBM subsidi.
Pelatihan dilaksanakan di Hotel Oasis Amir, Jakarta, Senin (25/4/2011). Ini dihadiri oleh perwakilan SPBU-SPBU di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Acara dihadiri oleh Dirjen Migas Evita Legowo dan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo.
Kemudian, pelatihan yang dilakukan berupa pengarahan pelaksanaa pelatihan tenaga penyuluh lapangan pengaturan BBM bersubsidi bagi supervisor, melaksanakan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi, menjalankan teknik persuasif kepada konsumen, implementasi komunikasi dengan konsumen, hingga pengetahuan teknis terhadap produk.
Secara keseluruhan, pemerintah berencana laksanakan pelatihan ini untuk sebanyak 22 angkatan masing-masing sekitar 100 peserta yang terdiri dari supervisor SPBU dan aparatur pemerintah daerah dari wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Sumatera. [R/dtc]

Bupati Tandatangani MoU Peningkatan Pendidikan

Wonosobo - Bupati Wonosobo HA Kholiq Arif Msi menandatangani nota kesepakatan dalam Master Of Understanding (MoU) dengan Yayasan Surya Institut. Penandatangan kerjasama guna mengingkatkan mutu pendidikan Wonosobo itu dilaksanakan di pendapa bupati. Polisi PKB itu mengharapkan fokus kerja tersebut lebih dapat diorientasikan pada kepentingan umum.
“Pembangunan pendidikan secara individual ini harus bersinergi untuk kebersamaan dan menampung berbagai kepentingan,” kata Kholiq tegas Senin (25/4).
Menurut bupati dengan kerjasama itu mutu pendidikan di Wonosobo dapat benar-benar berdampak secara nyata. Dengan mengaplikasikan time schedule, sasaran yang jelas, cerdas dan cermat, lanjut dia, maka akan tetap sasaran.
Pembina Yayasan Surya Institut Prof Yohanes Surya Phd menjelaskan penandatangan nota kesepakatan itu yaitu terkati dengan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan guru, siswa serta para pejabat di dewan pengawas pendidikan.
“Dengan strategi yang jitu kita yakin akan mampu meningkatkan pendidikan di Wonosobo,” tutur yayasan yang sudah malang melintang menjalin kerjasama dengan sejumlah pemerintah daerah di Indonesia dalam bidang pendidikan.
Dijelaskan Yohanes lebih jauh, lembaganya telah teruji dan mumpuni dalam peningkatan pendidikan baik dari jenjang pendidikan formal maupun non formal. “Kami yakin dengan menggunakan strategi dan metode yang jitu pendidikan di Wonosobo bakal meningkat signifikan,” pungkas Yohanes yang mengenakan kacamata itu. [R/Yudi]

Poppy: Budaya Menjaga Jati Diri Bangsa

Blora - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah (Jateng) Poppy S Dharsono mengingatkan agar masyarakat menjaga kearifan lokal dan warisan budaya bangsa. Karena dengan begitulah, jati diri bangsa akan terjaga dan tidak akan tercerabut dari akarnya.
Hal itu dikemukakannya dalam kesempatan kunjungannya di Desa Purwosari, Kecamatan Blora, Senin (25/4). ''Budaya lokal harus dipertahankan. Kalau tidak, perekat bangsa akan luntur dan masyarakat akan mudah terpecah belah,'' katanya di depan ratusan warga dan pelaku seni-budaya Blora.
Dia pun mengapresiasi niat luhur masyarakat Blora dalam rangka nguri-uri budayanya, seperti barongan dan tayub. ''Ini sangat penting dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),'' tegasnya.
Poppy S Dharsono hadir di Desa Purwosari sekitar pukul 11.00. Sebelumnya, ia berziarah ke makam RA Kartini di Bulu (Rembang). Sesampainya di Purwosari, alumnus Akademi Sinematografi di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ) yang disertai beberapa staf, ini disambut oleh pentas barongan dari paguyuban seni barong Sardulo Suro Dilogo. ''Sekali lagi saya tegaskan, budaya bangsa harus kita jaga, agar jati diri kita berbangsa tidak tercerabut dari akarnya,'' tegasnya.
Pada reses di Blora, jadwal Poppy terhitung sangat padat. Minggu (24/4) malam, ia berdialog dengan tokoh agama dan masyarakat di Cepu, dilanjutkan ziarah ke makam RA Kartini Senin pagi, lalu ke Purwosari berdialog tentang budaya bersama pelaku seniman di sana, tepatnya di Sanggar Seni Krido Budoyo pimpinan Sogol Surawan. (Rosidi)

Senin, 18 April 2011

Anggaran Perawatan Makam Kartini Minim

Rembang- Status pahlawan nasional tak lantas membuat kompleks makam RA Kartini mendapat perhatian ekstra dari Pemkab Rembang. Tahun ini, pemkab setempat hanya menganggarkan Rp 6 juta untuk perawatan salah satu tujuan wisata ziarah yang berlokasi di Desa/Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang itu.
Terakhir, pemkab sempat merenovasi makam dengan membuat pendapa di depan kompleks makam 2008 lalu. Namun karena kesalahan teknis, atap bangunan tersebut kini sudah bocor saat hujan deras turun.
“Kesalahan teknis pemasangan atap pendapa yang terlalu rendah dengan atap kompleks pemakaman itu tak diperhitungkan pengembang saat pelaksanaan pembangunan pendapa dilakukan,” ujar Suranto SH, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Kabupaten Rembang, Selasa (19/4).
Disebutkan, Pemkab Rembang telah menunjuk Dinsosnakertrans setempat untuk mengurus perawatan makam pahlawan. Suranto menyebutkan, tahun ini pihaknya hanya mendapat alokasi anggaran Rp 30 juta untuk perawatan makam pahlawan di Rembang.
Penggunaan anggaran terbesar tersedot ke penataan makam pahlawan Giri Bhakti di Desa Kabongan Kidul untuk membuat sumur untuk peziarah dan mendukung penataan taman makam pahlawan. “Untuk makam kartini hanya dianggarkan Rp 6 juta. Itu pun untuk perawatan kecil saja,” jelasnya.
Suranto menambahkan, minimnya angaran perawatan makam tokoh emansipasi itu bukan bermaksud mengecilkan peran Kartini. Disebutkan, makam Kartini yang berada di komplek makam keluarga Djojo Adhiningrat, mantan Bupati Rembang, sehingga diperlukan izin dari pihak keluarga untuk menambah bangunan di areal pemakaman.
Sebagai tokoh pahlawan nasional, makam RA Kartini banyak dikunjungi peziarah, khususnya menjelang tanggal 21 April. Tahun ini, perayaan puncak peringatan Hari Kartini tingkat Jawa Tengah akan dipusatkan di Kabupaten Rembang. “Pemerintah pusat kabarnya akan mengucurkan anggaran untuk perawatan makam pahlawan nasional. Tapi jumlahnya berapa kami belum bisa memastikannya,” tandasnya. [R/CN]

8.300 Hektar Lahan di 4 Kecamatan Kritis

Wonosobo- Lahan hutan lindung seluas 8300 hektar di Kecamatan Kejajar, Garung, Kertek, dan Watumalang saat ini benar-benar kritis. Upaya penyadaran dari Pemkab masih nihil lantaran tingkat kesadaran masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan dan pegunungan itu kurang. Karena itu Pemkab menarget penanaman 3 juta bibit dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.
“Kami berharap kepada semua yang hadir turut memberikan kontribusi secara nyata untuk menghijaukan kembali alam Wonosobo,” kata bupati HA Kholiq Arif Msi di gedung Serba Guna Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta kepada 500 anggota Ikatan Keluarga Wonosobo (IKW) se Jabodetabek Minggu (17/4).
Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Wonosobo Dra Hj Maya Rosida MM, Sekretaris Daerah Pemda Wonosobo Drs Eko Sutrisno Wibowo MM beberapa kepala SKPD. Acara yang berlangsung kurang lebih selama setengah hari itu juga dimeriahkan pentas seni dan jamuan kuliner khas Wonosobo.
Ketua IKW Sunarno mengatakan temu kangen yang diselenggarakan ke 14 kalinya tersebut sebagai upaya merekatkan semangat kekeluargaan warga asal Wonosobo di Jabodetabek. Kata dia hingga kini tercatat sebanyak 1280 anggota yang bergabung IKW dengan prediksi total keseluruhan 2800 anggota.
“Sosialisasi IKW belum optimal, kami akan bekerja lebih ekstra keras lagi agar IKW lebih dikenal warga asli Wonosobo di Jabodetabek,” ucapnya.
Selain bekerja lebih giat, Sunarno menyatakan siap mendukung ajakan bupati untuk menyediakan benih yang akan ditanam di lahan kritis demi mewujudkan Wonosobo yang hijau dan asri seperti tempo dulu.
”Kami semua anggota IKW siap mendukung upaya penghijauan di kabupaten Wonosobo,” tandasnya. [R/Yudi]

Jumat, 15 April 2011

Din Kutuk Bom Cirebon

Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan aksi bom bunuh diri di Cirebon tidak berperikemanusiaan dan tidak berketuhanan karena tindakan itu jauh dari nilai agama apa lagi aksi itu dilakukan dalam masjid.
Din yang sedang berada di Washington DC untuk menghadiri The US-Islamic World Forum, dalam pesan singkatnya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu, menyatakan, "Jelas kita semua mengutuk aksi teror seperti itu, apalagi dilakukan di dalam masjid."
Dia menambahkan, aksi bom bunuh diri itu adalah tindakan yang jauh dari nilai agama.
"Besar kemungkinan tindakan itu bertujuan untuk mengganggu umat Islam sehingga tidak nyaman dan bahkan takut beribadah dalam masjid," kata Din.
Din meminta pemerintah dan Polri mengusut tuntas dan menyingkap aktor intelektual di belakangnya, serta bersungguh-sungguh menjaga keamanan dan rasa aman masyarakat.
Bom bunuh diri terjadi saat salat Jumat sekitar pukul 12.20 WIB di masjid di lingkungan Markas Kepolisian Resor Kota Cirebon. [R/Ant]

80 % Anggota DPR Kurang Peka Sosial

Jakarta - Pembangunan Gedung DPR yang megah dan mewah, menunjukkan bahwa para wakil rakyat tersebut kurang peka membaca situasi dan kondisi bangsanya. Mereka kurang membaca karena sibuk melakukan lobi-lobi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.
"Jadi boro-boro ada waktu untuk baca. Dan bila saya perhatikan wajah-wajah anggota itu wajah-wajah kurang membaca. Marzuki Alie, juga kelihatan kurang membaca, jadi innocent saja wajahnya," kata seniman dan pelukis Hardi dalam acara Polemik bertema 'DPR Gedung Baru dan Ulat Bulu' yang diselenggarakan Trijaya FM di Warung Daun Cikini, Sabtu (16/4/2011).
Menurutnya, pembangunan gedung sebaiknya dialihkan menjadi pembangunan perpustakaan terlengkap dan terbesar. "Juga terbuka untuk umum. Biar rakyat bisa tambah pintar, berguna untuk rakyat. Tapi itupun bisa juga ditentang dengan berbagai alasan," kata pria asal Blitar tersebut.
Dengan kurang suka membaca, maka cara mereka melakukan refreshing adalah dengan pornografi, yang terkesan murahan dan jauh dari seni.
"Jadi yang murahan yang instan saja. Saya juga pernah melukis perempuan telanjang, tapi melalui proses yang panjag dan membaca, atau belajar dulu. Tapi saya heran ya mengapa FPI tidak menyerbu DPR padahal ada pornografi di sana," kata Hardi yang disambut gerr hadirin. [R/CN]