Jakarta - Aktivis Greenpeace dan Koalisi Platform Bersama Penyelamatan Hutan yang mengenakan kostum spesies terancam punah hari ini mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia di Jakarta, Kamis (31/3/2011). Mereka mendesak agar moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan segera diimplementasikan, dan akan bisa melindungi hutan-hutan hujan penting, keanekaragaman hayati, serta masyarakat yang bergantung pada hutan dan ekonomi.
“Kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi berjalan beriringan. Memastikan pembangunan berkelanjutan akan mencegah degradasi ekologis lebih lanjut. Dan moratorium yang benar adalah kunci menuju pembangunan berkelanjutan yang akan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Perekonomian harus memahami peran pentingnya dalam mewujudkan moratorium yang baik, dan fungsinya untuk mengkoordinasi kebijakan ekonomi. Menteri harus mendorong pemerintah Indonesia menuju ekonomi yang lebih adil dan hijau,” ujar Yuyun Indradi, Juru kampanye Politik Hutan Greenpeace Asia Tenggara.
Moratorium penebangan hutan seharusnya diimplementasikan pada 1 Januari 2011. Tetapi hingga tiga bulan, moratorium terus tertunda. Banyak yang menyebut bahwa penundaan ini terkait dengan adanya intervensi dari kepentingan industri. Penundaan seharusnya tidak perlu terjadi jika semua jajaran pemerintah bersama-sama punya komitmen kuat untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang masih tersisa.
Bergabung dengan koalisi lembaga swadaya masyarakat, Greenpeace bersama-sama menyerukan pada Presiden untuk mengimplementasikan moratorium dalam jangka waktu tak terbatas, yang akan mampu melindungi segenap hutan alam dan lahan gambut, termasuk hutan sekunder. Moratorium juga harus melindungi hutan yang sudah diterbitkan izin konsesinya dan kawasan yang diberikan izinnya pada industri pada 31 Desember 2010. Bulan lalu Greenpeace meluncurkan peta yang memperlihatkan bagaimana versi draft moratorium yang sedang dipertimbangkan pemerintah akan gagal melindungi sejumlah kawasan hutan penting.
“Kami mendukung komitmen Presiden SBY untuk mengimplementasikan moratorium, yang akan menjadi langkah awal penting dalam mewujudkan tatakelola hutan Indonesia yang lebih baik, terutama di sektor terkait kehutanan seperti perkebunan, hutan tanaman industri, dan pertambangan. Tetapi hutan tidak bisa menunggu. Setiap penundaan moratorium berarti terus berlangsungnyan penghancuran hutan setiap hari. Data dari Kementerian Kehutanan menyatakan tingkat perusakan hutan di Indonesia adalah 1,1 juta hektar per tahun. Artinya, tiga bulan penundaan sama dengan hancurnya sekitar 275 ribu hektar hutan, setara dengan tiga kali luas Kota Jakarta,” ujar Mansuetus Darto, Koordinator Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit.
Tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca Indonesia hingga 26% pada 2020 dan bisa mencapai 41% dengan dukungan internasional. Greenpeace dan masyarakat sipil Indonesia sepakat bahwa target ini bisa tercapai dengan adanya moratorium yang baik dan implementasi yang ditopang oleh penegakkan hukum kuat, serta mengakomodasi hak-hak masyarakat lokal. [R]
Kamis, 31 Maret 2011
Rabu, 30 Maret 2011
From Jogja With Love
Menyimak pementasan gladi resik, yang oleh Butet disebut latihan biasa pada Senin (28/3) malam, sebagaimana lazimnya gelaran teater Gandrik yang notabene juga dimotori dua anak maestro tari Bagong Kusudihardjo itu, seperti menyaksikan parade kelucuan yang tak berkesudahan. Meski tawaran isyu yang mereka tawarkan kali ini, tentu saja, sebagaimana isyu yang Gandrik usung, atau Butet usung dalam beberapa lakon monolognya, bukan isyu yang kacangan.
Yaitu, sebagimana ditulis Agus Noor dalam pamlet pertunjukan, berikhtiar, "Memotret bagaimana Jogja adalah bagian penting dari proses menjadi Indonesia. Karena, ada sejarah yang tak terpisahkan dari masyarakat Jogja dan Indonesia. Sebuah proses yang mesti terus ditumbuhkan, hingga kita makin meyakini bahwa Indonesia hari ini adalah INDONESIA KITA. Indonesia milik bersama". Tapi, karena dari mula mengusung semangat pentas musikal plesetan, maka sepanjang pertunjukan, tak bisa dihindari yang terjadi adalah dagelan parikena layaknya pentas kelompok humor legendari Srimulat.
Ya, sepanjang pertunjukan pabrik tawa dari Jogja yang diperkuat para "natural born traditional artist" itu tak henti-hentinya mengocok perut, dengan menyindir siapapun yang ingin disindirnya. Bahkan ketika baru detik pertama tiba, ketika suara presiden SBY yang terdengar dari pidato sedang menegaskan bahwa keberadaan Jogja yang Istimewa dengan sistem monarki, sebenarnya bertabrakan dengan alam demokrasi. Pada detik itu juga, Marwoto, pelawak yang handal itu, langsung mampu memancing tawa bersama tiga kompatriotnya: Gareng Rakasiwi, Jonet, dan Wisben.
Mereka berempat, layaknya sesi goro-goro pada pertunjukan wayang kulit, menyindir siapa saja yang pada masa kini, sedang menjadi pusat perhatian pemberitaan. Dari kasus mantan narapidana yang ngotot memimpin organisasi sepakbola tertinggi di negeri ini meski sudah tidak dikehendaki publik, sampai kasus narapidana yang bebas melancong ke mana saja dia suka di bawah lindungan institusi negara, hingga anggota dewan yang terhormat yang berebut kursi tidak hanya di parlemen, "Bahkan hingga berebut kursi di pesawat terbang," kata Marwoto menyindir kasus anggota DRP Roy Suryo, yang ngotot enggan beranjak dari kursi pesawat, meski waktu penerbangannya keliru.
Forum Kreatif
Apalagi ketika adegan Hanung Bramantyo yang memerankan dirinya sendiri dan Susilo Nugroho tiba, kelucuan seperti menemui rumahnya kembali. Hanung yang sutradara, dan peraih dua piala Citra itu, seperti tidak ada apa-apannya ketika beradu improvisasi dengan Den Baguse Ngarso di atas panggung. Tidak juga ketika dia bermain tik tak dengan Yu Ningsih. Bahkan bisa dikatakan, dihadapan Den Baguse, Marwoto dan Yu Ningsih, Hanung yang mencoba tampil jenaka itu, tenggelam jauh dengan tiga seniman tradisi itu.
Tapi, dagelan tetaplah dagelan. Sebagaimana dikatakan Djaduk, pertunjukannnya kali ini merupakan bentuk musikal plesetan, dengan mengolah anasir musik hip-hop ke dalam kultur kehidupan masyarakat Jogja. Tidak berlebihan hampir di setiap babak, Kill The DJ atau Marzuki bersama Jogja HipHop Foundatiopn menjadi menu utama cerita lewat sejumlah single lagu mereka. Bahkan terkadang, kehadiran hiphop Jawa itu, tidak hanya menjadi latar cerita, tapi juga sekaligus jantungnya.
Kisah berlatar belakang hiruk-pikuk Jogja ketika isu monarki begitu ramai, dengan tambahan drama situasi, di mana sejumlah komedian merasa kehilangan pekerjaan: karena makin hari merasa makin kalah lucu dari para politikus, dihantarkan dengan kejenakaan yang terjaga. Tidak berlebihan pula, jika selama dua hari pementasan mereka, tiket seharga Rp 75 ribu hingga Rp 200 ribu sold out. Bahkan Butet mengatakan, tiket seharga Rp 100 ribu bertempat di tangga gedung pertunjukan, juga ludes terjual.
Selebihnya, lakon yang juga diperkuat Show Imah, Dibyo Primus, Rotra, Jahanan, Ki Jarot, dan Yu Beruk itu mengalir dengan suka-suka, dan menghantam siapa saja. Sebagai sebuah seri pertama dari serangkaian pementasan yang disiapkan dalam lakon Indonesia Kita. Yang menurut Butet, minimal digelar setiap dwi bulan itu, Pentas Musikal Plesetan Laskar Dagelan: From Jogja With Love, diharapkan benar-benar menjadi forum kreatif yang mempertemukan bermacam potensi kesenian yang ada dari berbagai daerah. Untuk kemudian saling berinteraksi dan berdialog secara kreatif, dan memunculkan ekspresi-ekspresi baru. Karena, sebagaimana dikatakan Butet, "Indonesia Kita berangkat dari kesadaran bahwa kesenian bisa menjadi rumah bersama, tempat bertumbuhnya kesadaran saling mengapresiasi dan menghargai keberagaman," katanya. [R/CN]
Kritik Cerdas ‘ala Eko Budiharjo
Judul buku : Ger-geran Democrazy (Kumpulan Gayeng Semarang)
Penulis : Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc
Penerbit : Yayasan Karyawan Suara Merdeka
Cetakan I : Juni 20004
Tebal : 265 + xviii
-------------------------------------------
Kritik, bagi sebagian orang, dipandang sebagai hal yang biasa. Bahkan ada orang yang memang suka dikritik. Kritik dimaksud adalah kritik yang bersifat konstrukrif. Bukan sebaliknya: destruktif. Tetapi sebagian orang juga menganggap kritik karena perasaan tidak suka atau tidak sepakat atas suatu hal.
Untuk itu, karena tidak semua orang bisa (dan mau) dikritik, maka diperlukan manajemen, agar kritik itu tidak menimbulkan perdebatan, apalagi perpecahan. Kritik konstruktif, tentu menjadi satu alternatif. Kritik yang tidak akan menjadikan orang yang dikritik, marah. Karena -meminjam bahasanya Gus Mus- kritik sebenarnya merupakan wujud kasih dari sayang. “Hanya orang yang peduli lah yang mau mengritik.”
Bagaimana manajemen kritik yang baik dan tidak menimbulkan perpecahan, telah diajarkan Eko Budiharjo, dalam “Ger-geran Democrazy” yang diterbitkan “Suara Merdeka” pada Juni 2004. Buku lama, tapi sangat menarik untuk dibaca.
Buku ini merupakan kumpulan tulisannya di rubric ‘Gayeng Semarang” Suara Merdeka. Tulisan-tulisannya, lebih banyak berisi kritik, dan berangkat dari kondisi riil yang terjadi dimasyarakat. Bahkan sampai hal-hal yang kecil sekalipun, yang terkadang tak pernak terlintas dibenak kita. Seperti terlihat dalam tulisan yang berjudul ewuh-pakewuh dan empan papan.
Ia juga seringkali menyoroti kehidupan politik dan perilaku politik rakyat Indonesia. Negara yang (katanya) menganut paham demokrasi. Yang menempatkan hak asasi diatas segala-galanya, namun ternyata, perilaku yang dipraktikkan, sering melanggar aturan dan hak-hak asasi orang lain. Apalagi pasca bergulirnya reformasi. Era yang menghendaki kebebasan berpendapat, dan berserikat, tapi malah ditafsirkan sebagai era yang bisa berbuat semaunya dan sebebas-bebasnya. Sehingga, budayawan yang juga rektor Universitas Diponegoro (Undip) semarang, itupun meng-cover permasalahan tersebut lewat tulisannya yang berjudul “Democrazy.”
Banyak lagi tulisan-tulisannya dalam buku itu, yang sebenarnya nylekit dan sering menelanjangi para pejabat. Namun anehnya, tidak ada rasa tersinggung dan benci kepada eko. Malah, mereka (kebanyakan) merasa senang mendapatkan kritik yang membangun tersebut, karena merasa di-elingke.
Apa resepnya sehingga tulisannya yang sebenarnya (seringkali) nylekit dan suka ‘menelanjangi’ itu, tidak membuat yang dikritik tersinggung?
Ternyata, cendekiawan yang di setiap forum (seminar, kesenian, bahkan saat upacara wisudha sarjana) selalu ‘keranjingan’ membaca puisi itu, meramu kritik-kritiknya dalam tulisan- tulisan yang kocak. Kritik yang dikemas dengan nada guyon. Sehingga orang yang membaca pun lebih terasa diajak bercanda meskipun sebenarnya dikritik.
Mardiyanto. Gubernur jawa tengah dalam komentarnya di buku ini menulis, “Tulisan-tulisan eko budiharjo merupakan kontrol sosial dalam bahasa lugas bergaya cablaka banyumasan. Tulisan-tulisan ringan yang tak menyakiti dan menimbulkan dendam itu sangat dibutuhkan dalam masa reformasi”
Bisa jadi, mantan Ketua Forum Rektor itu, meniru gaya Abu Nawas. Tokoh fenomenal islam yang sangat cerdik, cerdas, dan juga sufi itu. Oleh rajanya: Harun Al-Rasyid, Ia selalu diminta membuat lelucon-lelucon yang kocak dan segar. Sehingga, seminggu saja abu nawas tidak dating menghadap raja, disuruhnyalah pengawal menjenguknya, “Apa gerangan yang menimpa abu nawas sehingga tidak menghadap raja.” Hebatnya, tidak dengan raja dan masyarakat saja yang diajak bercanda. “Sedang Tuhan pun diajaknya bercanda.”
Apa yang dilakukan Eko Budiharjo, tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Almarhum Gus Dur dalam setiap melontarkan kritiknya, yang senang “Melawan dengan Lelucon.” Mau tahu isi buku Eko Budiharjo? Cari, dan bacalah! [R]
Penulis : Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc
Penerbit : Yayasan Karyawan Suara Merdeka
Cetakan I : Juni 20004
Tebal : 265 + xviii
-------------------------------------------
Kritik, bagi sebagian orang, dipandang sebagai hal yang biasa. Bahkan ada orang yang memang suka dikritik. Kritik dimaksud adalah kritik yang bersifat konstrukrif. Bukan sebaliknya: destruktif. Tetapi sebagian orang juga menganggap kritik karena perasaan tidak suka atau tidak sepakat atas suatu hal.
Untuk itu, karena tidak semua orang bisa (dan mau) dikritik, maka diperlukan manajemen, agar kritik itu tidak menimbulkan perdebatan, apalagi perpecahan. Kritik konstruktif, tentu menjadi satu alternatif. Kritik yang tidak akan menjadikan orang yang dikritik, marah. Karena -meminjam bahasanya Gus Mus- kritik sebenarnya merupakan wujud kasih dari sayang. “Hanya orang yang peduli lah yang mau mengritik.”
Bagaimana manajemen kritik yang baik dan tidak menimbulkan perpecahan, telah diajarkan Eko Budiharjo, dalam “Ger-geran Democrazy” yang diterbitkan “Suara Merdeka” pada Juni 2004. Buku lama, tapi sangat menarik untuk dibaca.
Buku ini merupakan kumpulan tulisannya di rubric ‘Gayeng Semarang” Suara Merdeka. Tulisan-tulisannya, lebih banyak berisi kritik, dan berangkat dari kondisi riil yang terjadi dimasyarakat. Bahkan sampai hal-hal yang kecil sekalipun, yang terkadang tak pernak terlintas dibenak kita. Seperti terlihat dalam tulisan yang berjudul ewuh-pakewuh dan empan papan.
Ia juga seringkali menyoroti kehidupan politik dan perilaku politik rakyat Indonesia. Negara yang (katanya) menganut paham demokrasi. Yang menempatkan hak asasi diatas segala-galanya, namun ternyata, perilaku yang dipraktikkan, sering melanggar aturan dan hak-hak asasi orang lain. Apalagi pasca bergulirnya reformasi. Era yang menghendaki kebebasan berpendapat, dan berserikat, tapi malah ditafsirkan sebagai era yang bisa berbuat semaunya dan sebebas-bebasnya. Sehingga, budayawan yang juga rektor Universitas Diponegoro (Undip) semarang, itupun meng-cover permasalahan tersebut lewat tulisannya yang berjudul “Democrazy.”
Banyak lagi tulisan-tulisannya dalam buku itu, yang sebenarnya nylekit dan sering menelanjangi para pejabat. Namun anehnya, tidak ada rasa tersinggung dan benci kepada eko. Malah, mereka (kebanyakan) merasa senang mendapatkan kritik yang membangun tersebut, karena merasa di-elingke.
Apa resepnya sehingga tulisannya yang sebenarnya (seringkali) nylekit dan suka ‘menelanjangi’ itu, tidak membuat yang dikritik tersinggung?
Ternyata, cendekiawan yang di setiap forum (seminar, kesenian, bahkan saat upacara wisudha sarjana) selalu ‘keranjingan’ membaca puisi itu, meramu kritik-kritiknya dalam tulisan- tulisan yang kocak. Kritik yang dikemas dengan nada guyon. Sehingga orang yang membaca pun lebih terasa diajak bercanda meskipun sebenarnya dikritik.
Mardiyanto. Gubernur jawa tengah dalam komentarnya di buku ini menulis, “Tulisan-tulisan eko budiharjo merupakan kontrol sosial dalam bahasa lugas bergaya cablaka banyumasan. Tulisan-tulisan ringan yang tak menyakiti dan menimbulkan dendam itu sangat dibutuhkan dalam masa reformasi”
Bisa jadi, mantan Ketua Forum Rektor itu, meniru gaya Abu Nawas. Tokoh fenomenal islam yang sangat cerdik, cerdas, dan juga sufi itu. Oleh rajanya: Harun Al-Rasyid, Ia selalu diminta membuat lelucon-lelucon yang kocak dan segar. Sehingga, seminggu saja abu nawas tidak dating menghadap raja, disuruhnyalah pengawal menjenguknya, “Apa gerangan yang menimpa abu nawas sehingga tidak menghadap raja.” Hebatnya, tidak dengan raja dan masyarakat saja yang diajak bercanda. “Sedang Tuhan pun diajaknya bercanda.”
Apa yang dilakukan Eko Budiharjo, tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Almarhum Gus Dur dalam setiap melontarkan kritiknya, yang senang “Melawan dengan Lelucon.” Mau tahu isi buku Eko Budiharjo? Cari, dan bacalah! [R]
Antisipasi Konvoi, Umumkan Kelulusan via Pos
Blora - Kebijakan tegas rencananya akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terkait pengumuman Ujian Nasional (UN) tahun ini, yakni berupa larangan hura-hura atau konvoi usai pengumuman UN dilakukan.
"Sejak dulu sebenarnya konvoi setelah pengumuman UN sudah dilarang, tetapi anak-anak selalu melanggarnya. Konvoi dan hura-hura itu sangat berdampak, khususnya bagi pengguna jalan," kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen), Marsono.
Keprihatinan Marsono tersebut, ditambah dengan maraknya aksi corat-coret seragam yang dinilainya sebagai budaya yang tidak baik. "Seragam setelah lulus jangan dicorat-coret, tetapi berikan pada orang lain yang membutuhkan. Ini lebih bermanfaat."
Sementara itu, terkait kebijakan pelarangan konvoi ini, Marsono akan mengkomunikasikan lebih lanjut dengan Kepala Disdikpora, Slamet Pamuji. "Saya akan konsultasi terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Disdikpora. Kemungkinan kita akan mengedarkan surat resmi terkait larangan konvoi pasca UN ke sekolah-sekolah," ujarnya.
Selain kemungkinan pengeluaran surat resmi pelarangan konvoi bagi siswa usai UN, untuk menghindari terjadinya hura-hura itu pihak Disdikpora juga akan mencoba mencari terobosan dengan mengumumkan hasil ujian via pos.
"Kami berniat mengumumkan hasil UN nanti via pos. Ini sepertinya lebih aman dan bisa menghiindarkan anak-anak dari aksi konvoi. Selain itu, anak yang tidak lulus juga tidak akan down mental," papar Marsono.
Kepala Kantor Pos Blora, Safnil, Selasa (29/3/2011) mengatakan, kerjasama pengumuman hasil UN via pos sangat mungkin dilakukan. "Secara prinsip sangat bisa. Kalau memang ada wacana pengumuman hasil UN via pos, secepatnya saya akan menemui Bapak Kepala Disdikpora atau yang berwenang untuk koordinasi," tegasnya. [R]
"Sejak dulu sebenarnya konvoi setelah pengumuman UN sudah dilarang, tetapi anak-anak selalu melanggarnya. Konvoi dan hura-hura itu sangat berdampak, khususnya bagi pengguna jalan," kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen), Marsono.
Keprihatinan Marsono tersebut, ditambah dengan maraknya aksi corat-coret seragam yang dinilainya sebagai budaya yang tidak baik. "Seragam setelah lulus jangan dicorat-coret, tetapi berikan pada orang lain yang membutuhkan. Ini lebih bermanfaat."
Sementara itu, terkait kebijakan pelarangan konvoi ini, Marsono akan mengkomunikasikan lebih lanjut dengan Kepala Disdikpora, Slamet Pamuji. "Saya akan konsultasi terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Disdikpora. Kemungkinan kita akan mengedarkan surat resmi terkait larangan konvoi pasca UN ke sekolah-sekolah," ujarnya.
Selain kemungkinan pengeluaran surat resmi pelarangan konvoi bagi siswa usai UN, untuk menghindari terjadinya hura-hura itu pihak Disdikpora juga akan mencoba mencari terobosan dengan mengumumkan hasil ujian via pos.
"Kami berniat mengumumkan hasil UN nanti via pos. Ini sepertinya lebih aman dan bisa menghiindarkan anak-anak dari aksi konvoi. Selain itu, anak yang tidak lulus juga tidak akan down mental," papar Marsono.
Kepala Kantor Pos Blora, Safnil, Selasa (29/3/2011) mengatakan, kerjasama pengumuman hasil UN via pos sangat mungkin dilakukan. "Secara prinsip sangat bisa. Kalau memang ada wacana pengumuman hasil UN via pos, secepatnya saya akan menemui Bapak Kepala Disdikpora atau yang berwenang untuk koordinasi," tegasnya. [R]
Penyelesaian Lumpur Sidoarjo, Prioritaskan Hak Rakyat
Pernyataan Sekretaris Kabinet tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan penanganan dampak semburan lumpur Sidoarjo, di Sekretariat Kabinet di Jakarta, Rabu.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas, Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM, Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi serta pejabat Kementerian Keuangan, Sekretaris Kabinet menegaskan, penyelesaian penanganan dampak semburan lumpur lapindo harus memprioritaskan hak-hak rakyat dan masyarakat di area terdampak
Sekretaris Kabinet meminta agar penyelesaian kewajiban kepada masyarakat pada area terdampak, baik oleh PT Lapindo Brantas maupun Pemerintah perlu segera dilakukan mengingat biaya sosial, ekonomi dan politik yang ditanggung baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat sudah sangat tinggi.
Sekretaris Kabinet juga menegaskan bahwa Pemerintah tidak bisa membiarkan masalah ini menjadi "status quo" dan harus segera diambil keputusan yang tetap berpegang pada asas keadilan dan berpihak pada rakyat, khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur Sidoarjo.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet juga mengingatkan bahwa penyelesaian semua kewajiban PT Lapindo Brantas kepada masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur Lapindo akan mempengaruhi kelanjutkan rencana eksplorasi 4 (empat) sumur gas di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. [R/Ant]
SBY Peragu, Sosok JK Dirindukan
Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai JK memang lebih populer setelah gagal memenangi pemilihan presiden tahun 2009 lalu. Rakyat yang kecewa pada SBY yang dinilai peragu dan kurang tegas, merindukan sosok JK yang profesional dan berani gerak cepat.
"Yang menjadi titik lemah SBY kan hal yang rutin dikritik. SBY dinilai plin plan, lamban dan lama mengambil keputusan," ujar Yunarto kepada detikcom, Rabu (30/3/2011).
Yunarto menjelaskan, akibatnya rakyat menginginkan figur yang tegas. Berdasarkan riset Charta Politika, di daerah rural atau pedesaan, sosok militer yang dinilai tegas seperti Prabowo menjadi populer.
"Sedangkan di daerah perkotaan, masyarakat mendambakan tokoh dari profesional yang cekatan dan tegas serta berani mengambil keputusan. Sosok JK muncul bersama Sri Mulyani," terangnya.
Yunarto menambahkan, JK semakin populer saat pemerintahan SBY-Boediono bergulir. Rakyat mengingat, dulu JK yang memback up SBY jika ada masalah.
"Dulu kan SBY-JK saling melengkapi, manakala ada titik lemah. Dalam memori pendek masyarakat itu yang terjadi," katanya.
Namun langkah JK untuk kembali mencalonkan diri dalam Pilpres 2014, dinilai berat. Selain faktor usia yang sudah memasuki kepala tujuh, JK pun kini tidak lagi memimpin partai politik besar sekelas Golkar. "Ini akan sulit," tutupnya.
Sebelumnya sejumlah tokoh yang menamakan diri Dewan Penyelamat Negara (Depan) bertemu dengan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk menyampaikan kekecewaannya terhadap pemimpin negara saat ini. Depan juga meminta JK untuk menjadi presiden menggantikan SBY.
"Rakyat merindukan kepemimpinan seperti dulu, ada kejelasan, ada kecepatan dan praktis seperti Pak JK. Kalau Pak JK mau jadi presiden rasanya masih relevan," ujar mantan politisi PKB Effendi Choirie dalam pertemuan DPN dengan JK di rumah makan Ny Suharti, Jl Kapten Tandean, Jakarta, Rabu (30/3/2011). [R/dtc]
Disdik Biak Salurkan Dana UN Rp1,7 Miliar
Biak - Dinas pendidikan kabupaten Biak Numfor, Papua, hingga Kamis, telah menyalurkan dana bantuan penunjang kegiatan Ujian Nasional (UN) 2011 Rp1,7 miliar kepada sekolah SD hingga SMA/SMK di wilayah itu.
Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Biak, Kamaruddin S.Pd di Biak, Kamis, mengatakan, rincian besaran dana bantuan UN kepada setiap sekolah bervariasi disesuaikan dengan jumlah siswa peserta ujian nasional.
"Khusus bantuan dana ujian nasional tingkat SD pihaknya menyerahkan pada H-7 sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah berstandar nasional,"ungkap Kamaruddin menanggapi penyaluran bantuan dana penunjang UN.
Ia menyebutkan, berdasarkan kebijakan pemkab Biak Numfor melalui dinas pendidikan setiap tahun mengalokasikan dana bantuan UN kepada setiap sekolah sebagai upaya untuk mendukung kelancaran kegiatan ujian nasional di setiap sekolah.
Besaran bantuan diberikan pemkab Biak, lanjut Kamaruddin, ditetapkan siswa peserta UN tingkat SD mendapat Rp95 ribu/siswa, SMP Rp141 ribu/siswa, SMA Rp230 ribu/siswa serta jenjang pendidikan SMK sebesar Rp360 ribu/siswa.
Bantuan dana penunjang kelancaran UN tahun ini mengalami peningkatan dibanding 2010 dimana SD hanya Rp90 ribu/siswa, SMP Rp125 ribu/siswa, SMA Rp195 ribu/siswa serta SMK Rp300 ribu/siswa,ungkapnya.
Kamaruddin mengatakan, berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan UN 2011 dipergunakan untuk biaya konsumsi, keamanan, honor pengawas ujian, biaya transport, penyusunan laporan serta berbagai kegiatan lainnya.
Dana bantuan UN yang diterima sekolah, diharapkan dikelola secara benar sesuai petunjuk teknis kegiatan sehingga bisa mendukung kelancaran selama pelaksanaan ujian nasional di kabupaten Biak Numfor.
Setiap dana yang diberikan pemkab Biak melaluin dinas pendidikan akan dimintai pertanggungjawaban sehingga prosedur penggunaan dananya harus tepat sasaran menunjang kelancaran selama UN,ujarnya.
Berdasarkan data pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK dimulai serentak 18 April 2011 dengan jumlah peserta tingkat SMA 1188 dan SMK 455 sementara SD 2828 siswa dan SMP 2650. [R/Ant]
Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Biak, Kamaruddin S.Pd di Biak, Kamis, mengatakan, rincian besaran dana bantuan UN kepada setiap sekolah bervariasi disesuaikan dengan jumlah siswa peserta ujian nasional.
"Khusus bantuan dana ujian nasional tingkat SD pihaknya menyerahkan pada H-7 sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah berstandar nasional,"ungkap Kamaruddin menanggapi penyaluran bantuan dana penunjang UN.
Ia menyebutkan, berdasarkan kebijakan pemkab Biak Numfor melalui dinas pendidikan setiap tahun mengalokasikan dana bantuan UN kepada setiap sekolah sebagai upaya untuk mendukung kelancaran kegiatan ujian nasional di setiap sekolah.
Besaran bantuan diberikan pemkab Biak, lanjut Kamaruddin, ditetapkan siswa peserta UN tingkat SD mendapat Rp95 ribu/siswa, SMP Rp141 ribu/siswa, SMA Rp230 ribu/siswa serta jenjang pendidikan SMK sebesar Rp360 ribu/siswa.
Bantuan dana penunjang kelancaran UN tahun ini mengalami peningkatan dibanding 2010 dimana SD hanya Rp90 ribu/siswa, SMP Rp125 ribu/siswa, SMA Rp195 ribu/siswa serta SMK Rp300 ribu/siswa,ungkapnya.
Kamaruddin mengatakan, berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan UN 2011 dipergunakan untuk biaya konsumsi, keamanan, honor pengawas ujian, biaya transport, penyusunan laporan serta berbagai kegiatan lainnya.
Dana bantuan UN yang diterima sekolah, diharapkan dikelola secara benar sesuai petunjuk teknis kegiatan sehingga bisa mendukung kelancaran selama pelaksanaan ujian nasional di kabupaten Biak Numfor.
Setiap dana yang diberikan pemkab Biak melaluin dinas pendidikan akan dimintai pertanggungjawaban sehingga prosedur penggunaan dananya harus tepat sasaran menunjang kelancaran selama UN,ujarnya.
Berdasarkan data pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK dimulai serentak 18 April 2011 dengan jumlah peserta tingkat SMA 1188 dan SMK 455 sementara SD 2828 siswa dan SMP 2650. [R/Ant]
Jalur Semarang-Yogya Terputus
"Banjir lahar dingin mulai pukul 17.45 WIB dan sampai saat ini (19.15 WIB) masih terjadi. Jembatan ambrol sekitar pukul 18.30 WIB karena arus air sangat kuat. Sebelum ambrol terdengar bunyi gemuruh air yang sangat besar," kata salah satu saksi, Maseng di lokasi kejadian, Dusun Prumpung, Desa Taman Agung Muntilan, Magelang, Rabu (30/3/2011).
Menurut Maseng dan juga beberapa saksi yang dikonfirmasi detikcom, tanda-tanda jembatan ambrol lantaran hujan deras di puncak Merapi sejak pukul 14.00 WIB. Di beberapa titik di Kali Senowo, air mulai banjir hingga 13 meter dengan luas 500 meter. Debit air yang terus meninggi dan besar membuat jembatan tidak kuat menahan air.
"Untungnya pas kejadian tidak ada kendaraan melintas. Sebab sudah ditutup setengah jam sebelum ambrol, saat jembatan mulai miring," imbuh Maseng.
Akibat jembatan putus, pengendara harus memutar melewati Purworejo baik dari Yogya maupun Semarang. Pengalihan ini memperpanjang waktu tempuh hingga 3 sampai 4 jam perjalanan.
Hingga saat ini, lokasi kejadian masih dipenuhi ratusan warga yang hendak menonton langsung. Situasi jembatan terlihat gelap lantaran tidak ada lampu penerangan jalan. Petugas kepolisian dan tim SAR masih berusaha mensterilkan TKP dan meminta warga menjauhi jembatan ambrol. [R/dtc]
Pabrik Gula di Blora Dibangun April
Menurut gubernur, pembangunan pabrik di Blora merupakan salah satu upaya guna mewujudkan program Jateng swasembada gula pada tahun 2013 seperti yang dicanangkan pemerintah pusat. Dirinya berharap keberadaan pabrik akan memiliki manfaat luas bagi masyarakat sekitar serta mampu meningkatkan perekonomian rakyat.
"Untuk pabrik gula di Blora segera terealisasi. Namun untuk yang di Purbalingga, masih dicari calon lokasi yang tepat karena yang diusulkan lalu berada di areal persawahan, saya belum menyetujuinya," terang Bibit usai membuka Rapat Koordinasi Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek Provinsi Jateng 2011 di Badan Diklat Jateng Rabu (30/3/2011).
Meski keberadaan pabrik gula penting, namun Bibit menginginkan kehadirannya tidak mengganggu lahan pertanian yang subur.
Terpisah, Kepala Dinas Perkebunan Jateng Teguh Winarno menyatakan pabrik gula akan berlokasi di Desa Tinapan Kecamatan Todanan, Blora. Areal pabrik tersebut akan berada di perbatasan Kabupaten Blora, Rembang, Grobogan, Pati, dan Kudus sehingga diharapkan mempermudah proses kedatangan tebu.
Dijelaskan, areal pabrik akan menempati lahan seluas 27 ha yang merupakan lahan kering milik Kwarcab Pramuka Blora. Karena tanah tidak boleh dijual, maka PT MMM akan meruislag lokasi tersebut dengan lahan baru sesuai permintaan Kwarcab Pramuka.
"Persoalan lahan sudah dibicarakan, tidak ada masalah dan pemerintah daerah juga mendukung. Pabrik diharapkan sudah bisa berproduksi pada akhir 2013 mendatang," terang Teguh.
Dijelaskan, pabrik tersebut nantinya diharapkan mampu menyerap potensi tebu sekitar 24.000 ha yang tersebar di daerah sekitar. Potensi tanaman tebu di Blora diprediksi mencapai 8.750 ha, Rembang 6.000 ha, Grobogan 4.000 ha, pati 3.000 ha, serta Kudus 2.000 ha. [R/CN]
Dari KIP Kasus Korupsi Itu Terbongkar
Jakarta - Alkisah, di tanah Papua akan dibangun proyek pembangunan Kementerian BUMN. Sang Bupati pun diberi titah untuk membeli tanah tersebut. Langkah pun diambil dengan mengumpulkan 6 ketua suku yang memiliki tanah tersebut.
Setelah harga disepakati, ternyata hanya 5 kepala suku yang memperoleh pembayaran. Sementara sisanya hanya bisa gigit jari.
Lantas, seorang perwakilan suku meminta Bupati memenuhi ganti rugi suku yang belum dibayar. Sayang, Bupati menampik dan beralasan ganti rugi yang dikucurkan hanya untuk 5 suku. Warga yang tidak lekas percaya meminta Bupati membuktikan ucapannya.
" Dari sinilah muncul sengketa. Bupati tetap tidak mau membuka surat pembebasan lahan (sebagai bukti)," ujar Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Abdul Rahman Ma'mun usai jumpa pers di Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, (30/3/2011).
Sikap ngotot Bupati ini memancing warga melaporkan kepada pemilik proyek yaitu Kementrian BUMN dan meminta penjelasan, benarkah ganti rugi hanya untuk 5 suku saja. Tetapi, BUMN memilih bungkam dan menutup rapat-rapat. Sebab, Kementrian BUMN menilai dokumen ganti rugi bersifat rahasia.
Perwakilian suku pun tidak habis akal, lalu menghubungi KIP. " Dari sinilah KIP menilai apakah data tersebut bersifat rahasia atau tidak," ungkap Ma'mun.
Setelah lewat persidangan di komisi, akhirnya KIP memutuskan data pembebasan lahan bersifat terbuka untuk umum dan wajib dipublikasikan. Kementerian BUMN langsung mematuhi putusan tersebut dan menyerahkan data pembebasan lahan.
Dari data inilah ketahuan jika pembebasan lahan ditujukan ke 6 suku dan uang dari Jakarta telah mengucur. Tapi Bupati disunat menjadi untuk 5 suku saja.
Lalu, kemanakah Bupati penyunat uang rakyat sekarang berada? " Di tangkap KPK. Lagi sidang di Tipikor," cetus Ma'mun. [R/dtc]
Setelah harga disepakati, ternyata hanya 5 kepala suku yang memperoleh pembayaran. Sementara sisanya hanya bisa gigit jari.
Lantas, seorang perwakilan suku meminta Bupati memenuhi ganti rugi suku yang belum dibayar. Sayang, Bupati menampik dan beralasan ganti rugi yang dikucurkan hanya untuk 5 suku. Warga yang tidak lekas percaya meminta Bupati membuktikan ucapannya.
" Dari sinilah muncul sengketa. Bupati tetap tidak mau membuka surat pembebasan lahan (sebagai bukti)," ujar Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Abdul Rahman Ma'mun usai jumpa pers di Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, (30/3/2011).
Sikap ngotot Bupati ini memancing warga melaporkan kepada pemilik proyek yaitu Kementrian BUMN dan meminta penjelasan, benarkah ganti rugi hanya untuk 5 suku saja. Tetapi, BUMN memilih bungkam dan menutup rapat-rapat. Sebab, Kementrian BUMN menilai dokumen ganti rugi bersifat rahasia.
Perwakilian suku pun tidak habis akal, lalu menghubungi KIP. " Dari sinilah KIP menilai apakah data tersebut bersifat rahasia atau tidak," ungkap Ma'mun.
Setelah lewat persidangan di komisi, akhirnya KIP memutuskan data pembebasan lahan bersifat terbuka untuk umum dan wajib dipublikasikan. Kementerian BUMN langsung mematuhi putusan tersebut dan menyerahkan data pembebasan lahan.
Dari data inilah ketahuan jika pembebasan lahan ditujukan ke 6 suku dan uang dari Jakarta telah mengucur. Tapi Bupati disunat menjadi untuk 5 suku saja.
Lalu, kemanakah Bupati penyunat uang rakyat sekarang berada? " Di tangkap KPK. Lagi sidang di Tipikor," cetus Ma'mun. [R/dtc]
Mendiknas Dapat Gelar Doktor Kehormatan dari UTM
"Pak Nuh, pada Sabtu (26/3/2011) mendapat gelar Doktor Kehormatan dari UTM dan penganugerahannya diberikan langsung oleh Cansellor UTM, Raja Zarith Sofiah Binti Almarhum Sultan Idris Shah yang juga merupakan istri dari Sultan Johor," kata Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia, Rusdi M.A saat dijumpai di Kuala Lumpur, Rabu.
Rusdi mengungkapkan bahwa Mendiknas M Nuh menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut. Penghargaan yang sangat tinggi ini bukan saja diperuntukkan kepada dirinya tapi juga kepada rakyat dan bangsa Indonesia terutama kepada dunia pendidikan diantara kedua negara, Indonesia dan Malaysia.
"Pemberian gelar Ini bisa menjadi simbol untuk membina silahturahmi melalui jalur pendidikan. Terlebih lagi, pendidikan harus tampil menjadi penyejuk dan terus berkembang," kata Rusdi menjelaskan kembali ucapan Mendiknas pada acara penganugerahan gelar doktor kehormatan tersebut.
Di bagian lain, kata Rusdi, saat berkunjung ke Johor Bahru, Mendiknas juga menyempatkan diri untuk bertemu dan berdialog dengan perwakilan persatuan pelajar Indonesia (PPI), para dosen Indonesia serta guru-guru dari sekolah Indonesia Kuala Lumpur.
Rusdi mengatakan Mendiknas pada kesempatan tersebut menekankan bahwa pemerintah sangat peduli kepada pendidikan sehingga salah satu pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada beliau sebelum menuju ke Johor Bahru adalah untuk segera menata secara serius pembangunan sekolah bagi anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sangat sulit masuk ke sekolah kebangsaan Malaysia karena berbagai faktor yang melingkupinya.
"Pak Nuh menyampaikan bahwa keberadaan sekolah Indonesia bagi semua anak Indonesia di manapun mereka berada termasuk di Malaysia menjadi prioritas Pemerintah," kata Rusdi.
Bahkan, kata Rusdi, Mendiknas mengharapkan agar PPI maupun dosen-dosen yang tengah belajar di seluruh semenanjung dapat memberikan kontribusinya menjadi guru di sekolah-sekolah yang akan dibangun tersebut.
Sementara itu, jumlah anak-anak TKI di Malaysia yang terdaftar wajib mendapatkan layanan pendidikan formal mencapai 50 ribu orang, tapi yang baru mendapatkan pendidikan sebanyak 10 ribu anak. Sekitar 419 anak mendapatkan pendidikan formal di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan sekitar lebih dari seribu anak-anak belajar pada program paket A dan B dibwah payung SIKK serta sejumlah anak-anak lainnya diberikan pelajaran membaca dan menulis dari pusat kegiatan belajar (learning center) yang dikelola oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan formal di ruko-ruko (rumah toko) yang disewa untuk SD dan SMP," ungkapnya.
Dijelaskannya, dalam waktu dekat ini juga telah direncanakan pembangunan sekolah lagi di Malaysia untuk SD, SMP dan SMA dengan daya tampung 800 hingga 1000 murid. "Kita sudah dalam proses dan rencananya tahun ini, pembangunannya bisa dimulai," ungkapnya. [R/Ant]
Christian Adrianto Semangati Entrepreneur di UMK
Dalam seminar bertajuk “The Spirit to be Great Entrepeneur” di Univeritas Muria Kudus (UMK), Rabu (30/3/2011) siang, trainer dan motivator terkenal dari Tum Desem Waringin, Christian Adrianto mengaku, dirinya sering menemukan orang yang takut berwirausaha karena merasa tidak berbakat.
“Langkah seperti itu salah. Dunia wirausaha tidak mengenal menyerah dan bakat,” tegasnya kepada mahasiswa dan masyarakat di sekitar Kudus yang menjadi perserta. Dalam setiap masalah pasti ada peluang dan solusi. Oleh karena itu, menurutnya, menusia sukses akan disebut sukses apabila mereka dapat mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Hal itu juga berlaku dalam dunia wirausaha.
Christian mengatakan, kegagalan bagi wirausahawan adalah cara belajar mereka untuk meraih kesuksesan. Sementara bakat hanya menyumbang satu persen dari kesuksesan. “All skills is learnable. Semua skill dapat dipelajari,” katanya
Selain itu, menurut Christian, penentu keberhasilan terbesar dalam meraih kesuksesan wirausaha adalah motivasi dan semangat. 80 persen penentu keberhasilan adalah motivasi dan semangat untuk tidak menyerah.
Christian juga membagikan kiat-kiat dan formula mengenai berbagai cara agar usaha bisnis yang dijalankan dapat mendatangkan kesuksesan. Menurutnya, kesuksesan dimulai dari membentuk keyakinan diri bahwa usaha yang akan dilakukan akan membuahkan kesuksesan.
“Keyakinan akan membentuk imajinasi kesuksesan, sehingga orang akan menjadi bersemangat dan mengambil tindakan untuk mewujudkannya,” katanya.
Selain itu, tambah Christian, ada lima prinsip dasar untuk membawa kesuksesan dalam berwirausaha. Kelima prinsip tersebut adalah nilai plus (tambah) produk, faktor kali, berani menjual, ciri khas, serta tim atau teman.
Peserta yang juga memiliki usaha di Dawe Kudus, Wahyudi mengaku termotivasi oleh materi dan cara Christian memaparkannya. “Motivasi positif saya tumbuh setelah mengikuti seminar ini,” katanya.
Peserta asal Desa Singocandi Kudus, Arifin mengaku wawasan bertambah. Materi yang diperoleh dari seminar ini juga akan diterapkan pada usaha dan organisasi yang dijalankannya. [R/UMK]
Kasus Teater dalam Pelayanan Kemanusiaan
Uganda - Pertemuan hari ini benar-benar merupakan potentsi besar teater untuk memobilisasi komunitas dan menjembatani perbedaan-perbedaan.
Apakah anda pernah membayangkan bahwa teater dapat menjadi alat yang ampuh untuk perdamaian dan rekonsiliasi? Ketika bangsa-bangsa menghabiskan banyak dana keuangan untuk misi menjaga perdamaian di wilayah-wilayah konflik pelanggaran dari dunia ini, sedikit perhatian diberikan terhadap teater sebagai alternatif yang sesuai untuk mentransformasi dan mengelola konflik. Bagaimana para warga bumi ini dapat meraih perdamaian universal ketika alat yang digunakan berasal dari luar dan nampak menjadi kekuatan yang represif.
Teatre secara halus menyerap jiwa manusia yang dicekam rasa takut dan curiga, dengan mengubah citra diri dan karenanya membuka ruang-ruang alternatif kepada individual dan komunitas. Teater bisa memberi makna terhadap realitas keseharian sambil mencegah masa depan yang tak pasti. Teater bisa menarik perhatian situasi politik bangsa-bangsa dengan cara yang mudah dan sederhana. Karena teater secara inklusif bisa menghadirkan suatu pengalaman yang mampu melampaui kesalahpahaman yang ada sebelumnya.
Selain itu, teater telah terbukti menjadi alat advokasi dan memajukan ide-ide bahwa kita secara kolektif menjaganya dan bersedia memperjuangkan ketika terjadi pelanggaran.
Untuk mengantisipasi masa depan yang damai, kita harus mulai menggunakan piranti perdamaian untuk mencari, mengerti, menghargai dan mengenali kontribusi tiap manusia dalam kualitas personal terhadap perdamaian yang terkontrol.
Dengan secara aktif berpartisipasi, teater dapat membawa banyak jiwa manusia untuk medekonstruksi persepsi yang dimiliki sebelumnya. Dan dengan cara ini teater bisa memberi kesempatan kepada individu bangkit agar bisa menentukan pilihan-plihan berdasarkan penemuan kembali akan pengetahuan dan realitas..
Dengan berusaha meraih transformasi dan reformasi sosial dari komunitas-komunitas, teater telah eksis dalam wilayah robekan peperangan dan diantara penduduk yang menderita dari kemiskinan atau penyakit yang kronis
Oleh karena itu, suatu kegagalan menghadirkan nilai dan kualitas menjadi diam, seperti pengetahuan dalam diri kita terhadap kekuatan teater Biarkan pemegang senjata api dan dan peluncur bom menjadi penjaga perdamaian dunia kita. Bagaimana mungkin piranti alienasi bersifat ganda sebagai instrumen perdamaian dan sekaligus rekonsiliasi.
Saya mendesak anda pada Hari Teater Dunia ini untuk merenungkan prospek dan meletakkan teater di depan sebagai alat universal untuk dialog, transformasi dan reformasi sosial. Sedangkan PBB menghabiskan banyak dana keuangan untuk misi perdamaian di dunia lewat penggunaan tentara, teater menjadi alternatif yang spontan, manusiawi, berbiaya sedikit dan lebih jauh menjadi alternatif yang ampuh.
Sementara, mungkin ini hanya jawaban untuk membawa perdamaian. Teater seharusnya pasti menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar sebagai alat yang efektif dalam misi menjaga perdamaian. [Jessica A. Kaahwa, dosen di Fakultas Drama dan Sastra di Universitas Makerere]
Apakah anda pernah membayangkan bahwa teater dapat menjadi alat yang ampuh untuk perdamaian dan rekonsiliasi? Ketika bangsa-bangsa menghabiskan banyak dana keuangan untuk misi menjaga perdamaian di wilayah-wilayah konflik pelanggaran dari dunia ini, sedikit perhatian diberikan terhadap teater sebagai alternatif yang sesuai untuk mentransformasi dan mengelola konflik. Bagaimana para warga bumi ini dapat meraih perdamaian universal ketika alat yang digunakan berasal dari luar dan nampak menjadi kekuatan yang represif.
Teatre secara halus menyerap jiwa manusia yang dicekam rasa takut dan curiga, dengan mengubah citra diri dan karenanya membuka ruang-ruang alternatif kepada individual dan komunitas. Teater bisa memberi makna terhadap realitas keseharian sambil mencegah masa depan yang tak pasti. Teater bisa menarik perhatian situasi politik bangsa-bangsa dengan cara yang mudah dan sederhana. Karena teater secara inklusif bisa menghadirkan suatu pengalaman yang mampu melampaui kesalahpahaman yang ada sebelumnya.
Selain itu, teater telah terbukti menjadi alat advokasi dan memajukan ide-ide bahwa kita secara kolektif menjaganya dan bersedia memperjuangkan ketika terjadi pelanggaran.
Untuk mengantisipasi masa depan yang damai, kita harus mulai menggunakan piranti perdamaian untuk mencari, mengerti, menghargai dan mengenali kontribusi tiap manusia dalam kualitas personal terhadap perdamaian yang terkontrol.
Dengan secara aktif berpartisipasi, teater dapat membawa banyak jiwa manusia untuk medekonstruksi persepsi yang dimiliki sebelumnya. Dan dengan cara ini teater bisa memberi kesempatan kepada individu bangkit agar bisa menentukan pilihan-plihan berdasarkan penemuan kembali akan pengetahuan dan realitas..
Dengan berusaha meraih transformasi dan reformasi sosial dari komunitas-komunitas, teater telah eksis dalam wilayah robekan peperangan dan diantara penduduk yang menderita dari kemiskinan atau penyakit yang kronis
Oleh karena itu, suatu kegagalan menghadirkan nilai dan kualitas menjadi diam, seperti pengetahuan dalam diri kita terhadap kekuatan teater Biarkan pemegang senjata api dan dan peluncur bom menjadi penjaga perdamaian dunia kita. Bagaimana mungkin piranti alienasi bersifat ganda sebagai instrumen perdamaian dan sekaligus rekonsiliasi.
Saya mendesak anda pada Hari Teater Dunia ini untuk merenungkan prospek dan meletakkan teater di depan sebagai alat universal untuk dialog, transformasi dan reformasi sosial. Sedangkan PBB menghabiskan banyak dana keuangan untuk misi perdamaian di dunia lewat penggunaan tentara, teater menjadi alternatif yang spontan, manusiawi, berbiaya sedikit dan lebih jauh menjadi alternatif yang ampuh.
Sementara, mungkin ini hanya jawaban untuk membawa perdamaian. Teater seharusnya pasti menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar sebagai alat yang efektif dalam misi menjaga perdamaian. [Jessica A. Kaahwa, dosen di Fakultas Drama dan Sastra di Universitas Makerere]
Asep Sambodja Menulis Diluncurkan
Jakarta – Belum lama ini, buku Asep Sambodja Menulis: Tentang Sastra Indonesia dan Pengarang-pengarang Lekra, diluncurkan di Auditorium Gedung IV (Ruang 4401) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI). Kegiatan yang tepatnya digelar pada Selasa (22/3/2011) itu ditandai pula dengan diskusi terbuka yang menghadirkan Maria Josephine Kumaat-Mantik (dosen FIB UI), Putu Oka Sukanta (sastrawan), dan Hilmar Farid (sejarawan) sebagai pembicara. Sebagai moderator, Novi Diah Haryanti. [R]
Selasa, 29 Maret 2011
Dunia Sepakat Asingkan Khadafi ke Luar Libya
Pertemuan yang berlangsung di London, Selasa (29/3/2011), menghasilkan kontrak baru tentang peta masa depan Libya. Pertemuan berikutnya akan diadakan di Qatar.
Menteri Luar Negeri Inggris, yang juga bertindak selaku pimpinan sidang, William Hague, mengatakan, bahwa seluruh delegasi sepakat Khadafi dan rezimnya telah kehilangan legitimasi.
Sebelum Khadafi menaati zona larangan terbang sesuai Resolusi PBB 1973 dan segala tindakan untuk melindungi warga sipil Libya, aksi militer juga akan terus dilakukan.
Memang, statemen Hague tidak menyebutkan rencana akan diasingkannya Khadafi dari Libya. Bocoran tentang hal itu datang dari Menlu Italia Franco Frattini. Para delegasi setuju bahwa Khadafi harus keluar segera dari negeri kaya minyak tersebut.
"Tapi itu tergantung negara yang mau menawarkan untuk menyambut Kadhafi. Sekarang belum ada prosal resmi yang diajukan," ungkap Frattini seperti dikutip AFP, Rabu (30/3/2011).
Menlu Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton mengatakan, sebuah utusan khusus PBB akan berkunjung ke Libya. Tujuannya untuk membicarakan opsi pengasingan bagi Khadafi itu.
Hari Minggu lalu, NATO akhirnya setuju untuk mengambil alih kendali penuh operasi militer di Libya dari AS. Di lain pihak, Prancis, Inggris dan AS terus berupaya menggalang dukungan negara-negara Arab untuk aksi militer tersebut.
Negara-negara seperti Irak, Yordania, Uni Emirat Arab, Libanon, Qatar, Tunisia dan Maroko semua mengirimkan perwakilannya dalam pertemuan London. [R/dtc]
BP Migas: Kejar Target Lifting Minyak Tahun Ini Berat
Demikian disampaikan oleh Kepala BP Migas, R. Priyono yang ditemui di gedung Depan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2011).
"Berat sekali (mencapai target lifting minyak). Tapi kita kan terikat komitmen pemerintah dan DPR untuk bisa mencapai target tersebut," kata Priyono.
Ketika ditanya pendapatnya, apakah pihak BP Migas bisa optimis untuk melewati target lifting, Priyono mengakui bahwa kemungkinan hal tersebut memang berat. "Berat, berat," singkatnya.
"Di pembahasan APBN-P nanti kita akan buka lagi. Karena pembahasan APBN-P kan makin mendekati pertengahan tahun, kita lihat kemampuan lifting kita apakah mampu atau tidak melewati target itu (970 ribu bph)," ujarnya.
Priyono sebelumnya juga sempat menyampaikan, di bulan September kemungkinan bisa mencapai produksi minyak hingga 980 ribu barel per hari. Angka tersebut nantinya didapat dari beberapa KKKS dan juga Pertamina yang berusaha meningkatkan produksi.
"Iya, September bisa 980 ribu barel per hari. Datanya ada detilnya saya kurang hafal. Pertamina akan menjanjikan 140 ribu barel ditambah 5 KPS yang ingin menaikkan produksi. Mudah-mudahan bisa keluar perpanjangannya," tutur Priyono.
"Tapi apakah 980 ribu barel per hari itu menutupi kalau misalnya di bulan-bulan ini produksi tidak naik juga, kan jadi berat. Angka 970 itu kan rata-rata juga, mungkin untuk mencapai itu agak berat," jelasnya.
Seperi diketahui, kesulitan untuk mencapai target lifting minyak pada tahun ini adalah karena adanya kendala pada cuaca ekstrim yang mengganggu teknis pencapaian produksi minyak. Ditambah juga dengan masih adanya unplanned shutdown yang mengakibatkan kehilangan produksi minyak hingga 14 ribu barel per hari.
"Masalah alam tadi masih menjadi kendala karena itu ada di luar kemampuan BP Migas. Namun, kita akan usahakan bisa mencapai 970 ribu barel per hari dengan melaksanakan sebaik-baiknya. Supaya pertengahan tahun bisa sampai 980 ribu, bisa dekat ke sana. Akan ada lapangan kecil yang bisa dikorek," tukas Priyono.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha menilai bahwa pihak Komisi VII tetap meminta supaya dapat mencapai target minimal bisa tercapai seperti target di tahun sebelumnya.
"Kita tetap minta (capai target), kalau saya minta supaya target minimum bisa seperti tahun kemarin, yakni 954 ribu barel per hari. Maka itu, hal-hal yang menjadi kendala harus bisa diatasi, seperti unplanned shutdown harus bisa diusahakan menjadi planned shutdown," terang anggota DPR dari Partai Golkar itu. [R/dtc]
Ikut Miss Universe, Model Muslim Inggris Dikecam
Seperti diwartakan BBC, model Muslim bernama Shanna Bukhari (24) yang tinggal di Manchester mengatakan ia telah dikirimi pesan yang berbau rasis dan kasar sejak keputusannya mengikuti final kontes kecantikan untuk mewakili Inggris.
Shanna dilahirkan di Blackburn dan ia menjadi model penuh waktu setelah menyelesaikan kuliahnya.
Ia mengatakan impiannya adalah mendapatkan mahkota Miss Universe tetapi banyak orang yang mengkritiknya.
"Saya mendapat komentar seperti "kamu bukanlah seorang Muslim karena kamu melakukan hal ini".
Salah satu alasan para pengeritiknya adalah Shanna akan tampil mengenakan pakaian renang dalam kompetisi itu.
Mohamed shafiq yang berasal dari Yayasan Ramadhan, menolak Shanna untuk ambil bagian dalam ajang tersebut.
"Dalam Islam sangat jelas bahwa wanita harus berpakaian sopan dan kami tak yakin bahwa memparadekan diri anda dalam bikini adalah keputusan yang tepat," katanya.
Ia mengatakan dirinya menerima hak bagi wanita Muslim untuk mengenakan busana sesuai pilihan masing-masing, tetapi mereka yang tinggal di negara barat masih harus tetap menghormati Islam.
Shanna mengatakan banyak orang mendukungnya, termasuk keluarganya di Pakistan. Dia juga mengatakan tidak akan mengenakan biniki tetapi pakaian renang one-piece serta sarung. [R/Ant]
Penjara Anak Dibentuk Konsep Pendidikan Khusus
-
Jakarta Pemerintah melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR soal RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemerintah menyatakan pidana penjara untuk anak diterapkan dengan konsep pembinaan dan pendidikan khusus.
Menurut Kabiro Humas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Martua Batubara, dalam rapat kerja yang berlangsung Senin (28/3/2011), Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, RUU tersebut mengatur bahwa proses yustisi dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.
Dalam rapat yang turut dihadir Menpan dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar juga terungkap, RUU tersebut merupakan penyempurnaan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dilatarbelakangi oleh konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi pemerintah dan disahkan melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.
"Tujuannya agar dapat terwujud peradilan anak yang benar-benar menjamin perlindungan kepada anak, yang berhadapan dengan hukum," ujar Martua.
Dia menegaskan, bahwa sistem peradilan anak tidak diartikan sebagai badan peradilan yang berdiri sendiri. Pengadilan anak tetap di bawahi oleh Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945.
"Menteri menjelaskan, mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak. Apalagi yang umurnya di bawah 14 tahun, konsepnya bukan penjara secara hitam putih, tetapi diubah menjadi konsep pembinan, bimbingan dan pendidikan yang khusus," kata Martua. [R/CN]
Menurut Kabiro Humas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Martua Batubara, dalam rapat kerja yang berlangsung Senin (28/3/2011), Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, RUU tersebut mengatur bahwa proses yustisi dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.
Dalam rapat yang turut dihadir Menpan dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar juga terungkap, RUU tersebut merupakan penyempurnaan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dilatarbelakangi oleh konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi pemerintah dan disahkan melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.
"Tujuannya agar dapat terwujud peradilan anak yang benar-benar menjamin perlindungan kepada anak, yang berhadapan dengan hukum," ujar Martua.
Dia menegaskan, bahwa sistem peradilan anak tidak diartikan sebagai badan peradilan yang berdiri sendiri. Pengadilan anak tetap di bawahi oleh Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945.
"Menteri menjelaskan, mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak. Apalagi yang umurnya di bawah 14 tahun, konsepnya bukan penjara secara hitam putih, tetapi diubah menjadi konsep pembinan, bimbingan dan pendidikan yang khusus," kata Martua. [R/CN]
Dua Teknologi TV Masa Depan dari LG
Salah satunya adalah CINEMA 3D TV, yang memungkinkan Anda menyaksikan tayangan dalam bentuk 3 dimensi. LG Electronics menjadi vendor elekronik pertama yang menerapkan teknologi FPR (Film Patterned Retarder) di 3D TV terbarunya, LG Cinema 3D TV.
Dengan menggunakan lapisan khusus pada layar TV yang memproduksi efek 3 Dimensi, alat bantu hanyalah kacamata dengan lensa terpolarisasi (polarized lens) yang lazim digunakan saat menikmati film 3D di bioskop.
Pada Consumer Electronics Show 2011 di Las Vegas USA, LG Cinema 3D TV memperoleh respon positif di perhelatan terbesar tahunan bagi industri perangkat elektronik rumah tangga ini. Banyak media mengangkat tema beritanya di bawah headline besar "THE NEXT GENERATION 3D TV".
LG juga memperkenalkan LG SMART TV. Kata "SMART" atau pintar sengaja dilekatkan karena memang kecerdasan dan kemudahan langsung terasa saat Anda melihat tampilan muka utama pada LG SMART TV. Live TV yang menayangkan sajian utama, premium content sebagai tempat menyimpan konten-konten pilihan lokal yang hanya dimiliki LG.
Ditambah lagi dengan TV Applications yang berisi ragam aplikasi pendukung dan Launcher Bar, memudahkan Anda mengakses shortcut ke seluruh aplikasi dalam LG Smart TV. [R/Smart]
Pawai Cahaya Lilin Greenpeace
“Simpati kami yng mendalam ada bersama rakyat Jepang yang setelah didera gempa bumi dan tsunami kini harus menghadapi situasi tak pasti, dimana semestinya saat ini Jepang bisa berkonsentrasi dan menyediakan segala sumberdaya untuk upaya penyelamatan dan pemulihan, tetapi mereka kini harus menghadapi krisis akibat penggunaan tenaga nuklir yang memang sangat beresiko,” ujar Nur Hidayati, Indonesia Country Representative Greenpeace Asia Tenggara.
Pemerintah Jepang sepenuhnya menyadari bahwa level tinggi dari radiasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima/Daiichi telah menyebar melebihi zona evakuasi resmi, tetapi belum mengambil keputusan atau memberi lebih banyak informasi kepada masyarakat mengenai resiko radiasi itu terhadap kesehatan.
Para ahli radiasi Greenpeace terus memonitor situasi di lapangan dan menyatakan level radiasi mencapai 10microsieverts per jam di Desa Iitate yang terletak 40 kilometer di barat laut dari pembangkit listrik Fukushima/Daiichi, dan 20 km dari zona evakuasi. Level ini sudah cukup tinggi untuk segera dievakuasi.
Pada Minggu (27/3/2011), tim mengukur radiasi di Iitate mencapai antara 7 hingga 10 microsieverts per jam.
Level terdeteksi merujuk pada radiasi eksternal, dan tidak mengukur resiko selanjutnya yang bisa terjadi seperti penyakit pernafasan. Limit per tahun yang bisa diterima publik adalah 1000 microsieverts. Saat ini zona evakuasi adalah 20 km sekitar Fukushima, sementara masyarakat yang berada antara 20 km hingga 30 km disarankan untuk tetap tinggal di dalam ruangan.
“Krisis nuklir adalah bencana buatan manusia, yang dampaknya akan dirasakan lama bahkan saat masyarakat Jepang selesai membangun kembali kehidupan mereka dari kerusakan akibat gempa buni dan tsunami. Akibat dari krisis Fukushima telah dimengerti oleh dunia, dimana rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir baru telah ditentang di mana-mana. Selain itu, keamanan dari pembangkit yang sudah ada juga terus dipertanyakan,” ujar Arif Fiyanto, Jurukampanye Energi Greenpeace Asia Tenggara.
“Ini saatnya industri nuklir untuk membersihkan diri dari bahaya nyata tenaga nuklir dan berhenti untuk menyebarkan kebohongan kepada negara-negara seperti Indonesia dan negara ASEAN lain. Langkah paling tepat bagi Indonesia dan pemerintah lain di seluruh dunia adalah dengan cara berinvestasi besar-besaran pada efisiensi energi serta pemanfaatan sumber energi terbarukan,” imbuhnya.
Bersama European Renewable Energy Council, Greenpeace telah menyusun skenario energi yang akan memenuhi 95% suplai energi dunia dari energi terbarukan pada 2050; energi yang biasa diandalkan untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja, distribusi sumber listrik yang makin merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta bebas dari pengaruh variasi harga minyak. Dalam skenario ini, program efisiensi energi ambisius ditambah pembangunan dan penggunaan energi terbarukan secara massal berjalan pararel, sehingga pada 2050 sistem energi global akan ditopang oleh energi terbarukan hingga 95%. Penyediaan energi juga akan mengimplementasikan sistem desentralisasi dan mengandalkan sumber terbarukan seperti angin, sinar surya dan geothermal. [R/GRP]
Bebas Utang Bank, Pedagang Kaki Lima Bangga
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Penasehat (DP) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Taufik Kurniawan usai menghadiri musyawarah daerah (musda) APKLI di Yogyakarta, Selasa (29/3/2011).
"Kita juga harusnya bangga, pada PKL, karena mereka tidak punya utang di bank, namun punya potensi untuk menggerakan perekonomian. Mereka malah lebih suka utang di bank thithil atau rentenir meski bunganya lebih tinggi dari bank (umum) karena proses cepat dan tak perlu collateral," katanya.
Menurutnya keberadaan sektor PKL masih belum dilirik oleh banyak pihak. Bahkan keberadaannya kerap kali dianggap musuh oleh pemerintah daerah (pemda).
Kesan PKL itu kumuh, tidak bisa diatur dan sering dikejar-kejar oleh Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu harus dihilangkan.
Selain itu PKL itu masih dikesankan termarginalkan, padahal PKL mempunyai kekuatan besar sebagai roda penggerak perekonomian di daerah-daerah. Etos kerja orang-orang yang bergerak sebagai PKL adalah pantang menyerah dan pekerja keras.
Dia juga mengingatkan agar PKL yang sudah menjadi anggota APKLI harus sadar hukum dan mau bekerjasama dengan pemerintah daerah sehingga bisa tertata dengan baik.
"Penanganan PKL juga tidak boleh satu pihak tapi harus dua arah. PKL juga harus mau diatur oleh pemda. Misalnya zona mana yang boleh untuk berjualan dan zona mana yang tidak boleh," kata Wakil Ketua DPR RI itu.
Dia meminta agar semua pihak terutama pemerintah secara serius menangani PKL untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Sebab ada jutaan orang di seluruh Indonesia yang menggandalkan dari sektor tersebut.
"PKL itu adalah sebuah kekuatan konkrit ekonomi kerakyatan yang mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah-daerah seperti di Yogyakarta," kata Taufik. [R/dtc]
Kembudpar Daftarkan Tiga Warisan Budaya ke UNESCO
"Hari ini Kembudpar bertangungjawab untuk melestarikan budaya Indonesia dengan mendaftarkan tiga warisan budaya tak benda ke UNESCO," ujar Jero Wacik di kantornya, Jakarta, Senin.
Ketiga warisan budaya yang didaftarkan adalah tari tradisi Bali sebagai nominasi daftar representatif budaya tak benda, Noken atau kerajinan tangan masyarakat Papua sebagai nominasi daftar yang memerlukan perlindungan mendesak, dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai nominasi penciptaan ruang budaya untuk perlindungan, pengembangan dan pendidikan warisan budaya.
Ia mengatakan, dengan bertambahnya lagi tiga warisan budaya Indonesia untuk didaftarkan ke UNESCO, maka semakin menambah rasa bangga kepada kebudayaan yang ada di Indonesia.
"Dengan didaftarkannya tiga warisan budaya ini, yang ada hanyalah rasa bangga sebagai warga Indonesia yang kaya akan warisan kebudayaan," katanya.
Ia juga mengungkapkan rasa pesimistisnya untuk dapat mengikutsertakan semua warisan budaya Indonesia ke UNESCO.
"Mendaftarkan tiga saja sudah melibatkan ribuan orang, apalagi mendaftarkan semua warisan budaya yang kita miliki," katanya.
Beberapa manfaat dengan terdaftarnya warisan budaya tak benda bagi masyarakat Indonesia, menurut dia, adalah meningkatkan citra Indonesia di mata masyarakat internasional, mendapatkan perhatian badan dan pemerhati kebudayaan internasional, serta negara dapat mengajukan permohonan bantuan dana Konvensi 2003 khusus bagi warisan budaya yang masuk dalam daftar yang memerlukan perlindungan mendesak.
Dengan didaftarkannya tiga warisan budaya tersebut, pemerintah Indonesia akan menambah jumlah unsur budaya tak benda Indonesia yang telah menerima inskripsi dari UNESCO, yaitu Wayang Indonesia (2003), Keris Indonesia (2005), Batik Indonesia (2009) dan Angklung Indonesia (2010).
Menteri Budaya dan Pariwisata Jero Wacik.dalam kesempatan itu menandatangani pula pendaftaran nominasi warisan budaya tersebut bersama Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono. [R/Ant]
Tetap Terlaris secara Global
Film yang berkisah tentang sekumpulan pasukan Marinir AS yang berperang melawan invansi alien itu, secata total, pemasukannya hanya untuk Minggu ini, telah mendapatkan 16.2 juta AS, setelah diputar di 55 wilayah, dan dari China saja mendapatkan 7.4 juta dolar AS.
Selain di negara China, di negara Venezuela, Selandia Baru, dan Vietnam Battle: Los Angeles juga menjadi jawara. Dengan demikian, secara komulatif per tanggal 9 Maret sejak dirilis di berbagai belahan dunia, Battle berhasil mengumpulkan 79.5 juta dolar AS, dan untuk di China saja berhasil mengumpulkan 24 juta dolar AS.
Sedangkan pada posisi kedua adalah film yang dibintangi -lebih tepatnya sulih suaranya diisi suara- Johnny Depp berjudul Rango, dengan mendapatkan pemasukan sebesar 15.5 juta dolar AS, setelah diputar di 55 wilayah.
Meski di Prancis, film ini menjadi pemuncak, dengan mendapatkan 3.3 juta dolar AS, dengan komulatif pemasukan sebesar 94 juta dolar AS. Diikuti kemudian film Just Go With It, yang dibintangi Adam Sandler dan Jennifer Aniston, yang mendapatkan pemasukan 9.1 juta dolar, setelah diputar di 37 wilayah. Namun, dengan keunikan film ini justru menjadi jawara di Russia, dengan mendapatkan 4.7 juta dolar AS, dan secara komulatif, secara internasional mendapatkan 62.8 juta dolar AS.
Setelah itu, baru ikuti film Sucker Punch, dan The Adjustment Bureau yang berada pada posisi lima.
Peredaran Film Pascatsunami
Bagaimana dengan kabar peredaran film di Jepang, pascatragedi tsunami yang menimpa beberapa wilayah pesisir Utara negeri itu? Beberapa film ternyata masih mengalami masalah penundaan untuk tayang, karena menyesuaikan dengan kondisi yang masih diperbaiki di beberapa tempat di negeri itu. Sejumlah film internasional seperti karya James Cameron berjudul Sanctum, film dari China berjudul Aftershock, film besutan Clint Eastwood berjudul Hereafter, kemudian film yang dibintangi aktor senior Anthony Hopkins berjudul The Rite, serta Battle: Los Angeles masih menunggu waktu tayang yang belum ditentukan.
Sebagaimana laporan resmi dari pemerintah Jepang, sekitar 40 sampai 50 gedung bioskop di Utara Jepang, dan beberapa tempat di kota metropolitan Tokyo masih ditutup. Karena masih mengalami perbaikan berkenaan gempa yang mengguncang di sana beberapa waktu lalu. Padahal Jepang adalah market terbesar di luar AS, dan Kanada. Tiga besar film impor yang menjadi pemuncak di Jepang adalah film Tangled (2.8 juta dolar AS), The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (1.4 juta dolar AS), dan The Tourist (1.3 juta dolar AS). [R/CN]
Pogdi BK Raih Akreditasi B
Hal itu merujuk hasil akreditasi terbaru oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dilakukan sejak akhir tahun 2010. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) BAN-PT Nomor 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011, tertanggal 4 Februari 2011.
“Keputusan berlaku hingga lima tahun ke depan. Jadi, sejak tangal 4 Februari 2011 hingga 4 Februari 2015 Progdi BK mendapat peringkat B”, kata Kepala Prodi BK, Drs. H. Sucipto, M. Pd. Kons., Senin (29/03/2011) di Kudus.
Menurut Sucipto, peringkat tersebut menjadi modal Progdi BK untuk mewujudkan rencana mendirikan program profesi konselor atau program pendidikan guru profesi guru BK.
Selaku kepala Progdi, Sucipto mengatakan, lega atas hasil akreditasi tersebut. Progdi BK memiliki ambisi untuk meningkat program yang diusulkan oleh asesor sehingga dapat meraih predikat yang lebih tinggi.
“Untuk meningkatkan predikat, Kami akan melaksanakan tiga program yang paling mendesak,” katanya.
Ketiga program tersebut, papar Sucipto, adalah studi lanjut ke jenjang strata tiga (S3) bagi dosen, melengkapi fasilitas pengembangan laboratorium, serta pengembangan proses belajar mengajar (PBM) dengan melakukan update kurikulum terbaru.
Pada masa akreditasi BAN-PT sebelumnya, Progdi BK FKIP telah menyandang menyandang peringkat B. [R/UMK]
Senin, 28 Maret 2011
Indonesia-Rusia Perbaharui Perjanjian Angkutan Udara
Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pemerintah Rusia yang diwakili oleh Kementerian Transportasi Rusia telah memperbaharui perjanjian kerjasama angkutan udara (air service agreement) antara kedua negara.
"Perjanjian (baru) ini dilakukan untuk menggantikan dokumen pada 1990 dan merupakan langkah penting bagi perkembangan kerjasama bilateral," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti S Gumay kepada pers di sela Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin (28/3/3011.
Herry menjelaskan, isi dari pembaharuan perjanjian kerjasama angkutan udara tersebut yaitu maskapai penerbangan dari Indonesia dan Rusia bisa melakukan penerbangan komersil langsung secara reguler.
?Selama ini kan belum ada maskapai Indonesia yang terbang langsung ke Rusia, dengan adanya pembaharuan air service agreement ini (maskapai) kita bisa langsung terbang ke Rusia,? katanya.
Dikatakannya, kedua pihak juga sepakat menunjuk masing-masing empat bandara di Indonesia dan Rusia sebagai tujuan penerbangan komersil secara reguler antar kedua negara.
Adapun rute penerbangan ke Rusia dari Indonesia akan dilakukan dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta), Bandara Sam Ratulangi (Manado), Bandara Adisumarmo (Solo) dan Bandara Ngurah Rai (Denpasar). Sedangkan dari Rusia, akan berangkat dari Bandara Kota Moskow, St.Petersburg, Vladivostok, dan Novosibrisk.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemnhub Bambang S Ervan menambahkan, selama ini penerbangan RI-Indonesia dilayani oleh maskapai carter asal Rusia, Transaero yang melayani rute penerbangan Denpasar-Moskow lima kali seminggu.
"Dengan adanya air service agreement yang baru ini maskapai penerbangan RI maupun Rusia bisa terbang secara reguler,? katanya.
Data Kemenhub menyebutkan, angkutan penumpang udara antara Indonesia-Rusia saat ini dilayani dengan lebih dari delapan pesawat carter oleh Transaro. Sementara untuk angkutan barang setidaknya dalam satu minggu terdapat dua kali penerbangan kargo antara Indonesia dan Rusia.
Herry menambahkan, maskapai asal Rusia, Aeroflot juga telah melayangkan surat kepada Pemerintah Indonesia untuk mengajukan penerbangan reguler langsung dari Rusia ke Indonesia.
Sebelum Aeroflot bisa terbang ke Tanah Air, pihaknya meminta kepada maskapai asal Rusia tersebut untuk mengurus surat perizinan berupa air operator certificate (AOC) foreign carrier.
"Prinsipnya sudah oke, mereka tinggal mengajukan kapan akan mulai terbang dan rute penerbangan mana saja yang akan mereka pilih, itu kesepakatan dari segi `business to business`. Sedangkan dari pemerintah, hanya mengatur regulasi perizinan penerbangan,? kata Herry.
Namun, Herry mengakui hingga saat ini belum ada maskapai penerbangan nasional yang menyatakan minatnya untuk terbang langsung ke Rusia. "Belum ada (maskapai nasional) yang menyatakan minatnya, tapi kami yakin Garuda Indonesia sudah memenuhi semua persyaratan untuk langsung terbang ke Rusia," tambahnya.
Perjanjian bilateral ini diyakini dapat meningkatkan arus wisatawan dari dan menuju antara kedua negara, serta mampu mendorong peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi.
Berdasarkan data Kemeterian Budaya dan Pariwisata, jumlah wisatawan Rusia yang berkunjung ke Indonesia mencapai lebih dari 80.000 orang pada 2010. [R/Ant]
"Perjanjian (baru) ini dilakukan untuk menggantikan dokumen pada 1990 dan merupakan langkah penting bagi perkembangan kerjasama bilateral," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti S Gumay kepada pers di sela Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin (28/3/3011.
Herry menjelaskan, isi dari pembaharuan perjanjian kerjasama angkutan udara tersebut yaitu maskapai penerbangan dari Indonesia dan Rusia bisa melakukan penerbangan komersil langsung secara reguler.
?Selama ini kan belum ada maskapai Indonesia yang terbang langsung ke Rusia, dengan adanya pembaharuan air service agreement ini (maskapai) kita bisa langsung terbang ke Rusia,? katanya.
Dikatakannya, kedua pihak juga sepakat menunjuk masing-masing empat bandara di Indonesia dan Rusia sebagai tujuan penerbangan komersil secara reguler antar kedua negara.
Adapun rute penerbangan ke Rusia dari Indonesia akan dilakukan dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta), Bandara Sam Ratulangi (Manado), Bandara Adisumarmo (Solo) dan Bandara Ngurah Rai (Denpasar). Sedangkan dari Rusia, akan berangkat dari Bandara Kota Moskow, St.Petersburg, Vladivostok, dan Novosibrisk.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemnhub Bambang S Ervan menambahkan, selama ini penerbangan RI-Indonesia dilayani oleh maskapai carter asal Rusia, Transaero yang melayani rute penerbangan Denpasar-Moskow lima kali seminggu.
"Dengan adanya air service agreement yang baru ini maskapai penerbangan RI maupun Rusia bisa terbang secara reguler,? katanya.
Data Kemenhub menyebutkan, angkutan penumpang udara antara Indonesia-Rusia saat ini dilayani dengan lebih dari delapan pesawat carter oleh Transaro. Sementara untuk angkutan barang setidaknya dalam satu minggu terdapat dua kali penerbangan kargo antara Indonesia dan Rusia.
Herry menambahkan, maskapai asal Rusia, Aeroflot juga telah melayangkan surat kepada Pemerintah Indonesia untuk mengajukan penerbangan reguler langsung dari Rusia ke Indonesia.
Sebelum Aeroflot bisa terbang ke Tanah Air, pihaknya meminta kepada maskapai asal Rusia tersebut untuk mengurus surat perizinan berupa air operator certificate (AOC) foreign carrier.
"Prinsipnya sudah oke, mereka tinggal mengajukan kapan akan mulai terbang dan rute penerbangan mana saja yang akan mereka pilih, itu kesepakatan dari segi `business to business`. Sedangkan dari pemerintah, hanya mengatur regulasi perizinan penerbangan,? kata Herry.
Namun, Herry mengakui hingga saat ini belum ada maskapai penerbangan nasional yang menyatakan minatnya untuk terbang langsung ke Rusia. "Belum ada (maskapai nasional) yang menyatakan minatnya, tapi kami yakin Garuda Indonesia sudah memenuhi semua persyaratan untuk langsung terbang ke Rusia," tambahnya.
Perjanjian bilateral ini diyakini dapat meningkatkan arus wisatawan dari dan menuju antara kedua negara, serta mampu mendorong peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi.
Berdasarkan data Kemeterian Budaya dan Pariwisata, jumlah wisatawan Rusia yang berkunjung ke Indonesia mencapai lebih dari 80.000 orang pada 2010. [R/Ant]
HTC Luncurkan Dua Ponsel Android Terbaru
HTC Evo 3D dengan layar 4.3 inci qHD 960 x 540 ini dibekali sistem operasi Android 2.3 Gingerbread dan Dual Core Snapdragon 1.2 Ghz. Memori yang disediakan sebesar 1GB, dan internal memori 4GB. Sedangkan untuk mendukung waktu siaga yang panjang dipilihkan betrai Li-Ion 1730 mAh.
HTC Evo 3D teruji handal karena mengandalkan jaringan 3G/4G Mobile Hotspot, yang dilengkapi juga dengan kamera dual 5 megapiksel untuk merekam gambar dan video 3D dengan kamera depan 1.3 megapiksel. Selain itu, masih dilengkapi juga dengan
8 GB Memory Card pre-installed.
Sementara, HTC Evo View 4G adalah tabelt Android HTC yang lebih dikenal sebagai HTC Flyer. Sebelumnya, tablet ini pernah terendus berjalan dengan GingerBread.
HTC Evo View 4G berlayar 7 inci 1024 x 600 pixel ini didukung memori 1GB RAM dan 32 GB internal memori. Selain itu dilengkapi juga dengan MicroSD Support, WiFi, GPS, dual kamera yang terdiri dari kamera utama 5 Mpix dan kamera Depan 1,3 Mpix, serta baterai 4.000 mAh dan kemampuan 3G/4G Mobile Hotspot. [R/CN]
Lokasi Percetakan Soal UAN Disterilkan
Humas Pura Group, Hamidin, menyatakan kebijakan tersebut memang bukan kali ini saja dilakukan. Pasalnya, sejak empat tahun terakhir pihaknya yang dipercaya mencetak naskah soal UAN mau tidak mau harus menerapkan pengamanan yang lebih ketat dari
biasanya. "Kami menjaga rahasia negara," katanya, Selasa (29/3/2011).
Lebih lanjut dia menyatakan mereka yang berada di ruangan percetakan dipastikan telah memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya, mereka, yang merupakan bagian dari proses cetak yang dilakukan. Di luar itu, apalagi yang tidak punya identitas jangan harap dapat masuk ke ruangan, karena pasti akan dihentikan petugas.
Apalagi, jalan menuju ruangan percetakan juga sudah ditutup petugas keamanan. Tentunya, sulit bagi pihak yang tidak berkepentingan untuk dapat memasuki ruangan tersebut. "Benar-benar kami jaga karena kami tidak ingin ada orang yang tidak berkepentingan dapat masuk ke wilayah tersebut," ungkapnya.
Hingga Pengiriman
Kegiatan seperti itu akan tetap dilakukan hingga seluruh naskah UAN selesai dicetak. Penyelesaian pembuatan naskah diharapkan dapat dituntaskan sebelum jadwal pengepakan yakni untuk tingkat SD sederajat (6/5), SMP (22/4), dan SMA (15/4).
Sesuai kontrak, pabrikan kertas tersebut mencetak soal SD sebanyak 15,8 juta lembar, SMP (20,5 juta lembar), SMA (8,7 juta lembar) dan SMK (4,8 juta lembar). Selanjutnya, soal akan didistribusikan ke kabupaten/kota sesuai rencana pengiriman yakni SD (7/5), SMP (23/4) dan SMA (16/4).
"Sebelum jadwal pengepakan biasanya sudah selesai, jadi ketika jadwal pengiriman dimulai segala sesuatunya sudah siap," jelasnya.
Mengenai keterlibatan personel Polres, pihaknya memang melibatkan sejak pengiriman master soalnya. Setelah itu, aparat juga terlibat langsung dalam pengamanan di luar ruang percetakan. Tak hanya itu, petugas juga mengambil peran yang cukup penting pada pengamanan pemusnahan master soal serta pengirimannya.
"Kalau jumlah personel pengamanan internal kami sebanyak 75 orang dan masih didukung anggota dari Polres Kudus," ungkapnya. [R/CN]
Strategi Kebudayaan dan Kepemimpinan Bangsa
Pusat Penelitian Geografi Terapan Universitas Indonesia (PPGT UI) bekerjasama dengan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) mengadakan forum diskusi panel dengan topik Strategi Kebudayaan untuk Kepemimpinan Masa Depan Bangsa Indonesia. Acara yang dihelat di Pusat Studi Jepang UI pada Kamis (24/03) yang dihadiri 300 an undangan yaitu mahasiswa UI dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat umum dan kalangan LSM yang tertarik dengan kebudayaan.
Acara ini menghadirkan tokoh-tokoh kompeten sebagai narasumber seperti Prof. Dr. Muladi SH (mantan Gubernur LEMHANAS); Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti (Mantan Menko Perekonomian), Prof. Dr. Paulus Wirutomo (Sosiolog UI) dan Mohammad Sobari, M.A (Budayawan). H Pontjo Sutowo (Ketua dewan Pembina YSNB) dalam sambutannya menjelaskan, karena pengaruh budaya yang begitu besar, maka budayalah yang harus digunakan pemimpin untuk menyelesaikan masalah. Indonesia selama ini, lanjut Pontjo, dalam menghadapi suatu masalah kurang menggunakan kekuatan budayanya. Budaya itu sangat luar biasa dan bukan sebatas dengan kesenian. "Kita terpukau dengan supremasi hukum karena supremasi hukum itu semestinya terjemahan daripada nilai budaya yang kita sepakati bersama," ungkap Pontjo. Sebagai contoh, lanjutnya, betapapun semiskin-miskinnya kita, sebagai seorang anak tetap akan mengurus orang tua. Sementara di Amerika Serikat, anak menitipkan orang tuanya di panti jompo dan lebih memilih untuk memelihara anjing. "Inilah luar biasanya budaya kita, dan semestinya bisa digunakan untuk menjawab persoalan bangsa. Karena nilai-nilai budaya yang kuat adalah panglima dari pembangunan, sementara ekonomi dan politik itu sub di dalamnya," ucapnya.
Sementara, Imam Sunario, ketua Umum YSNB, menyatakanaspek budaya adalah masalah besar yang kurang diperhatikan elit bangsa Indonesia saat ini. Dengan menggali budaya masyarakat di nusantara yang unggul ini diharapkan dapat ditumbuhkembangkan budaya bangsa Indonesia yang berkarakter. "Bagaimana sikap sebuah bangsa menghadapi masalah dan bagaimana mereka memilih cara penyelesaiannya, yaitu penyelesaian yang sesuai dengan karakter bangsanya sendiri," kata Iman. Dalam presentasinya yang berjudul “Urgensi Keberadaan Indeks Kepemimpinan Indonesia (IKNI)”, Muladi mengungkapkan berbagai hakekat IKNI, “IKNI merupakan suatu metode untuk menemukan informasi secara cepat, mudah dan kategoris tentang standardisasi kualitas kepemimpinan yang bersifat objektif dan relevan dalam konteks universal dan atau keindonesiaan yang diharapkan mampu memecahkan pelbagai permasalahan yang dihadapi.”
Panelis kedua, Panulus Wirutomo memaparkan kesiapan masyarakat bangsa menyongsong masa depan. Mengapa banyak bangsa ‘dunia ketiga’ berubah menjadi bangsa ‘dunia pertama’ (korea, Singapore, Taiwan, dsb) sementara lainnya tetap tertinggal? Menurutnya, di saat teori kolonialisme, rasisme dan geografis tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan , teori kebudayaan yang dulu pernah pudar kini muncul kembali ke permukaan dan menjawabnya melalui pembangunan berbasis nilai. “pembangunan berbasis nilai adalah suatu pembangunan seluruh aspek kehidupan bangsa (ekonomi, politik fisik, sosial, dan budaya) yang dilandasi oleh nilai tertentu,” ungkap Paulus. “Keberhasilan pembangunan ini bukan hanya dilihat dari pencapaian kuantitatif setiap bidang atau sektor pembangunan, tetapi terutama tertanamnya nilai-nilai strategis yang telah ditargetkan”, lanjutnya. Senada dengan Paulus, Dorodjatun memberikan presentasi membangun masa depan Bangsa Indonesia dengan cita-cita kemerdekaan. Menurutnya, seorang pemimpin merupakan hasil dari kebudayaan yang ia jalani sejak kecil terutama dari sistem pendidikannya. Ada tiga tipe pemimpin ideal menurut Max Weber, yaitu pemimpin tradisional yang mengandalkan adat istiadat untuk dapat meyakinkan masyarakat melalui tokoh panutan, pemimpin karismatik yang mampu menggerakkan masyarakat dari berbagai budaya dan bersifat insidental, dan tipe pemimpin legal yang mengandalkan kehadiran seperangkat lembaga hukum untuk menopang kepemimpinannya. Namun bagaimanapun tipe pemimpin, lanjutnya, tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa keluar dari dilematis kebudayaan. Di satu sisi ia harus hidup dengan kebudayaan yang telah melahirkannya namun disisi lain ia harus mampu keluar dari kebudayaan itu untuk memimpin perjalanan jauh ke depan.
Strategi kebudayaan sebagai persyaratan tercapainya cita-cita kemerdekaan dipaparkan mendalam oleh Sobari. “kita harus mengasumsikan kekayaan dunia ini berupa barang statis dan jumlahnya tak bertambah.” Maka, bila negara maju mengurasnya dengan kecepatan kerdipan mata dan sekejap itu pula mereka menjadi kaya raya. Namun disisi lain, kekuatan mereka telah menimbulkan penderitaan bagi pihak lain yaitu negara-negara yang belum berkembang. “Untuk itu kita memerlukan kekayaan lebih besar untuk menyusun cara-cara menghadapi tantangan hidup yang berubah dengan cepat. Kita membutuhkan kemampuan tak terbatas buat menghadapi tantangan yang juga tak terbatas. Kemampuan itu kita sebut sebagai strategi kebudayaan.” Ujar Sobari Melalui diskusi ini, diharapkan dapat menghasilkan dasar pemikiran bagi terbentuknya Strategi Kebudayaan Nasional untuk membangun masa depan Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan serta dapat membangun cara, pola pikir, keyakinan, norma-norma yang dianut bersama, sehingga proses pembangunan selanjutnya dapat terarah dan terukur dan mendapat gambaran yang jelas bagaimana budaya kita dapat mendorong pencapaiaan tujuan dalam membangun masa depan. [R/SPY/UI]
Acara ini menghadirkan tokoh-tokoh kompeten sebagai narasumber seperti Prof. Dr. Muladi SH (mantan Gubernur LEMHANAS); Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti (Mantan Menko Perekonomian), Prof. Dr. Paulus Wirutomo (Sosiolog UI) dan Mohammad Sobari, M.A (Budayawan). H Pontjo Sutowo (Ketua dewan Pembina YSNB) dalam sambutannya menjelaskan, karena pengaruh budaya yang begitu besar, maka budayalah yang harus digunakan pemimpin untuk menyelesaikan masalah. Indonesia selama ini, lanjut Pontjo, dalam menghadapi suatu masalah kurang menggunakan kekuatan budayanya. Budaya itu sangat luar biasa dan bukan sebatas dengan kesenian. "Kita terpukau dengan supremasi hukum karena supremasi hukum itu semestinya terjemahan daripada nilai budaya yang kita sepakati bersama," ungkap Pontjo. Sebagai contoh, lanjutnya, betapapun semiskin-miskinnya kita, sebagai seorang anak tetap akan mengurus orang tua. Sementara di Amerika Serikat, anak menitipkan orang tuanya di panti jompo dan lebih memilih untuk memelihara anjing. "Inilah luar biasanya budaya kita, dan semestinya bisa digunakan untuk menjawab persoalan bangsa. Karena nilai-nilai budaya yang kuat adalah panglima dari pembangunan, sementara ekonomi dan politik itu sub di dalamnya," ucapnya.
Sementara, Imam Sunario, ketua Umum YSNB, menyatakanaspek budaya adalah masalah besar yang kurang diperhatikan elit bangsa Indonesia saat ini. Dengan menggali budaya masyarakat di nusantara yang unggul ini diharapkan dapat ditumbuhkembangkan budaya bangsa Indonesia yang berkarakter. "Bagaimana sikap sebuah bangsa menghadapi masalah dan bagaimana mereka memilih cara penyelesaiannya, yaitu penyelesaian yang sesuai dengan karakter bangsanya sendiri," kata Iman. Dalam presentasinya yang berjudul “Urgensi Keberadaan Indeks Kepemimpinan Indonesia (IKNI)”, Muladi mengungkapkan berbagai hakekat IKNI, “IKNI merupakan suatu metode untuk menemukan informasi secara cepat, mudah dan kategoris tentang standardisasi kualitas kepemimpinan yang bersifat objektif dan relevan dalam konteks universal dan atau keindonesiaan yang diharapkan mampu memecahkan pelbagai permasalahan yang dihadapi.”
Panelis kedua, Panulus Wirutomo memaparkan kesiapan masyarakat bangsa menyongsong masa depan. Mengapa banyak bangsa ‘dunia ketiga’ berubah menjadi bangsa ‘dunia pertama’ (korea, Singapore, Taiwan, dsb) sementara lainnya tetap tertinggal? Menurutnya, di saat teori kolonialisme, rasisme dan geografis tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan , teori kebudayaan yang dulu pernah pudar kini muncul kembali ke permukaan dan menjawabnya melalui pembangunan berbasis nilai. “pembangunan berbasis nilai adalah suatu pembangunan seluruh aspek kehidupan bangsa (ekonomi, politik fisik, sosial, dan budaya) yang dilandasi oleh nilai tertentu,” ungkap Paulus. “Keberhasilan pembangunan ini bukan hanya dilihat dari pencapaian kuantitatif setiap bidang atau sektor pembangunan, tetapi terutama tertanamnya nilai-nilai strategis yang telah ditargetkan”, lanjutnya. Senada dengan Paulus, Dorodjatun memberikan presentasi membangun masa depan Bangsa Indonesia dengan cita-cita kemerdekaan. Menurutnya, seorang pemimpin merupakan hasil dari kebudayaan yang ia jalani sejak kecil terutama dari sistem pendidikannya. Ada tiga tipe pemimpin ideal menurut Max Weber, yaitu pemimpin tradisional yang mengandalkan adat istiadat untuk dapat meyakinkan masyarakat melalui tokoh panutan, pemimpin karismatik yang mampu menggerakkan masyarakat dari berbagai budaya dan bersifat insidental, dan tipe pemimpin legal yang mengandalkan kehadiran seperangkat lembaga hukum untuk menopang kepemimpinannya. Namun bagaimanapun tipe pemimpin, lanjutnya, tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa keluar dari dilematis kebudayaan. Di satu sisi ia harus hidup dengan kebudayaan yang telah melahirkannya namun disisi lain ia harus mampu keluar dari kebudayaan itu untuk memimpin perjalanan jauh ke depan.
Strategi kebudayaan sebagai persyaratan tercapainya cita-cita kemerdekaan dipaparkan mendalam oleh Sobari. “kita harus mengasumsikan kekayaan dunia ini berupa barang statis dan jumlahnya tak bertambah.” Maka, bila negara maju mengurasnya dengan kecepatan kerdipan mata dan sekejap itu pula mereka menjadi kaya raya. Namun disisi lain, kekuatan mereka telah menimbulkan penderitaan bagi pihak lain yaitu negara-negara yang belum berkembang. “Untuk itu kita memerlukan kekayaan lebih besar untuk menyusun cara-cara menghadapi tantangan hidup yang berubah dengan cepat. Kita membutuhkan kemampuan tak terbatas buat menghadapi tantangan yang juga tak terbatas. Kemampuan itu kita sebut sebagai strategi kebudayaan.” Ujar Sobari Melalui diskusi ini, diharapkan dapat menghasilkan dasar pemikiran bagi terbentuknya Strategi Kebudayaan Nasional untuk membangun masa depan Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan serta dapat membangun cara, pola pikir, keyakinan, norma-norma yang dianut bersama, sehingga proses pembangunan selanjutnya dapat terarah dan terukur dan mendapat gambaran yang jelas bagaimana budaya kita dapat mendorong pencapaiaan tujuan dalam membangun masa depan. [R/SPY/UI]
Warga Sekitar Semeru Diminta Waspada
Surabaya - Warga di sekitar Gunung Semeru di Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaannya seiring dengan adanya pertumbuhan kubah lava di kawah Jonggring Seloko.
"Masyarakat di sekitar Semeru dan para pendaki kami minta untuk meningkatkan kewaspadaannya," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Dewi J Putriatni, di Surabaya, Senin.
Menurut dia, pertumbuhan kubah lava itu sangat berpotensi memunculkan semburan material pijar, bila terjadi letusan yang agak besar.
Hingga saat ini Gunung Semeru berstatus Waspada (level II). Aktivitas kegempaan selama Februari 2011 tercatat telah terjadi 2.300 kali gempa embusan, 45 kali guguran lava, enam kali gempa vulkanik, dan satu kali gempa vulkanik dangkal.
Lima kali gempa tektonik lokal, 45 kali gempa tektonik jauh, dan 244 kali gempa tremor harmonik.
Sementara itu, hasil dari pengamatan visual, telah terjadi letusan asap sebanyak 19 kali dengan warna asap putih tipis, tekanan gas lemah hingga kuat, dan tinggi asap mencapai 100-500 meter yang mengarah ke barat dan utara.
Suara letusan tidak terdengar di pos pengamatan, demikian halnya bara api juga tidak terlihat pada malam hari.
Semburan dan guguran lava pijar tidak teramati, selain itu awan panas guguran dan tektonik juga tidak terjadi.
Beberapa gunung api di Jatim, seperti Lamongan, Arjuno, Welirang, Kelud, Ijen, dan Raung sampai saat ini masih berstatus Aktif Normal (level I), kecuali Gunung Bromo yang masih Siaga (level III).
Di Gunung Kelud tercatat tujuh kali gempa vulkanik dangkal, dua kali gempa vulkanik dalam, 130 kali gempa tektonik jauh, dan empat kali gempa tektonik lokal.
Gunung Lamongan terjadi gempa tektonik jauh sebanyak 15 kali dan vulkanik tipe A sebanyak 12 kali.
Secara visual tidak ada aktivitas yang mencolok di Gunung Lamongan, asap kawah putih tipis dengan tekanan lemah dan tinggi asap mencapai 10-20 meter dari puncak kawah.
Gunung Arjuno tercatat 16 kali terjadi gempa tektonik jauh, empat kali gempa tektonik lolal, sekali gempa vulkanik tipe B, dan 14 kali gempa embusan.
Untuk Gunung Ijen dan Gunung Raung, Dinas ESDM Jatim belum mendapatkan laporan data aktivitasnya dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). [R/Ant]
Pertahankan, Hukuman Mati Bagi Koruptor
Yogyakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan, ancaman hukuman mati bagi koruptor harus dipertahankan sebagai bentuk kesungguhan upaya memberantas praktik tercela tersebut.
"Hukuman mati bagi koruptor harus dipertahankan," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj usai rapat pleno PBNU di Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Senin.
Dalam revisi Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pasal yang mengatur mengenai ancaman hukuman mati bagi koruptor telah dihilangkan.
Ketua PBNU mengatakan, untuk memberantas praktik korupsi yang sudah mengakar di Indonesia, dibutuhkan kemauan yang kuat dan upaya yang sungguh-sungguh.
Sebagai bukti keseriusan dalam mendorong pemberantasan korupsi, kata Said Aqil, PBNU dalam Musyawarah Nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta 2002 juga memutuskan perlunya hukuman mati bagi koruptor.
Bahkan, keputusan Munas juga melarang para kiai turut menshalati jenazah orang yang terbukti melakukan korupsi.
"Jenazah koruptor tetap dishalati kalau muslim, tapi para kiai diimbau tidak ikut menshalati," katanya.
Rapat pleno PBNU dalam salah satu keputusannya menyebutkan, sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar, seharusnya NU memiliki peran yang besar dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya politik uang.
"Peran ini harus dimulai dari jam`iyah NU dan warga nahdliyyin," kata Wakil Sekjen PBNU Mun`I`m DZ saat membacakan rekomendasi dari komisi khusus pleno PBNU.
Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) menyayangkan dihilangkannya hukuman mati dalam revisi Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Ancaman hukuman mati yang diberlakukan pada terdakwa kasus korupsi diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU tersebut."Penghilangan terhadap ancaman pasal ini merupakan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi," kata peneliti ICW Donal Fariz di Jakarta, Minggu (27/3). [R/Ant]
FIFA Bertekad Perangi Korupsi, PSSI Bagaimana?
Jakarta - FIFA, melalui Presidennya, Sepp Blatter, terang-terangan menyebut bahwa mereka dengan tegas akan memerangi korupsi di sepakbola. Lalu, bagaimana nasib PSSI dengan adanya pernyataan itu?
Sikap Blatter tersebut memang tidak jauh-jauh lantaran pemilihan Presiden FIFA yang baru sudah kian dekat. Imbasnya, segala kampanye positif untuk membuat pamornya naik di atas rivalnya, Mohamed Bin Hammam, pun dilakukan.
Janji untuk memberantas korupsi dan segala bentuk kecurangan dalam sepakbola pun diapungkan. Padahal FIFA sendiri bukannya suci dari dugaan praktik korupsi dan suap itu sendiri.
Tahun lalu, mereka diguncang skandal korupsi setelah dua anggota Komite Eksekutif mereka berniat menjual suara mereka untuk voting Piala Dunia 2018 dan Piala Dunia 2022. Blatter sendiri menolak investigasi dari pihak luar mengenai kasus ini.
"Saya akan mempersembahkan sesuatu yang spesial di sana (di Kongres FIFA pada bulan Juni), tapi saya tak akan mengungkapkan isinya," ujar Blatter seperti dilansir Reuters.
"Ini adalah untuk melawan korupsi dan segala kecurangan, serta diskriminasi," tegasnya.
Lalu, bagaimana dengan PSSI yang selama ini cukup sering dikait-kaitkan dengan dugaan korupsi?
Bukan rahasia apabila Ketua Umum PSSI Nurdin Halid sudah dua kali tersandung kasus hukum terkait permasalahan korupsi tersebut. Nurdin pun sempat dijebloskan ke penjara dan memimpin federasi dari balik jeruji.
Masalah kian rumit lantaran dia tetap ngotot untuk mempertahankan jabatannya, kendati banyak yang memperdebatkan bahwa menurut statuta FIFA, seorang yang pernah tersandung kasus hukum tidak bisa memimpin federasi.
Di sisi lain, ICW (Indonesia Corruption Watch) sudah berkali-kali mendesak KPK untuk mengusut dugaan korupsi di dalam tubuh PSSI. Februari silam mereka mengklaim bakal melaporkan dugaan Nurdin menerima cek pelawat dalam Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Selain itu, Nurdin juga diduga menerima uang tunai Rp 500 juta.
Dalam sidang kasus korupsi APBD Samarinda dengan terdakwa mantan manajer Persisam Aidil Fitri di PN Samarinda, diduga bahwa Nurdin menerima uang Rp 100 juta, sedangkan pengurus PSSI lainnya, Andi Darussalam Tabusala, diduga menerima Rp 80 juta. [R/dtc]
TKW Indonesia Dihukum Mati
Riyadh - Tawir, seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia berusia 27 tahun yang bekerja di Arab Saudi dijatuhi hukuman mati. Dia didakwa memukul korban hingga tewas.
Tawir merupakan seorang ibu dari seorang anak perempuan berusia empat tahun. Hingga saat ini tidak jelas asal nama daerah dia berasal.
Hal ini mengingatkan kita akan kasus Darsem, seorang TKW asal Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi yang kini sedang diupayakan penyelamatannya. Belum lagi tuntas, muncul kasus serupa.
Naseer Dandani, penasihat hukum dari Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh mengatakan, Tawir berharap kemurahan hati dari Raja Abdullah yang akan menyelamatkannya.
Keluarga korban bersedia menerima SR 2 juta atau sekitar Rp 4.6 miliar sebagai denda diyat atau uang darah yang harus dibayarkan dalam waktu enam bulan. Jika tidak membayarkan jumlah tersebut Tawir akan dieksekusi.[R/KCM]
Tawir merupakan seorang ibu dari seorang anak perempuan berusia empat tahun. Hingga saat ini tidak jelas asal nama daerah dia berasal.
Hal ini mengingatkan kita akan kasus Darsem, seorang TKW asal Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi yang kini sedang diupayakan penyelamatannya. Belum lagi tuntas, muncul kasus serupa.
Naseer Dandani, penasihat hukum dari Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh mengatakan, Tawir berharap kemurahan hati dari Raja Abdullah yang akan menyelamatkannya.
Keluarga korban bersedia menerima SR 2 juta atau sekitar Rp 4.6 miliar sebagai denda diyat atau uang darah yang harus dibayarkan dalam waktu enam bulan. Jika tidak membayarkan jumlah tersebut Tawir akan dieksekusi.[R/KCM]
Jumat, 25 Maret 2011
TNI Tak Akan Kirim Pasukan Perdamaian ke Libya
Jakarta - TNI tidak akan mengirim kontingen Garuda yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB ke Libya. Menurut Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, pelaksaan misi di Libya saat ini adalah pembuat perdamaian (peace making) bukan penjaga perdamaian (peace keeping).
"Tidak, Libya itu kan bukan peacekeeping tapi peacemaking, kita tidak terlibat di
situ. Kita mengaplikasikan chapter 6 yaitu peacekeeping," ujar Laksamana Agus Suhartono.
Agus menyampaikan itu usai menutup Jakarta International Defense Dialogue 2011 di
JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (25/3/2011).
Jika PBB mengirim pasukan perdamaian ke Libya, Indonesia pun belum pasti akan mengirim pasukan. Menurutnya, saat Indonesia masih fokus mengirimkan pasukan perdamain ke Libanon, Kongo dan Sudan. Saat ini ada 1.816 personel TNI yang bergabung dengan PBB.
"Karena kita masih banyak juga yang ditangani untuk peacekeeping," jelasnya.
Agus menjelaskan, kemungkinan TNI malah akan mengirimkan pasukan zeni tambahan ke Haiti. Pasukan yang dikirim sebanyak 1 kompi untuk membantu pemulihan pasca gempa.
Dalam waktu dekat akan kirimkan tambahan ke Haiti. Itu kompi zeni, karena Haiti itu
masalahnya adalah bencana, kita akan kirim," terang Agus. [R/dtc]
"Tidak, Libya itu kan bukan peacekeeping tapi peacemaking, kita tidak terlibat di
situ. Kita mengaplikasikan chapter 6 yaitu peacekeeping," ujar Laksamana Agus Suhartono.
Agus menyampaikan itu usai menutup Jakarta International Defense Dialogue 2011 di
JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (25/3/2011).
Jika PBB mengirim pasukan perdamaian ke Libya, Indonesia pun belum pasti akan mengirim pasukan. Menurutnya, saat Indonesia masih fokus mengirimkan pasukan perdamain ke Libanon, Kongo dan Sudan. Saat ini ada 1.816 personel TNI yang bergabung dengan PBB.
"Karena kita masih banyak juga yang ditangani untuk peacekeeping," jelasnya.
Agus menjelaskan, kemungkinan TNI malah akan mengirimkan pasukan zeni tambahan ke Haiti. Pasukan yang dikirim sebanyak 1 kompi untuk membantu pemulihan pasca gempa.
Dalam waktu dekat akan kirimkan tambahan ke Haiti. Itu kompi zeni, karena Haiti itu
masalahnya adalah bencana, kita akan kirim," terang Agus. [R/dtc]
Ongkos Sekutu di Libya: 1 Tomahawk Rp 8,7 M, Pesawat F-15E Jatuh Rp 261 M
Washington - Operasi militer Sekutu terhadap Libya memakan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat (AS) kewalahan dengan biaya operasi yang begitu besar dan tengah meminta bantuan bagi Pentagon yang 'kekurangan dana' akibat operasi militer atas Libya ini.
Salah seorang anggota Senat dari Partai Demokrat, Carl Levin yang juga merupakan Ketua Komisi Senat Angkatan Bersenjata, menyatakan pihaknya telah mendesak Departemen Pertahanan agar segera melaporkan perkiraan akurat mengenai biaya operasi militer tersebut. Hal ini menyusul munculnya perkiraan kasar biaya operasi yang cukup tinggi, yakni mencapai US$ 1 miliar.
Seperti dilansir washingtonpost.com, Rabu (23/3/2011), operasi militer Libya ini merupakan operasi yang menggunakan biaya tak terduga dan anggarannya berada di luar anggaran rutin Pentagon. Sehingga diperlukan adanya alokasi tambahan secara khusus. Tidak seperti biaya operasi AS di Irak dan Afghanistan yang dianggarkan secara khusus dan terpisah dari anggaran rutin Departemen Pertahanan.
Biaya operasi di Libya ini sebenarnya sudah ditekan seminimal mungkin. Namun, pengeluaran untuk senjata, bahan bakar dan kendaraan atau persenjataan yang hilang turut menyumbang banyak dalam membengkaknya biaya operasi militer ini.
Perlu diketahui, sebanyak 162 peluru kendali (rudal) Tomahawk yang diluncurkan pada 4 hari pertama operasi militer Odyssey Dawn di Libya saja memakan biaya sekitar lebih dari US$ 1 juta (Rp 8,7 miliar) per rudal. Jumlah ini terus bertambah karena rudal tersebut harus diganti dengan yang baru lagi.
Kemudian, pesawat tempur F-15E yang terjatuh di Libya pada Selasa (22/3) lalu, ternyata memakan biaya sekitar US$ 30 juta (Rp 261 miliar). Biaya ini akan bertambah karena harus mengganti pesawat tersebut dengan yang masih baru.
Jumlah tersebut masih ditambah lagi oleh biaya bahan bakar bagi pesawat tempur yang berjumlah kurang lebih 150 buah. Belum lagi bahan bakar bagi kapal pengangkut bahan bakar yang membawa bahan bakar bagi pesawat-pesawat tersebut.
Para ahli dari Pusat Penilaian Strategis dan Anggaran AS merilis hasil studi yang memperkirakan, bahwa penetapan pembatasan zona larangan terbang di Libya memakan biaya sekitar US$ 30 - 100 juta setiap minggunya. Biaya tersebut merupakan biaya bagi patroli pesawat-pesawat di zona larang terbang Libya.
Jika AS kewalahan, lain halnya dengan Inggris. Konon, biaya operasi militer Inggris di Libya yang diberi nama 'ELLAMY' mencapai 3 juta Euro per harinya, atau setara dengan Rp 36,9 miliar per hari. Jumlah tersebut diungkapkan oleh seorang ahli pertahanan Inggris kepada independent.co.uk, Selasa (22/3).
Jumlah tersebut termasuk biaya 120 rudal jelajah yang diluncurkan tentara Inggris di Libya pada Sabtu (19/3) lalu, di mana setiap rudalnya berharga lebih dari 500 ribu Euro atau setara dengan Rp 6,1 miliar.
Ditambah lagi dengan biaya tambahan dari patroli udara di zona larangan terbang dan menekan pasukan Khadafi di daratan. Untuk setiap jamnya, patroli udara tentara Inggris di Libya menggunakan pesawat Tornado GR4 dan Typhoon memakan biaya 35 ribu dan 70 ribu Euro masing-masing (sekitar Rp 400 juta - 800 juta).
Jumlah-jumlah tersebut tidak termasuk biaya yang harus dikeluarkan jika ada kerusakan atau kerugian akibat pesawat jatuh selama operasi berlangsung.
Ongkos yang mahal ini jugalah yang mendorong AS untuk segera menyerahkan komando penyerangan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang terdiri dari 28 negara. Dengan dikendalikan NATO, maka makin banyak negara yang 'urunan' dalam operasi militer di Libya. Apalagi AS masih harus mengongkosi operasi tentaranya di
Irak dan Afghanistan.[R/dtc]
Salah seorang anggota Senat dari Partai Demokrat, Carl Levin yang juga merupakan Ketua Komisi Senat Angkatan Bersenjata, menyatakan pihaknya telah mendesak Departemen Pertahanan agar segera melaporkan perkiraan akurat mengenai biaya operasi militer tersebut. Hal ini menyusul munculnya perkiraan kasar biaya operasi yang cukup tinggi, yakni mencapai US$ 1 miliar.
Seperti dilansir washingtonpost.com, Rabu (23/3/2011), operasi militer Libya ini merupakan operasi yang menggunakan biaya tak terduga dan anggarannya berada di luar anggaran rutin Pentagon. Sehingga diperlukan adanya alokasi tambahan secara khusus. Tidak seperti biaya operasi AS di Irak dan Afghanistan yang dianggarkan secara khusus dan terpisah dari anggaran rutin Departemen Pertahanan.
Biaya operasi di Libya ini sebenarnya sudah ditekan seminimal mungkin. Namun, pengeluaran untuk senjata, bahan bakar dan kendaraan atau persenjataan yang hilang turut menyumbang banyak dalam membengkaknya biaya operasi militer ini.
Perlu diketahui, sebanyak 162 peluru kendali (rudal) Tomahawk yang diluncurkan pada 4 hari pertama operasi militer Odyssey Dawn di Libya saja memakan biaya sekitar lebih dari US$ 1 juta (Rp 8,7 miliar) per rudal. Jumlah ini terus bertambah karena rudal tersebut harus diganti dengan yang baru lagi.
Kemudian, pesawat tempur F-15E yang terjatuh di Libya pada Selasa (22/3) lalu, ternyata memakan biaya sekitar US$ 30 juta (Rp 261 miliar). Biaya ini akan bertambah karena harus mengganti pesawat tersebut dengan yang masih baru.
Jumlah tersebut masih ditambah lagi oleh biaya bahan bakar bagi pesawat tempur yang berjumlah kurang lebih 150 buah. Belum lagi bahan bakar bagi kapal pengangkut bahan bakar yang membawa bahan bakar bagi pesawat-pesawat tersebut.
Para ahli dari Pusat Penilaian Strategis dan Anggaran AS merilis hasil studi yang memperkirakan, bahwa penetapan pembatasan zona larangan terbang di Libya memakan biaya sekitar US$ 30 - 100 juta setiap minggunya. Biaya tersebut merupakan biaya bagi patroli pesawat-pesawat di zona larang terbang Libya.
Jika AS kewalahan, lain halnya dengan Inggris. Konon, biaya operasi militer Inggris di Libya yang diberi nama 'ELLAMY' mencapai 3 juta Euro per harinya, atau setara dengan Rp 36,9 miliar per hari. Jumlah tersebut diungkapkan oleh seorang ahli pertahanan Inggris kepada independent.co.uk, Selasa (22/3).
Jumlah tersebut termasuk biaya 120 rudal jelajah yang diluncurkan tentara Inggris di Libya pada Sabtu (19/3) lalu, di mana setiap rudalnya berharga lebih dari 500 ribu Euro atau setara dengan Rp 6,1 miliar.
Ditambah lagi dengan biaya tambahan dari patroli udara di zona larangan terbang dan menekan pasukan Khadafi di daratan. Untuk setiap jamnya, patroli udara tentara Inggris di Libya menggunakan pesawat Tornado GR4 dan Typhoon memakan biaya 35 ribu dan 70 ribu Euro masing-masing (sekitar Rp 400 juta - 800 juta).
Jumlah-jumlah tersebut tidak termasuk biaya yang harus dikeluarkan jika ada kerusakan atau kerugian akibat pesawat jatuh selama operasi berlangsung.
Ongkos yang mahal ini jugalah yang mendorong AS untuk segera menyerahkan komando penyerangan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang terdiri dari 28 negara. Dengan dikendalikan NATO, maka makin banyak negara yang 'urunan' dalam operasi militer di Libya. Apalagi AS masih harus mengongkosi operasi tentaranya di
Irak dan Afghanistan.[R/dtc]
Sampah Jadi Ancaman Serius
Yogyakarta - Pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu pesat serta perubahan perilaku hidup sehat yang terjadi di Kabupaten Bantul, merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya volume sampah yang terjadi di daerah itu.
Meningkatnya volume sampah yang mengancam Kabupaten Bantul tersebut, menurut Ketua Komisi C DPRD Bantul, Drs Agus Subagyo. Saat ini, tercatat produksi sampah mencapai 10 ton per hari, dari periode sebelum yang sekitar 5 ton.
Ledakan sampah ini, menurut Agus Subagyo, tidak dapat dihindari, karena pertumbuhan jumlah masyarakat serta perubahan perilaku hidup sehat yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. "Sejak beberapa bulan terakhir ini, ledakan sampah memang cukup tinggi," kata Agus di Gedung KPRI Bantul pada acara pendapat Raperda Pengelolaan Sampah, Jumat (25/3/2011).
Lebih lanjut Aus mengatakan, untuk membatasi ledakan sampah saat ini tengah dirancang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Sampah yang menginduk pada Undang-undang No 18 tahun 2008. Diharapkan, jika raperda ini menjadi peraturan daerah (Perda), dapat mengikat dan memaksa masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri. Pengelolaan yang dilakukan di sumber sampah adalah kunci pengurangan produksi sampah.
Selain itu, juga musti dilakukan pemanfaatan ulang, dan daur ulang sampah. "Jika mekanisme ini berlangsung baik, sampah dapat menjadi sumber daya energi yang berguna," kata politisi dari Partai Golkar ini. Dengan pengelolaan yang terpadu, maka Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Piyungan, akan menjadi tempat pemprosesan sampah menjadi sumber energi.
Agus menuturkan, pada tahun 2012, TPA Piyungan akan ditutup karena volume yang sudah memenuhi kapasitas. Dia menegaskan bahwa wacana perluasan TPA akan membawa implikasi baru terhadap masyarakat, terutama dalam hubungan sosial.
Meningkatnya volume sampah yang mengancam Kabupaten Bantul tersebut, menurut Ketua Komisi C DPRD Bantul, Drs Agus Subagyo. Saat ini, tercatat produksi sampah mencapai 10 ton per hari, dari periode sebelum yang sekitar 5 ton.
Ledakan sampah ini, menurut Agus Subagyo, tidak dapat dihindari, karena pertumbuhan jumlah masyarakat serta perubahan perilaku hidup sehat yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. "Sejak beberapa bulan terakhir ini, ledakan sampah memang cukup tinggi," kata Agus di Gedung KPRI Bantul pada acara pendapat Raperda Pengelolaan Sampah, Jumat (25/3/2011).
Lebih lanjut Aus mengatakan, untuk membatasi ledakan sampah saat ini tengah dirancang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Sampah yang menginduk pada Undang-undang No 18 tahun 2008. Diharapkan, jika raperda ini menjadi peraturan daerah (Perda), dapat mengikat dan memaksa masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri. Pengelolaan yang dilakukan di sumber sampah adalah kunci pengurangan produksi sampah.
Selain itu, juga musti dilakukan pemanfaatan ulang, dan daur ulang sampah. "Jika mekanisme ini berlangsung baik, sampah dapat menjadi sumber daya energi yang berguna," kata politisi dari Partai Golkar ini. Dengan pengelolaan yang terpadu, maka Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Piyungan, akan menjadi tempat pemprosesan sampah menjadi sumber energi.
Agus menuturkan, pada tahun 2012, TPA Piyungan akan ditutup karena volume yang sudah memenuhi kapasitas. Dia menegaskan bahwa wacana perluasan TPA akan membawa implikasi baru terhadap masyarakat, terutama dalam hubungan sosial.
Hegemoni Birokrasi dalam Pendidikan
• Resensi buku
Judul buku : Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional
Penulis : Ki Supriyoko, et all
Editor : Ali Muhdi Amnur
Penerbit : Pustaka Fahima, Jogja
Cet I : 2007
Tebal : xix + 232
-----------------------------------
Rendahnya Human Development Report Indonesia dalam laporan UNDP (United Nation for Development Programme) yang cenderung terus menurun, memaksa kita tenggelam dalam keprihatinan sekaligus menunduk malu atas melesatnya kualitas rakyat negara-negara kecil seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina.
Bahkan dengan negara-negara kecil yang tidak begitu dikenal dalam peta percaturan politik dunia seperti Equatorial Guinea, Cape Verde, Belize, Maldives, Antigua dan Barbuda pun kita harus malu. Karena SDM mereka lebih bagus dari SDM negara besar bernama Indonesia ini.
Ya, apa yang salah dengan negara ini. Sehingga pembangunannya cenderung menurun. Belum lagi kalau bicara masalah ekonomi rakyat, yang jauh dari sejahtera. Lalu, apa yang dimiliki oleh bangsa ini. Masih adakah yang bisa dibanggakan?
Jika pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia (humanisasi) saja sudah tidak lagi bisa diharapkan, maka harus dicermati kesalahan apa yang terjadi. Karena kita tidak mau bangsa ini hancur dan menjadi tertawaan bangsa lain bukan?
Politisasi pendidikan
Persoalan tidakmajunya pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah, para elit negeri ini selalu mempolitisasi apa saja termasuk pendidikan untuk kepentingan pribadi. Keuntungan pribadi meski harus mengorbankan banyak warga bangsa, menjadi mentalitas buruk yang menjadi pemandangan yang sudah kaprah di negeri ini.
Tiadanya komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan, juga menjadi kendala. Bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar, kalau aturan yang dibuat sendiri pun, tidak dijalankan?
Pendidikan misalnya. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 menyebutkan, bahwa "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN ..."
Namun bukti konkret terhadap UU itu sampai sekarang pun masih menjadi wacana. 354,1 trilyun rupiah APBN tahun 2003 hanya 13,6 trilyun (3,8 %) saja yang dialokasikan untuk pendidikan. Padahal kalau menurut kuota 20 persen, maka dana yang harus dikucurkan untuk pendidikan adalah 70,8 trilyun. (Supriyoko, x).
Dan tanpa menuding, sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar APBN itu digunakan untuk para birokrat seperti rumah dinas, mobil dinas dan berbagai tunjangan lain yang sangat tidak rasional.
Salah satu media nasional bahkan dengan berani merilis sebuah berita, bahwa dana APBN tahun 2007, hanya sekitar 40 persen saja yang digunakan untuk rakyat dan pembangunan. Selebihnya adalah untuk kesejahteraan para pejabat negara yang terhormat.
Gagas – gugat
Buku yang ditulis oleh para mahasiswa Magister Pendidikan Islam (PI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga ini adalah berupa bunga rampai yang sangat monumental. Dimana buku ini memuat filosofi, gagasan sekaligus gugatan (baca: kritik) terhadap realitas pendidikan di negeri ini.
Buku ini menjadi wacana yang lain daripada yang lain, karena para penulisnya adalah penulis yang benar-benar netral dan tidak mempunyai kepentingan tertentu dalam sebuah jabatan politis.
Para penulisnya adalah para "intelektual murni", sehingga apa yang dikemukakan benar-benar adalah sebagai kritik yang membangun bagi pemerintah ini di masa-masa mendatang, khususnya dalam hal pendidikan.
Buku ini menjadi lengkap dengan "kehadiran" pakar pendidikan Ki Supriyoko yang menyumbangkan berbagai wacana menarik sekaligus kritik pedas dalam pengantarnya. Sementara Ainurrafiq Dawam, Doktor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sehari-hari menjadi tenaga pengajar di Uin Sunan Kalijaga, memberikan kritik-kritik tajam terutama seputar sistem birokrasi yang cendrung membodohkan.
Hegemoni birokrasi yang cenderung menempatkan orang-orang yang so birokrat inilah yang dalam pandangannya, "menyesatkan" dan tidak akan membuat dunia pendidikan maju. Karena aktifitas intelektual akan selalu berhadapan dengan birokrasi yang rigid, kaku dan hegemonik, yaitu masalah peijinan. (214).
Kalau dunia pendidikan sudah sedemikian dipolitisir dan sangat hegemonik, lalu kapan pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan? [R]
Judul buku : Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional
Penulis : Ki Supriyoko, et all
Editor : Ali Muhdi Amnur
Penerbit : Pustaka Fahima, Jogja
Cet I : 2007
Tebal : xix + 232
-----------------------------------
Rendahnya Human Development Report Indonesia dalam laporan UNDP (United Nation for Development Programme) yang cenderung terus menurun, memaksa kita tenggelam dalam keprihatinan sekaligus menunduk malu atas melesatnya kualitas rakyat negara-negara kecil seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina.
Bahkan dengan negara-negara kecil yang tidak begitu dikenal dalam peta percaturan politik dunia seperti Equatorial Guinea, Cape Verde, Belize, Maldives, Antigua dan Barbuda pun kita harus malu. Karena SDM mereka lebih bagus dari SDM negara besar bernama Indonesia ini.
Ya, apa yang salah dengan negara ini. Sehingga pembangunannya cenderung menurun. Belum lagi kalau bicara masalah ekonomi rakyat, yang jauh dari sejahtera. Lalu, apa yang dimiliki oleh bangsa ini. Masih adakah yang bisa dibanggakan?
Jika pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia (humanisasi) saja sudah tidak lagi bisa diharapkan, maka harus dicermati kesalahan apa yang terjadi. Karena kita tidak mau bangsa ini hancur dan menjadi tertawaan bangsa lain bukan?
Politisasi pendidikan
Persoalan tidakmajunya pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah, para elit negeri ini selalu mempolitisasi apa saja termasuk pendidikan untuk kepentingan pribadi. Keuntungan pribadi meski harus mengorbankan banyak warga bangsa, menjadi mentalitas buruk yang menjadi pemandangan yang sudah kaprah di negeri ini.
Tiadanya komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan, juga menjadi kendala. Bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar, kalau aturan yang dibuat sendiri pun, tidak dijalankan?
Pendidikan misalnya. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 menyebutkan, bahwa "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN ..."
Namun bukti konkret terhadap UU itu sampai sekarang pun masih menjadi wacana. 354,1 trilyun rupiah APBN tahun 2003 hanya 13,6 trilyun (3,8 %) saja yang dialokasikan untuk pendidikan. Padahal kalau menurut kuota 20 persen, maka dana yang harus dikucurkan untuk pendidikan adalah 70,8 trilyun. (Supriyoko, x).
Dan tanpa menuding, sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar APBN itu digunakan untuk para birokrat seperti rumah dinas, mobil dinas dan berbagai tunjangan lain yang sangat tidak rasional.
Salah satu media nasional bahkan dengan berani merilis sebuah berita, bahwa dana APBN tahun 2007, hanya sekitar 40 persen saja yang digunakan untuk rakyat dan pembangunan. Selebihnya adalah untuk kesejahteraan para pejabat negara yang terhormat.
Gagas – gugat
Buku yang ditulis oleh para mahasiswa Magister Pendidikan Islam (PI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga ini adalah berupa bunga rampai yang sangat monumental. Dimana buku ini memuat filosofi, gagasan sekaligus gugatan (baca: kritik) terhadap realitas pendidikan di negeri ini.
Buku ini menjadi wacana yang lain daripada yang lain, karena para penulisnya adalah penulis yang benar-benar netral dan tidak mempunyai kepentingan tertentu dalam sebuah jabatan politis.
Para penulisnya adalah para "intelektual murni", sehingga apa yang dikemukakan benar-benar adalah sebagai kritik yang membangun bagi pemerintah ini di masa-masa mendatang, khususnya dalam hal pendidikan.
Buku ini menjadi lengkap dengan "kehadiran" pakar pendidikan Ki Supriyoko yang menyumbangkan berbagai wacana menarik sekaligus kritik pedas dalam pengantarnya. Sementara Ainurrafiq Dawam, Doktor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sehari-hari menjadi tenaga pengajar di Uin Sunan Kalijaga, memberikan kritik-kritik tajam terutama seputar sistem birokrasi yang cendrung membodohkan.
Hegemoni birokrasi yang cenderung menempatkan orang-orang yang so birokrat inilah yang dalam pandangannya, "menyesatkan" dan tidak akan membuat dunia pendidikan maju. Karena aktifitas intelektual akan selalu berhadapan dengan birokrasi yang rigid, kaku dan hegemonik, yaitu masalah peijinan. (214).
Kalau dunia pendidikan sudah sedemikian dipolitisir dan sangat hegemonik, lalu kapan pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan? [R]
Langganan:
Postingan (Atom)