Diskriminasi terhadap PTS Masih Terjadi

Semarang - Meski dalam berbagai kesempatan, pemerintah berupaya menyejajarkan perguruan tinggi negeri dan swasta, tetapi pada kenyataannya, diskriminasi terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) masih terjadi.
Melalui kebijakan yang dibuat, pemerintah secara sadar atau tidak, memberikan fasilitas yang lebih besar kepada PTN, terutama dalam hal pemberian beasiswa dan dana penelitian bagi dosen maupun mahasiswa.
"Ini membuktikan etatisme pendidikan di Indonesia masih terjadi. Padahal, dalam konstitusi disebutkan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus diperlakukan sama dan memperoleh hak yang seimbang. Dalam dunia pendidikan, pemerintah dan DPR harusnya membuat Undang-undang yang tidak diskriminatif," kata Ketua Badan Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (Aptik) Drs R Djokopranoto usai rapat umum anggota di Semarang, Rabu (16/3/2011).
Dikatakan, harus diingat pula bahwa banyak mahasiswa PTS yang berasal dari keluarga kurang mampu.   Terpisah, Sekretaris PGRI Jateng, Muhdi mengatakan, bukan saatnya lagi pemerintah menganaktirikan PTS. Sebab, dalam mengangkat dunia pendidikan Indonesia termasuk menghasilkan lulusan yang berkompeten, PTS sudah memiliki peran cukup besar.
"Bahkan, sudah banyak buktinya bahwa kualitas peserta didik dari institusi pendidikan swasta, lebih baik dari peserta didik institusi pendidikan negeri, termasuk dalam lomba atau olimpiade tingkat nasional dan internasional. Ke depan, kebijakan pendidikan pemerintah harus mendukung penyejajaran PTN dan PTS," tuturnya. [R/CN]